Didi Membantah Kabar tentang Beijing Akan Mengambilalih Kepemilikan

Sabtu, 04 September 2021 | 21:01 WIB
Didi Membantah Kabar tentang Beijing Akan Mengambilalih Kepemilikan
[ILUSTRASI. Logo aplikasi Didi, raksasa ride-hailing di China, 7 Juli 2021. REUTERS/Florence Lo/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Perusahaan transportasi online asal China, Didi Global Inc, Sabtu (4/9), membantah pemberitaan tentang rencana pemerintah kota Beijing mengoordinasikan perusahaan untuk berinvestasi di dalamnya.

"Didi saat ini secara aktif dan sepenuhnya bekerja sama dengan pengawas keamanan siber. Pemberitaan di media asing tentang pemerintah kota Beijing mengoordinasikan perusahaan untuk berinvestasi di dalamnya tidak benar,” demikian pernyataan perusahaan tersebut di platform Weibo.

Mengutip sumber anonim yang disebut mengetahui masalah tersebut, Bloomberg News pada Jumat, menyatakan, pemerintah daerah Beijing mempertimbangkan untuk mengambil Didi di bawah kendali negara. Dan, Beijing telah mengusulkan agar perusahaan yang dikelola pemerintah berinvestasi di dalamnya.

 Baca Juga: Regulator di China Meningkatkan Pengawasan atas Bisnis Ride Hailing

Dalam proposal awal, beberapa perusahaan yang berbasis di Beijing termasuk Shouqi Group, bagian dari Beijing Tourism Group milik negara, akan mengakuisisi saham Didi, Bloomberg melaporkan.

Didi yang berbasis di Beijing menghadapi penyelidikan keamanan siber oleh otoritas China, berselang hanya beberapa hari setelah perusahaan itu melakukan penawaran umum perdana di New York pada Juni.

Pihak berwenang di China telah memperketat regulasi di sektor teknologi sejak  tahun lalu untuk meningkatkan daya saing di antara pemain, penanganan data, dan praktik pengelolaan sumber daya manusia.

Didi dikendalikan oleh satu tim manajemen, yang dipimpin salah seorang pendirinya, Will Cheng, dan Presiden Jean Liu. SoftBank Group Corp, Uber Technologies Inc dan Alibaba termasuk di antara investor perusahaan tersebut.

Selanjutnya: Terdampak Pandemi, Philippine Airlines Ajukan Restrukturisasi Utang di AS

 

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler