KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan segera masuk program legislasi nasional DPR.
Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi menuturkan, rencananya ada sejumlah poin yang akan masuk dalam RUU Pertanahan. Misalnya, tentang digitalisasi arsip dokumen pertanahan, serta penegakan hukum melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Meski begitu, poin-poin tersebut akan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan masyarakat.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
