EMAS
2.413.000
USD/IDR
16.702
IDX
-0.43%
KOMPAS100
-0.54%
LQ45
-0.74%
ISSI
-0.28%
IDX30
-0.87%
IDXHIDIV20
-0.76%
IDX80
-0.59%
IDXV30
+0.36%
IDXQ30
-0.89%
LANGGANAN MASUK

Sudah Berlangganan?

MASUK
HOME

Direksi TVRI Menentang Keputusan Dewan Pengawas

Sabtu, 18 Januari 2020 | 09:10 WIB
Direksi TVRI Menentang Keputusan Dewan Pengawas
[ILUSTRASI. Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (kedua kanan) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (kedua kiri) menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian dirinya oleh Dewan Pengawas LPP TVRI di Jakarta, Jumat (17/1/2020).]
Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik di TVRI yang melibatkan Dewan Pengawas dengan Direktur Utama Helmy Yahya berlanjut. Kubu direksi TVRI menentang keputusan Dewan Pengawas TVRI yang memberhentikan Helmy dari jabatannya pada 16 Januari 2020.

Kendati begitu, direksi TVRI memastikan operasional televisi nasional ini berjalan normal. Direktur Program dan Berita TVRI, Apni Jaya Putra menyatakan, seluruh manajemen TVRI akan menjaga operasional televisi nasional ini berjalan seperti biasa. Manajemen juga akan tetap melanjutkan sejumlah program acara yang sudah ada selama kepemimpinan Helmy.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Mulai dari Rp20.000/bulan
Berlangganan Sekarang
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Mulai dari Rp120.000/bulan
Berlangganan Sekarang
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
atau
Gunakan Metode Lain
Dengan masuk, kamu menyetujui Kebijakan Data Privasi
Bagikan

Berita Terbaru

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar
| Sabtu, 29 November 2025 | 09:02 WIB

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar

Menteri Keuangan menilai fiskal masih menjadi pendorong utama ekonomi dan meminta bank sentral melonggarkan moneternya
Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah
| Sabtu, 29 November 2025 | 08:51 WIB

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah

Maraknya praktik underinvoicing dalam ekspor-impor mengindikasikan bahwa ukuran shadow economy di Indonesia masih besar
Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan

Indonesia ternyata kekurangan terkait strategi pengembangan kebijakan yang berbasis pada dampak yang dihasilkan.​
Aroma Neo Orde Baru
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Aroma Neo Orde Baru

Menyerahkan kembali fungsi pemeriksaan kepada entitas asing merupakan bentuk pertaruhan kedaulatan yang nekat.
IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi
| Sabtu, 29 November 2025 | 06:10 WIB

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi

Pada periode 24-28 November 2025, IHSG mengakumulasi kenaikan 1,12%. IHSG ditutup pada 8.508,71 pada perdagangan terakhir, Jumat (28/11). 
Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.
Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.
Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional
Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional
LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:20 WIB

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kaji penjaminan polis asuransi hingga Rp 700 juta. Adatiga jenis jaminan untuk klaim dan pengalihan portofolio 
INDEKS BERITA

Terpopuler

1

Fast Food Indonesia (FAST) Siapkan Ekspansi Ambisius

2

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya

3

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi

4

Bisnis Pembiayaan Mobil Bekas Mencoba Bertahan di Tengah Himpitan

5

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

6

Aroma Neo Orde Baru

7

Beleid Baru Ojek Online Terancam Buntu

8

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar

9

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah

10

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026