Dirut Taspen: Kami Memiliki Acuan Regulasi yang Berbeda
Senin, 17 Februari 2020 | 19:04 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 18 orang yang terdiri atas pensiunan dan pegawai negeri sipil (PNS) aktif, termasuk mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Mohammad Saleh, mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), terhadap UU Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Mereka memohon pengujian pada sejumlah pasal, terutama pasal 57 huruf f, pasal 65 ayat (2), dan pasal 66 tentang pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan – yang belum lama ini bersalin nama jadi BP Jamsostek – paling lambat tahun 2029.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
