Ditjen Pajak Menerima Data Keuangan WNI dari 65 Negara

Selasa, 26 Februari 2019 | 07:00 WIB
Ditjen Pajak Menerima Data Keuangan WNI dari 65 Negara
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah memanfaatkan data yang berasal dari program Automatic Exchange of Information (AEoI). Data tersebut meliputi data keuangan warga negara Indonesia (WNI) yang tersebar di 65 negara. Namun, hingga kini Ditjen Pajak belum bisa memastikan berapa potensi penerimaan perpajakan dari data tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, di program AEoI, Indonesia menerima data dari 65 negara dan mengirimkan data ke 54 negara. Negara-negara yang telah mengirimkan data antara lain Singapura, Hong Kong, China dan Australia.

Tak hanya itu, Pajak memastikan negara-negara tax haven seperti Bahama, Panama hingga Virgin Island juga sudah mengirimkan data. Negara Panama menjadi pembicaraan dua tahun lalu, terkait munculnya dokumen Panama Paper yang berisi nama-nama miliuner penyimpan dana di negara tersebut.

Sejumlah pengusaha dan pejabat di Indonesia juga tercantum di dokumen tersebut. Hanya saja Hestu belum bisa membeberkan data yang diperoleh lewat AEoI. Dia menyebut, data tersebut harus dipastikan kebenarannya terlebih dahulu.

Pertama dalam pengolahan data itu Pajak harus memastikan akurasinya. Misalnya Si A punya rekening di  negara pengirim data, maka pajak akan memeriksa identitasnya apakah sudah terdaftar di Nomor Pokok Wajib Pajaknya (NPWP) atau belum. "Jangan sampai kami salah sasaran. Jadi haru dipastikan betul-betul baru kami tindak lanjuti. Kami cek juga SPTnya (surat pemberitahuan pajak) sudah dilaporkan atau belum," jelas Hestu, Senin (25/2).

Meski tak menyebutkan secara detail kapan pengolahan data ini selesai, Hestu memastikan Pajak memanfaatkan data AEoI pada tahun ini. Hasil olahan data AEoI akan menjadi data tambahan bagi Ditjen Pajak untuk mengecek kepatuhan wajib pajak.

Selain data dari 65 negara, Ditjen Pajak menunggu laporan dari beberapa negara lain. Program AEoI pada tahun ini diikuti oleh 120 negara. Dari jumlah itu, sebanyak 88 negara akan mengirimkan data ke Indonesia. "Tambahan tahun ini, salah satunya dari Swiss," jelas Hestu.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam optimistis, data AEoI bisa mendukung Ditjen Pajak mengejar target penerimaan. Pasalnya, sebagian negara pemberi data ke Indonesia adalah negara yang selama ini jadi tujuan penyimpanan aset orang kaya Indonesia.

Apalagi, kinerja pajak awal tahun ini belum memuaskan. Realisasi penerimaan pajak Januari 2019 hanya Rp 86 triliun atau 5,45% dari target APBN 2019. Jumlah itu cuma naik 8,82% secara tahunan.

Bagikan

Berita Terbaru

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung
| Selasa, 05 November 2024 | 15:41 WIB

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung

Dana dari pembagian dividen ADRO untuk mengeksekusi PUPS atas saham PT Adari Andalan Indonesia (PT AAI).

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti
| Selasa, 05 November 2024 | 11:30 WIB

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti

Data inflasi AS pada September 2024, inflasi AS tercatat di kisaran 2,1% yoy, sedikit di atas target The Fed di 2,0%. 

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan
| Selasa, 05 November 2024 | 10:50 WIB

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan

Bank Indonesia diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya pada November 2024 karena rupiah sedang melemah.

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG
| Selasa, 05 November 2024 | 09:07 WIB

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG

Sejak Agustus 2024 sudah beredar kabar mengenai rencana Pemerintah Singapura untuk melepas kepemilikannya di TAPG.

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit
| Selasa, 05 November 2024 | 08:15 WIB

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit

Sepanjang periode Januari-September 2024, HAIS berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,40%, yakni menjadi Rp 765,37 miliar

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak
| Selasa, 05 November 2024 | 08:01 WIB

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak

PMMP masih terikat sejumlah kontrak kerja sama, salah satunya memasok udang ke Marubeni Corporation 

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Untuk penyluran subsidi elpiji dan BBM akan diubah menjadi skema bantuan langsung tunai ke masyarakat penerima.

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah

Untuk memperluas pasar ekspor, Mustika Ratu turut serta dalam Indonesia Europe Business Forum (IEBF) 2024.

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek

Jika Kemala Harris terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka akan lebih menguntungkan Indonesia.

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun
| Selasa, 05 November 2024 | 07:26 WIB

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun

Kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

INDEKS BERITA

Terpopuler