Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas

Selasa, 12 November 2019 | 17:02 WIB
Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas
[ILUSTRASI. Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan literasi keuangan di Jakarta, Senin (21/10)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/21/10/2019.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kelak bakal diawasi oleh sebuah lembaga pengawas. Keberadaan lembaga pengawas ini, sejatinya sudah ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015-2019.

"Akan diusulkan kembali dalam prolegnas 2020-2024" tutur politisi senior PDI Perjuangan tersebut, kepada KONTAN, Jumat (8/11). Hal ini lantaran revisi terhadap UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 gagal diselesaikan pada periode sebelumnya. 

Menurut Hendrawan, keberadaan lembaga pengawas bagi OJK merupakan konsekuensi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Sebagai konsekuensi UU No.9/2016 tentang PPKSK, harus dilakukan revisi terhadap UU Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan UU Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian," kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini.

Terkait revisi UU OJK, Hendrawan menilai harus ada sejumlah revisi penting. Diantaranya, pertama, dibutuhkannya keberadaan oversight committee (komite pengawas).

Baca Juga: Nasib Asuransi Jiwasraya di Ujung Tanduk premium

Kedua, usulan pemilihan komisioner dengan cara bertahap, tidak sekaligus. Hal ini bertujuan agar kesinambungan tugas dan operasional OJK lebih terjaga.

Ketiga, adalah terkait penegasan kewenangan menetapkan bank strategis berdampak sistemik.

Hendrawan mencontohkan, oversight committee ada dalam pengawasan BI, yang dijalankan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Untuk membantu DPR melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, maka sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Dalam situs BI disebutkan, BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang BI dan bertanggung jawab langsung kepada DPR. BSBI tidak berada dalam struktur organisasi BI.

Lebih lanjut, BSBI menyampaikan hasil pemantauannya terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan BI kepada DPR setiap triwulan, dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur BI.

BSBI diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI.

Keberadaan BSBI tersebut, kata Hendrawan dibentuk saat belum ada OJK dan tugas pengawasan bank masih dalam ranah BI. "Begitu OJK lahir, harusnya ada oversight committee serupa, namun Pansus saat itu luput soal keberadaan oversight committee ini," pungkas Hermawan.

Desakan akan adanya lembaga pengawas atas OJK, juga dikumandangkan Irvan Rahardjo, pengamat kebijakan perasuransian dan jaminan sosial. Dia mengatakan, pengawasan satu-satunya terhadap OJK saat ini hanya pengawasan jarak jauh oleh DPR dan yang hanya bersifat insidentil.

Irvan mengatakan, kasus penundaan pembayaran investasi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), menimbulkan pertanyaan tentang jalannya fungsi pengawasan OJK. Hal ini tidak bisa dipisahkan oleh restrukturisasi AJB Bumiputera yang hingga kini juga tidak membuahkan hasil.

Baca Juga: AJB Bumiputera dikabarkan jual aset properti untuk bayar polis

"OJK yang overregulated, sering tidak menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri," kata Irvan.

Beberapa aturan yang dimaksud oleh Irvan diantaranya adalah pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kedua, POJK No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Ketiga, POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Keempat, POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kelima, POJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Keenam, POJK No.55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

"Dengan pelbagai kewenangan dan instrumen deteksi dini seperti RBC, kondisi mismatch perusahaan asuransi seharusnya bisa dicegah," pungkas Irvan.

Baca Juga: Direksi baru Bumiputera, kotak hitam OJK

Celakanya, Indonesia saat ini belum memiliki lembaga penjamin polis, seperti yang diamanatkan oleh UU No.40/2014 tentang Perasuransian.

Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Membidik Manfaat Lebih Besar dari Sektor Pertambangan
| Senin, 16 November 2026 | 07:06 WIB

Pemerintah Membidik Manfaat Lebih Besar dari Sektor Pertambangan

Pemerintah ingin mengerek kontribusi dari minerba, pebisnis meminta kepastian regulasi dan berusaha hingga penertiban tambang ilegal

Belum Ada Penopang Rupiah pada Senin (16/11)
| Senin, 16 November 2026 | 06:45 WIB

Belum Ada Penopang Rupiah pada Senin (16/11)

Penguatan indeks dolar AS dan kenaikan yield US Treasury dipicu oleh kembali meningkatnya kekhawatiran geopolitik di Timur Tengah

NCKL Bertumpu Pada Kenaikan Produksi dan Efisiensi Biaya
| Senin, 16 November 2026 | 06:38 WIB

NCKL Bertumpu Pada Kenaikan Produksi dan Efisiensi Biaya

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) memiliki ruang pertumbuhan dari ekspansi peningkatan kapasitas pengolahan dan volume produksi. 

Pasar Saham Menanti Arah BI Rate
| Senin, 16 November 2026 | 06:35 WIB

Pasar Saham Menanti Arah BI Rate

IHSG masih akan disetir oleh pergerakan rupiah dan ekspektasi pelaku pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Sinyal Bunga Tinggi Menekan Harga Logam Mulia
| Senin, 16 November 2026 | 06:30 WIB

Sinyal Bunga Tinggi Menekan Harga Logam Mulia

Pelaku pasar mulai mengantisipasi kemungkinan kebijakan moneter AS yang lebih ketat menyusul perkembangan inflasi terbaru di AS.

Anabatic Technologies (ATIC) Intip Peluang Pasar TI Korporasi
| Senin, 16 November 2026 | 06:20 WIB

Anabatic Technologies (ATIC) Intip Peluang Pasar TI Korporasi

ATIC optimistis dapat menjaga pertumbuhan bisnis di tengah meningkatnya kebutuhan teknologi informasi dari kalangan korporasi.

Emiten Poultry Dibayangi Sentimen Rupiah & MSCI
| Senin, 16 November 2026 | 06:15 WIB

Emiten Poultry Dibayangi Sentimen Rupiah & MSCI

Meski banyak tantangan, kinerja emiten unggas terangkat peningkatan konsumsi di akhir tahun dan program Makan Bergizi Gratis

Dilema Bunga BI
| Senin, 16 November 2026 | 06:10 WIB

Dilema Bunga BI

Dari sisi inflasi, tak ada alasan bagi BI menaikkan suku bunga merujuk angka inflasi yang stabil dan bahkan turun secara tahunan.

Kenaikan Yield AS Bayangi Pasar SBN
| Senin, 16 November 2026 | 06:00 WIB

Kenaikan Yield AS Bayangi Pasar SBN

Prospek pasar obligasi Pemerintah Indonesia masih dibayangi sentimen dari dua arah; tekanan eksternal dan kebutuhan pembiayaan dari dalam negeri.

Beragam Siasat Memangkas Beban dari Bahan Baku Impor
| Senin, 16 November 2026 | 05:35 WIB

Beragam Siasat Memangkas Beban dari Bahan Baku Impor

Para kalangan pengusaha mulai menyiasati penggunaan bahan baku dan komponen impor saat rupiah yang masih loyo.

INDEKS BERITA

Terpopuler