Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas

Selasa, 12 November 2019 | 17:02 WIB
Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas
[ILUSTRASI. Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan literasi keuangan di Jakarta, Senin (21/10)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/21/10/2019.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kelak bakal diawasi oleh sebuah lembaga pengawas. Keberadaan lembaga pengawas ini, sejatinya sudah ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015-2019.

"Akan diusulkan kembali dalam prolegnas 2020-2024" tutur politisi senior PDI Perjuangan tersebut, kepada KONTAN, Jumat (8/11). Hal ini lantaran revisi terhadap UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 gagal diselesaikan pada periode sebelumnya. 

Menurut Hendrawan, keberadaan lembaga pengawas bagi OJK merupakan konsekuensi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Sebagai konsekuensi UU No.9/2016 tentang PPKSK, harus dilakukan revisi terhadap UU Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan UU Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian," kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini.

Terkait revisi UU OJK, Hendrawan menilai harus ada sejumlah revisi penting. Diantaranya, pertama, dibutuhkannya keberadaan oversight committee (komite pengawas).

Baca Juga: Nasib Asuransi Jiwasraya di Ujung Tanduk premium

Kedua, usulan pemilihan komisioner dengan cara bertahap, tidak sekaligus. Hal ini bertujuan agar kesinambungan tugas dan operasional OJK lebih terjaga.

Ketiga, adalah terkait penegasan kewenangan menetapkan bank strategis berdampak sistemik.

Hendrawan mencontohkan, oversight committee ada dalam pengawasan BI, yang dijalankan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Untuk membantu DPR melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, maka sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Dalam situs BI disebutkan, BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang BI dan bertanggung jawab langsung kepada DPR. BSBI tidak berada dalam struktur organisasi BI.

Lebih lanjut, BSBI menyampaikan hasil pemantauannya terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan BI kepada DPR setiap triwulan, dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur BI.

BSBI diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI.

Keberadaan BSBI tersebut, kata Hendrawan dibentuk saat belum ada OJK dan tugas pengawasan bank masih dalam ranah BI. "Begitu OJK lahir, harusnya ada oversight committee serupa, namun Pansus saat itu luput soal keberadaan oversight committee ini," pungkas Hermawan.

Desakan akan adanya lembaga pengawas atas OJK, juga dikumandangkan Irvan Rahardjo, pengamat kebijakan perasuransian dan jaminan sosial. Dia mengatakan, pengawasan satu-satunya terhadap OJK saat ini hanya pengawasan jarak jauh oleh DPR dan yang hanya bersifat insidentil.

Irvan mengatakan, kasus penundaan pembayaran investasi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), menimbulkan pertanyaan tentang jalannya fungsi pengawasan OJK. Hal ini tidak bisa dipisahkan oleh restrukturisasi AJB Bumiputera yang hingga kini juga tidak membuahkan hasil.

Baca Juga: AJB Bumiputera dikabarkan jual aset properti untuk bayar polis

"OJK yang overregulated, sering tidak menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri," kata Irvan.

Beberapa aturan yang dimaksud oleh Irvan diantaranya adalah pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kedua, POJK No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Ketiga, POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Keempat, POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kelima, POJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Keenam, POJK No.55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

"Dengan pelbagai kewenangan dan instrumen deteksi dini seperti RBC, kondisi mismatch perusahaan asuransi seharusnya bisa dicegah," pungkas Irvan.

Baca Juga: Direksi baru Bumiputera, kotak hitam OJK

Celakanya, Indonesia saat ini belum memiliki lembaga penjamin polis, seperti yang diamanatkan oleh UU No.40/2014 tentang Perasuransian.

Bagikan

Berita Terbaru

Investasi di Perusahaan Migas AS, ENRG Gaet Kredit Rp 4 Triliun
| Rabu, 18 November 2026 | 08:30 WIB

Investasi di Perusahaan Migas AS, ENRG Gaet Kredit Rp 4 Triliun

Dapat pinjaman dari Deutsche Bank AG cabang Singapura sebesar US$ 220 juta atau setara Rp 4 triliun, ENRG siap investasi di HighPeak Energy Inc ​

Permintaan Ekspor dan El Nino Mengadang Prospek Emiten CPO
| Rabu, 18 November 2026 | 08:23 WIB

Permintaan Ekspor dan El Nino Mengadang Prospek Emiten CPO

Impor minyak sawit China diproyeksi turun 40,7% pada tahun 2027. Fenomena el nino juga bisa menghambat produksi CPO Indonesia.

Jumlah Sekuritas yang Berhenti Beroperasi Bertambah, BEI Sudah Cabut SPAB 4 Sekuritas
| Rabu, 18 November 2026 | 08:15 WIB

Jumlah Sekuritas yang Berhenti Beroperasi Bertambah, BEI Sudah Cabut SPAB 4 Sekuritas

Saat ini masih tersisa 88 Anggota Bursa (AB), 63 diantaranya berstatus perusahaan lokal, dan 25 AB lainnya tergolong joint venture.

Kontroversi Pemindahan Badak Jawa dan Penetapan WUP Tambang di Sekitar TN Ujung Kulon
| Rabu, 18 November 2026 | 08:07 WIB

Kontroversi Pemindahan Badak Jawa dan Penetapan WUP Tambang di Sekitar TN Ujung Kulon

Kementerian ESDM menyebut, WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon bermula dari usulan Pemprov Banten. 

Gelar RUPSLB 8 Desember 2026, MBMA Masih Cari Investor Private Placement
| Rabu, 18 November 2026 | 07:38 WIB

Gelar RUPSLB 8 Desember 2026, MBMA Masih Cari Investor Private Placement

Harga pelaksanaan private placement paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham selama 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler.

COIN Akuisisi 10% Saham Data Center Milik Andrew Hidayat, Transaksi Afiliasi Rp 200 M
| Rabu, 18 November 2026 | 07:19 WIB

COIN Akuisisi 10% Saham Data Center Milik Andrew Hidayat, Transaksi Afiliasi Rp 200 M

MIG merupakan pengelola Bitera Data Center (Bitera DC), sebuah fasilitas data center yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Waskita Karya (WSKT) Sodorkan Eskalasi Harga Proyek
| Rabu, 18 November 2026 | 07:15 WIB

Waskita Karya (WSKT) Sodorkan Eskalasi Harga Proyek

Pengajuan eskalasi harga untuk menyesuaikan biaya aktual dengan asumsi harga pada saat kontrak awal ditandatangani.

Dolar Menguat, Nasib Rupiah Tergantung BI Rate
| Rabu, 18 November 2026 | 07:00 WIB

Dolar Menguat, Nasib Rupiah Tergantung BI Rate

Rupiah di pasar spot menguat tipis 0,07% secara harian ke level Rp 18.256 per dolar AS pada Selasa (17/11).

Koreksi Harga Emas Bikin Cemas
| Rabu, 18 November 2026 | 06:37 WIB

Koreksi Harga Emas Bikin Cemas

Goldman Sachs merevisi turun proyeksi harga komoditas emas dunia pada tahun 2026 hingga 2027 mendatang

Sawit Sumbermas (SSMS) Melicinkan Hilirisasi Sawit
| Rabu, 18 November 2026 | 06:35 WIB

Sawit Sumbermas (SSMS) Melicinkan Hilirisasi Sawit

Penguatan bisnis hilir merupakan bagian dari strategi SSMS untuk membangun bisnis sawit yang terintegrasi.

INDEKS BERITA

Terpopuler