Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas

Selasa, 12 November 2019 | 17:02 WIB
Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas
[ILUSTRASI. Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan literasi keuangan di Jakarta, Senin (21/10)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/21/10/2019.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kelak bakal diawasi oleh sebuah lembaga pengawas. Keberadaan lembaga pengawas ini, sejatinya sudah ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015-2019.

"Akan diusulkan kembali dalam prolegnas 2020-2024" tutur politisi senior PDI Perjuangan tersebut, kepada KONTAN, Jumat (8/11). Hal ini lantaran revisi terhadap UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 gagal diselesaikan pada periode sebelumnya. 

Menurut Hendrawan, keberadaan lembaga pengawas bagi OJK merupakan konsekuensi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Sebagai konsekuensi UU No.9/2016 tentang PPKSK, harus dilakukan revisi terhadap UU Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan UU Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian," kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini.

Terkait revisi UU OJK, Hendrawan menilai harus ada sejumlah revisi penting. Diantaranya, pertama, dibutuhkannya keberadaan oversight committee (komite pengawas).

Baca Juga: Nasib Asuransi Jiwasraya di Ujung Tanduk premium

Kedua, usulan pemilihan komisioner dengan cara bertahap, tidak sekaligus. Hal ini bertujuan agar kesinambungan tugas dan operasional OJK lebih terjaga.

Ketiga, adalah terkait penegasan kewenangan menetapkan bank strategis berdampak sistemik.

Hendrawan mencontohkan, oversight committee ada dalam pengawasan BI, yang dijalankan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Untuk membantu DPR melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, maka sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Dalam situs BI disebutkan, BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang BI dan bertanggung jawab langsung kepada DPR. BSBI tidak berada dalam struktur organisasi BI.

Lebih lanjut, BSBI menyampaikan hasil pemantauannya terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan BI kepada DPR setiap triwulan, dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur BI.

BSBI diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI.

Keberadaan BSBI tersebut, kata Hendrawan dibentuk saat belum ada OJK dan tugas pengawasan bank masih dalam ranah BI. "Begitu OJK lahir, harusnya ada oversight committee serupa, namun Pansus saat itu luput soal keberadaan oversight committee ini," pungkas Hermawan.

Desakan akan adanya lembaga pengawas atas OJK, juga dikumandangkan Irvan Rahardjo, pengamat kebijakan perasuransian dan jaminan sosial. Dia mengatakan, pengawasan satu-satunya terhadap OJK saat ini hanya pengawasan jarak jauh oleh DPR dan yang hanya bersifat insidentil.

Irvan mengatakan, kasus penundaan pembayaran investasi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), menimbulkan pertanyaan tentang jalannya fungsi pengawasan OJK. Hal ini tidak bisa dipisahkan oleh restrukturisasi AJB Bumiputera yang hingga kini juga tidak membuahkan hasil.

Baca Juga: AJB Bumiputera dikabarkan jual aset properti untuk bayar polis

"OJK yang overregulated, sering tidak menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri," kata Irvan.

Beberapa aturan yang dimaksud oleh Irvan diantaranya adalah pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kedua, POJK No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Ketiga, POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Keempat, POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kelima, POJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Keenam, POJK No.55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

"Dengan pelbagai kewenangan dan instrumen deteksi dini seperti RBC, kondisi mismatch perusahaan asuransi seharusnya bisa dicegah," pungkas Irvan.

Baca Juga: Direksi baru Bumiputera, kotak hitam OJK

Celakanya, Indonesia saat ini belum memiliki lembaga penjamin polis, seperti yang diamanatkan oleh UU No.40/2014 tentang Perasuransian.

Bagikan

Berita Terbaru

Usai Keputusan BI Rate, Tekanan Eksternal Masih Membayangi Pergerakan Rupiah
| Kamis, 19 November 2026 | 08:56 WIB

Usai Keputusan BI Rate, Tekanan Eksternal Masih Membayangi Pergerakan Rupiah

Tekanan eksternal masih membayangi sehingga arah pergerakan rupiah pada perdagangan Kamis (19/11/2026) diperkirakan cenderung terbatas.

Suku Bunga The Fed Berpeluang Naik, Harga Logam Mulia Lesu
| Kamis, 19 November 2026 | 08:42 WIB

Suku Bunga The Fed Berpeluang Naik, Harga Logam Mulia Lesu

Peluang penguatan harga emas dan perak dunia masih terbatas menjelang keputusan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) pada Desember 2026

Setelah BI Rate Naik 6%, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (19/11)
| Kamis, 19 November 2026 | 08:25 WIB

Setelah BI Rate Naik 6%, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (19/11)

Kenaikan BI rate bisa memengaruhi persepsi investor terkait prospek pertumbuhan emiten. Terutama, emiten yang sensitif terhadap suku bunga. 

Anak Usaha MEDC Merilis Surat Utang US$ 300 Juta
| Kamis, 19 November 2026 | 08:21 WIB

Anak Usaha MEDC Merilis Surat Utang US$ 300 Juta

 PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan surat utang senilai US$ 300 juta dengan tingkat bunga 8,875% dan jatuh tempo pada 2032.

Dapat Restu RUPSLB, RDTX Stock Split di Rasio 1:20
| Kamis, 19 November 2026 | 08:18 WIB

Dapat Restu RUPSLB, RDTX Stock Split di Rasio 1:20

PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) bersiap melaksanakan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:20.

Suku Bunga Acuan BI Naik, Pasar Saham Tercekik
| Kamis, 19 November 2026 | 08:12 WIB

Suku Bunga Acuan BI Naik, Pasar Saham Tercekik

Saat tren suku bunga masih tinggi, dana asing bisa mengalir ke instrumen selain saham. Alhasil, pasar saham semakin tertekan.

INDY dan PTRO Masuk Tambang Emas, Simak Prospeknya
| Kamis, 19 November 2026 | 08:00 WIB

INDY dan PTRO Masuk Tambang Emas, Simak Prospeknya

Investor perlu mencermati sejumlah risiko, mulai dari keterlambatan proyek, hingga ketidakpastian regulasi pertambangan.

Rogoh Kocek Rp 282 Miliar, AKRA Akuisisi Seluruh Kepemilikan SPBU Vivo
| Kamis, 19 November 2026 | 07:54 WIB

Rogoh Kocek Rp 282 Miliar, AKRA Akuisisi Seluruh Kepemilikan SPBU Vivo

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) akan mengakuisisi seluruh kepemilikan PT Vivo Energy Indonesia (VEI) dan PT Nusantara Karya Oranye (NKO).​

Permintaan Ayam Masih Tinggi, Tapi Pelemahan Rupiah Menghantui Margin CPIN
| Kamis, 19 November 2026 | 07:36 WIB

Permintaan Ayam Masih Tinggi, Tapi Pelemahan Rupiah Menghantui Margin CPIN

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) menikmati momentum pemulihan harga ayam, yang mendorong lonjakan laba sembilan bulan pertama 2026. 

Emiten Telekomunikasi Masih Mengandalkan Bisnis Data
| Kamis, 19 November 2026 | 07:32 WIB

Emiten Telekomunikasi Masih Mengandalkan Bisnis Data

Sejumlah emiten sektor telekomunikasi kompak mencatatkan pertumbuhan pendapatan positif sepanjang sembilan bulan pertama 2026

INDEKS BERITA

Terpopuler