Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas

Selasa, 12 November 2019 | 17:02 WIB
Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas
[ILUSTRASI. Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan literasi keuangan di Jakarta, Senin (21/10)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/21/10/2019.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kelak bakal diawasi oleh sebuah lembaga pengawas. Keberadaan lembaga pengawas ini, sejatinya sudah ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015-2019.

"Akan diusulkan kembali dalam prolegnas 2020-2024" tutur politisi senior PDI Perjuangan tersebut, kepada KONTAN, Jumat (8/11). Hal ini lantaran revisi terhadap UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 gagal diselesaikan pada periode sebelumnya. 

Menurut Hendrawan, keberadaan lembaga pengawas bagi OJK merupakan konsekuensi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Sebagai konsekuensi UU No.9/2016 tentang PPKSK, harus dilakukan revisi terhadap UU Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan UU Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian," kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini.

Terkait revisi UU OJK, Hendrawan menilai harus ada sejumlah revisi penting. Diantaranya, pertama, dibutuhkannya keberadaan oversight committee (komite pengawas).

Baca Juga: Nasib Asuransi Jiwasraya di Ujung Tanduk premium

Kedua, usulan pemilihan komisioner dengan cara bertahap, tidak sekaligus. Hal ini bertujuan agar kesinambungan tugas dan operasional OJK lebih terjaga.

Ketiga, adalah terkait penegasan kewenangan menetapkan bank strategis berdampak sistemik.

Hendrawan mencontohkan, oversight committee ada dalam pengawasan BI, yang dijalankan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Untuk membantu DPR melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, maka sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Dalam situs BI disebutkan, BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang BI dan bertanggung jawab langsung kepada DPR. BSBI tidak berada dalam struktur organisasi BI.

Lebih lanjut, BSBI menyampaikan hasil pemantauannya terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan BI kepada DPR setiap triwulan, dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur BI.

BSBI diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI.

Keberadaan BSBI tersebut, kata Hendrawan dibentuk saat belum ada OJK dan tugas pengawasan bank masih dalam ranah BI. "Begitu OJK lahir, harusnya ada oversight committee serupa, namun Pansus saat itu luput soal keberadaan oversight committee ini," pungkas Hermawan.

Desakan akan adanya lembaga pengawas atas OJK, juga dikumandangkan Irvan Rahardjo, pengamat kebijakan perasuransian dan jaminan sosial. Dia mengatakan, pengawasan satu-satunya terhadap OJK saat ini hanya pengawasan jarak jauh oleh DPR dan yang hanya bersifat insidentil.

Irvan mengatakan, kasus penundaan pembayaran investasi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), menimbulkan pertanyaan tentang jalannya fungsi pengawasan OJK. Hal ini tidak bisa dipisahkan oleh restrukturisasi AJB Bumiputera yang hingga kini juga tidak membuahkan hasil.

Baca Juga: AJB Bumiputera dikabarkan jual aset properti untuk bayar polis

"OJK yang overregulated, sering tidak menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri," kata Irvan.

Beberapa aturan yang dimaksud oleh Irvan diantaranya adalah pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kedua, POJK No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Ketiga, POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Keempat, POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kelima, POJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Keenam, POJK No.55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

"Dengan pelbagai kewenangan dan instrumen deteksi dini seperti RBC, kondisi mismatch perusahaan asuransi seharusnya bisa dicegah," pungkas Irvan.

Baca Juga: Direksi baru Bumiputera, kotak hitam OJK

Celakanya, Indonesia saat ini belum memiliki lembaga penjamin polis, seperti yang diamanatkan oleh UU No.40/2014 tentang Perasuransian.

Bagikan

Berita Terbaru

BI Rate Berada di Angka 6%, Deja Vu yang Ketiga Kali
| Sabtu, 21 November 2026 | 10:10 WIB

BI Rate Berada di Angka 6%, Deja Vu yang Ketiga Kali

Ketiganya memiliki pola serupa. Kenaikan 25 bps, tujuannya menjaga rupiah, dan semuanya di luar perkiraan konsensus. 

Memasuki 2027, Tekanan Kripto Diproyeksi Masih Akan Berlanjut
| Sabtu, 21 November 2026 | 09:19 WIB

Memasuki 2027, Tekanan Kripto Diproyeksi Masih Akan Berlanjut

Salah satunya pelemahan pasar kripto memang disebabkan oleh perubahan perilaku investor yang mulai mengurangi eksposur terhadap aset berisiko.

Pasar Belum Pasti, Emiten Beli Kembali
| Sabtu, 21 November 2026 | 08:25 WIB

Pasar Belum Pasti, Emiten Beli Kembali

Sejumlah emiten menggelar aksi korporasi berupa pembelian kembali (buyback) saham pada akhir November 2026

Tekanan Hebat dari Dolar AS ke Rupiah Sepekan Ini
| Sabtu, 21 November 2026 | 07:30 WIB

Tekanan Hebat dari Dolar AS ke Rupiah Sepekan Ini

Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan pekan ini

Strategi Melawan Arus Pasar Ala Indrawijaya Rangkut
| Sabtu, 21 November 2026 | 07:00 WIB

Strategi Melawan Arus Pasar Ala Indrawijaya Rangkut

Di tengah pasar keuangan yang bergerak sangat dinamis, keputusan investasi tidak selalu harus mengikuti tren di pasar. 

Polemik Perampasan Aset
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:05 WIB

Polemik Perampasan Aset

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai proses penyusunan UU cenderung tertutup, draf dan dokumen tak dibuka secara transparan.

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh

Kenaikan konsumsi belum mencerminkan pemulihan daya beli akibat tekanan harga dan pendapatan.           

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar

Di tengah fluktuasi pasar yang sulit diprediksi, instrumen investasi klasik seperti emas dan dolar AS menjadi pilihan investor.

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:50 WIB

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat

BCA dan BRI bersaing ketat memperebutkan posisi dengan tabungan terbesar. Per September 2026, tabungan BCA Rp 640 triliun dan BRI Rp 637 triliun.

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:30 WIB

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai

Kebutuhan impor yang meningkat, permintaan global yang melemah, serta aliran modal asing yang menyusut menjadi tantangan.

INDEKS BERITA