Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas

Selasa, 12 November 2019 | 17:02 WIB
Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas
[ILUSTRASI. Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan literasi keuangan di Jakarta, Senin (21/10)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/21/10/2019.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kelak bakal diawasi oleh sebuah lembaga pengawas. Keberadaan lembaga pengawas ini, sejatinya sudah ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015-2019.

"Akan diusulkan kembali dalam prolegnas 2020-2024" tutur politisi senior PDI Perjuangan tersebut, kepada KONTAN, Jumat (8/11). Hal ini lantaran revisi terhadap UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 gagal diselesaikan pada periode sebelumnya. 

Menurut Hendrawan, keberadaan lembaga pengawas bagi OJK merupakan konsekuensi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Sebagai konsekuensi UU No.9/2016 tentang PPKSK, harus dilakukan revisi terhadap UU Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan UU Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian," kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini.

Terkait revisi UU OJK, Hendrawan menilai harus ada sejumlah revisi penting. Diantaranya, pertama, dibutuhkannya keberadaan oversight committee (komite pengawas).

Baca Juga: Nasib Asuransi Jiwasraya di Ujung Tanduk premium

Kedua, usulan pemilihan komisioner dengan cara bertahap, tidak sekaligus. Hal ini bertujuan agar kesinambungan tugas dan operasional OJK lebih terjaga.

Ketiga, adalah terkait penegasan kewenangan menetapkan bank strategis berdampak sistemik.

Hendrawan mencontohkan, oversight committee ada dalam pengawasan BI, yang dijalankan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Untuk membantu DPR melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, maka sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Dalam situs BI disebutkan, BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang BI dan bertanggung jawab langsung kepada DPR. BSBI tidak berada dalam struktur organisasi BI.

Lebih lanjut, BSBI menyampaikan hasil pemantauannya terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan BI kepada DPR setiap triwulan, dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur BI.

BSBI diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI.

Keberadaan BSBI tersebut, kata Hendrawan dibentuk saat belum ada OJK dan tugas pengawasan bank masih dalam ranah BI. "Begitu OJK lahir, harusnya ada oversight committee serupa, namun Pansus saat itu luput soal keberadaan oversight committee ini," pungkas Hermawan.

Desakan akan adanya lembaga pengawas atas OJK, juga dikumandangkan Irvan Rahardjo, pengamat kebijakan perasuransian dan jaminan sosial. Dia mengatakan, pengawasan satu-satunya terhadap OJK saat ini hanya pengawasan jarak jauh oleh DPR dan yang hanya bersifat insidentil.

Irvan mengatakan, kasus penundaan pembayaran investasi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), menimbulkan pertanyaan tentang jalannya fungsi pengawasan OJK. Hal ini tidak bisa dipisahkan oleh restrukturisasi AJB Bumiputera yang hingga kini juga tidak membuahkan hasil.

Baca Juga: AJB Bumiputera dikabarkan jual aset properti untuk bayar polis

"OJK yang overregulated, sering tidak menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri," kata Irvan.

Beberapa aturan yang dimaksud oleh Irvan diantaranya adalah pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kedua, POJK No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Ketiga, POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Keempat, POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kelima, POJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Keenam, POJK No.55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

"Dengan pelbagai kewenangan dan instrumen deteksi dini seperti RBC, kondisi mismatch perusahaan asuransi seharusnya bisa dicegah," pungkas Irvan.

Baca Juga: Direksi baru Bumiputera, kotak hitam OJK

Celakanya, Indonesia saat ini belum memiliki lembaga penjamin polis, seperti yang diamanatkan oleh UU No.40/2014 tentang Perasuransian.

Bagikan

Berita Terbaru

Gundah Gulana Peternak dari Sepucuk Surat Edaran
| Minggu, 22 November 2026 | 22:20 WIB

Gundah Gulana Peternak dari Sepucuk Surat Edaran

Menjelang Nataru peternak resah adanya surat edaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengatur harga acuan komoditas pangan plus sanksi.​

Efek LQ45, ERAA Melesat 11% di November dan Berpeluang Lanjut
| Minggu, 22 November 2026 | 17:58 WIB

Efek LQ45, ERAA Melesat 11% di November dan Berpeluang Lanjut

Secara teknikal, penguatan ERAA masih terbuka hingga akhir tahun, meskipun terbatas di area Rp 580 dan Rp 630.

AS Batasi Ekspor Chip AI, Bagaimana Dampaknya ke Emiten Pengguna di Indonesia?
| Minggu, 22 November 2026 | 16:52 WIB

AS Batasi Ekspor Chip AI, Bagaimana Dampaknya ke Emiten Pengguna di Indonesia?

Polri mengakui pernah menerima permintaan dari FBI untuk memeriksa kantor anak perusahaan Megaspeed di Indonesia pada awal tahun 2026.

Proyek 10 Kota Masa Depan Danantara US$ 50 Miliar, Katalis Riil Emiten Konstruksi?
| Minggu, 22 November 2026 | 10:30 WIB

Proyek 10 Kota Masa Depan Danantara US$ 50 Miliar, Katalis Riil Emiten Konstruksi?

Keterlibatan Shaanxi Construction Engineering Group tidak otomatis membuat mereka akan menanggung biaya seluruh proyek.

Biaya Integrasi Akan Selesai, EXCL Menanti Pemulihan Kinerja
| Minggu, 22 November 2026 | 10:00 WIB

Biaya Integrasi Akan Selesai, EXCL Menanti Pemulihan Kinerja

EXCL mencatat impairment aset sebesar Rp 234 miliar pada kuartal III–2026 akibat valuasi ulang atas nilai investasi sahamnya di Link Net (LINK).

Mega Perintis (ZONE) Dirikan Anak Usaha Garmen Baru, Kontribusinya Perlu Dibuktikan
| Minggu, 22 November 2026 | 09:00 WIB

Mega Perintis (ZONE) Dirikan Anak Usaha Garmen Baru, Kontribusinya Perlu Dibuktikan

Dengan hari persediaan yang tinggi, ZONE turut menanggung risiko penumpukan barang apabila daya beli masyarakat melemah.

Suku Bunga Naik, Besar Kemungkinan Terjadi Downsizing Penerbitan Obligasi Korporasi
| Minggu, 22 November 2026 | 08:34 WIB

Suku Bunga Naik, Besar Kemungkinan Terjadi Downsizing Penerbitan Obligasi Korporasi

Pasca kenaikan suku bunga acuan, penerbit berperingkat kredit kuat dapat mengunci pendanaan ketika investor tetap berminat​.

Mayoritas Big Caps HSC Melemah, Lima Saham Ini Justru Paling Ngegas
| Minggu, 22 November 2026 | 08:30 WIB

Mayoritas Big Caps HSC Melemah, Lima Saham Ini Justru Paling Ngegas

Saham-saham high shareholding concentration (HSC) menjadi alternatif saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bergerak volatile.

Krakatau Steel (KRAS) Gandeng JOVO Group Bangun Terminal LNG, Begini Prospek Sahamnya
| Minggu, 22 November 2026 | 08:00 WIB

Krakatau Steel (KRAS) Gandeng JOVO Group Bangun Terminal LNG, Begini Prospek Sahamnya

Diversifikasi ke segmen infrastruktur energi dan pelabuhan berpotensi menciptakan arus kas yang lebih stabil.

JPFA Akuisisi Dua Perusahaan Milik TGKA
| Minggu, 22 November 2026 | 07:54 WIB

JPFA Akuisisi Dua Perusahaan Milik TGKA

Akuisisi ini dilakukan untuk memperkuat kendali emiten unggas tersebut atas bisnis logistik rantai dingin (cold chain).

INDEKS BERITA

Terpopuler