Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas

Selasa, 12 November 2019 | 17:02 WIB
Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas
[ILUSTRASI. Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan literasi keuangan di Jakarta, Senin (21/10)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/21/10/2019.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kelak bakal diawasi oleh sebuah lembaga pengawas. Keberadaan lembaga pengawas ini, sejatinya sudah ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015-2019.

"Akan diusulkan kembali dalam prolegnas 2020-2024" tutur politisi senior PDI Perjuangan tersebut, kepada KONTAN, Jumat (8/11). Hal ini lantaran revisi terhadap UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 gagal diselesaikan pada periode sebelumnya. 

Menurut Hendrawan, keberadaan lembaga pengawas bagi OJK merupakan konsekuensi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Sebagai konsekuensi UU No.9/2016 tentang PPKSK, harus dilakukan revisi terhadap UU Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan UU Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian," kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini.

Terkait revisi UU OJK, Hendrawan menilai harus ada sejumlah revisi penting. Diantaranya, pertama, dibutuhkannya keberadaan oversight committee (komite pengawas).

Baca Juga: Nasib Asuransi Jiwasraya di Ujung Tanduk premium

Kedua, usulan pemilihan komisioner dengan cara bertahap, tidak sekaligus. Hal ini bertujuan agar kesinambungan tugas dan operasional OJK lebih terjaga.

Ketiga, adalah terkait penegasan kewenangan menetapkan bank strategis berdampak sistemik.

Hendrawan mencontohkan, oversight committee ada dalam pengawasan BI, yang dijalankan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Untuk membantu DPR melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, maka sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Dalam situs BI disebutkan, BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang BI dan bertanggung jawab langsung kepada DPR. BSBI tidak berada dalam struktur organisasi BI.

Lebih lanjut, BSBI menyampaikan hasil pemantauannya terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan BI kepada DPR setiap triwulan, dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur BI.

BSBI diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI.

Keberadaan BSBI tersebut, kata Hendrawan dibentuk saat belum ada OJK dan tugas pengawasan bank masih dalam ranah BI. "Begitu OJK lahir, harusnya ada oversight committee serupa, namun Pansus saat itu luput soal keberadaan oversight committee ini," pungkas Hermawan.

Desakan akan adanya lembaga pengawas atas OJK, juga dikumandangkan Irvan Rahardjo, pengamat kebijakan perasuransian dan jaminan sosial. Dia mengatakan, pengawasan satu-satunya terhadap OJK saat ini hanya pengawasan jarak jauh oleh DPR dan yang hanya bersifat insidentil.

Irvan mengatakan, kasus penundaan pembayaran investasi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), menimbulkan pertanyaan tentang jalannya fungsi pengawasan OJK. Hal ini tidak bisa dipisahkan oleh restrukturisasi AJB Bumiputera yang hingga kini juga tidak membuahkan hasil.

Baca Juga: AJB Bumiputera dikabarkan jual aset properti untuk bayar polis

"OJK yang overregulated, sering tidak menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri," kata Irvan.

Beberapa aturan yang dimaksud oleh Irvan diantaranya adalah pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kedua, POJK No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Ketiga, POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Keempat, POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kelima, POJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Keenam, POJK No.55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

"Dengan pelbagai kewenangan dan instrumen deteksi dini seperti RBC, kondisi mismatch perusahaan asuransi seharusnya bisa dicegah," pungkas Irvan.

Baca Juga: Direksi baru Bumiputera, kotak hitam OJK

Celakanya, Indonesia saat ini belum memiliki lembaga penjamin polis, seperti yang diamanatkan oleh UU No.40/2014 tentang Perasuransian.

Bagikan

Berita Terbaru

Transaksi Digital Melesat, Perbankan Kian Gencar Mengerek CASA
| Selasa, 17 November 2026 | 15:46 WIB

Transaksi Digital Melesat, Perbankan Kian Gencar Mengerek CASA

Bank Indonesia (BI) mencatat, volume transaksi pembayaran digital nasional mencapai 48,98 miliar transaksi sepanjang sembilan bulan pertama 2026

Ekosistem Digital Jadi Mesin Utama Pengerek Dana Murah
| Selasa, 17 November 2026 | 15:45 WIB

Ekosistem Digital Jadi Mesin Utama Pengerek Dana Murah

Bank Indonesia (BI) mencatat, volume transaksi pembayaran digital nasional mencapai 48,98 miliar transaksi sepanjang sembilan bulan pertama 2026

 
Ini 10 Saham yang Paling Banyak Dikoleksi Asuransi dan Dana Pensiun Lokal
| Selasa, 17 November 2026 | 13:56 WIB

Ini 10 Saham yang Paling Banyak Dikoleksi Asuransi dan Dana Pensiun Lokal

Kepemilikan saham perusahaan asuransi lokal mencapai Rp 154,67 triliun. Sedangkan dana pensiun lokal memiliki nilai aset saham Rp 15,40 triliun.

Profil Utang TOWR Berubah, Laba Bersih dan Nasib Dividen Jadi Pertaruhan?
| Selasa, 17 November 2026 | 08:44 WIB

Profil Utang TOWR Berubah, Laba Bersih dan Nasib Dividen Jadi Pertaruhan?

Setiap perubahan sebesar 10 basis poin dalam biaya utang berdampak pada laba bersih sebesar 0,8%–0,9%.

Aset Tommy Soeharto yang Disita Tak Kunjung Laku
| Selasa, 17 November 2026 | 08:31 WIB

Aset Tommy Soeharto yang Disita Tak Kunjung Laku

Aset milik Tommy Soeharto yang telah disita negara senilai Rp 2,42 triliun belum juga menemukan pembeli meski sudah beberapa kali dilelang

Belanja Lambat, Ekonomi Daerah Tertahan
| Selasa, 17 November 2026 | 08:23 WIB

Belanja Lambat, Ekonomi Daerah Tertahan

Realisasi belanja APBD baru Rp 785,27 triliun, atau 61,42% dari total pagu                          

Risiko Kurs Loyo Bayangi Utang Luar Negeri
| Selasa, 17 November 2026 | 08:08 WIB

Risiko Kurs Loyo Bayangi Utang Luar Negeri

Debt service ratio (DSR) tier-1 Indonesia cenderung menurun sejak tahun 2025                        

DSI Bakal Pungut Biaya Layanan Ekspor Sawit dan Turunannya, Laba Emiten Menciut
| Selasa, 17 November 2026 | 07:57 WIB

DSI Bakal Pungut Biaya Layanan Ekspor Sawit dan Turunannya, Laba Emiten Menciut

Emiten dengan porsi ekspor besar seperti AALI, SMAR, dan STAA bakal paling terdampak oleh rencana kebijakan pungutan biaya layanan ekspor. 

Pasar Menunggu BI Rate, IHSG Berpotensi Sideways
| Selasa, 17 November 2026 | 07:54 WIB

Pasar Menunggu BI Rate, IHSG Berpotensi Sideways

Perhatian investor akan tertuju pada rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17-18 November. 

ASII Menyiapkan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang
| Selasa, 17 November 2026 | 07:52 WIB

ASII Menyiapkan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang

ASII membidik pertumbuhan laba per saham atau earnings per share (EPS) hingga mencapai Rp 1.150–Rp 1.200 di 2030.

INDEKS BERITA

Terpopuler