Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas

Selasa, 12 November 2019 | 17:02 WIB
Diusulkan Dalam Prolegnas 2020-2024, OJK Bakal Diawasi Oleh Lembaga Pengawas
[ILUSTRASI. Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan literasi keuangan di Jakarta, Senin (21/10)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/21/10/2019.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kelak bakal diawasi oleh sebuah lembaga pengawas. Keberadaan lembaga pengawas ini, sejatinya sudah ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015-2019.

"Akan diusulkan kembali dalam prolegnas 2020-2024" tutur politisi senior PDI Perjuangan tersebut, kepada KONTAN, Jumat (8/11). Hal ini lantaran revisi terhadap UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 gagal diselesaikan pada periode sebelumnya. 

Menurut Hendrawan, keberadaan lembaga pengawas bagi OJK merupakan konsekuensi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Sebagai konsekuensi UU No.9/2016 tentang PPKSK, harus dilakukan revisi terhadap UU Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan UU Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian," kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini.

Terkait revisi UU OJK, Hendrawan menilai harus ada sejumlah revisi penting. Diantaranya, pertama, dibutuhkannya keberadaan oversight committee (komite pengawas).

Baca Juga: Nasib Asuransi Jiwasraya di Ujung Tanduk premium

Kedua, usulan pemilihan komisioner dengan cara bertahap, tidak sekaligus. Hal ini bertujuan agar kesinambungan tugas dan operasional OJK lebih terjaga.

Ketiga, adalah terkait penegasan kewenangan menetapkan bank strategis berdampak sistemik.

Hendrawan mencontohkan, oversight committee ada dalam pengawasan BI, yang dijalankan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Untuk membantu DPR melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, maka sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Dalam situs BI disebutkan, BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang BI dan bertanggung jawab langsung kepada DPR. BSBI tidak berada dalam struktur organisasi BI.

Lebih lanjut, BSBI menyampaikan hasil pemantauannya terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan BI kepada DPR setiap triwulan, dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur BI.

BSBI diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI.

Keberadaan BSBI tersebut, kata Hendrawan dibentuk saat belum ada OJK dan tugas pengawasan bank masih dalam ranah BI. "Begitu OJK lahir, harusnya ada oversight committee serupa, namun Pansus saat itu luput soal keberadaan oversight committee ini," pungkas Hermawan.

Desakan akan adanya lembaga pengawas atas OJK, juga dikumandangkan Irvan Rahardjo, pengamat kebijakan perasuransian dan jaminan sosial. Dia mengatakan, pengawasan satu-satunya terhadap OJK saat ini hanya pengawasan jarak jauh oleh DPR dan yang hanya bersifat insidentil.

Irvan mengatakan, kasus penundaan pembayaran investasi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), menimbulkan pertanyaan tentang jalannya fungsi pengawasan OJK. Hal ini tidak bisa dipisahkan oleh restrukturisasi AJB Bumiputera yang hingga kini juga tidak membuahkan hasil.

Baca Juga: AJB Bumiputera dikabarkan jual aset properti untuk bayar polis

"OJK yang overregulated, sering tidak menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri," kata Irvan.

Beberapa aturan yang dimaksud oleh Irvan diantaranya adalah pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kedua, POJK No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Ketiga, POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Keempat, POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kelima, POJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Keenam, POJK No.55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

"Dengan pelbagai kewenangan dan instrumen deteksi dini seperti RBC, kondisi mismatch perusahaan asuransi seharusnya bisa dicegah," pungkas Irvan.

Baca Juga: Direksi baru Bumiputera, kotak hitam OJK

Celakanya, Indonesia saat ini belum memiliki lembaga penjamin polis, seperti yang diamanatkan oleh UU No.40/2014 tentang Perasuransian.

Bagikan

Berita Terbaru

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor
| Jumat, 20 November 2026 | 22:08 WIB

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor

Kenaikan saham POLA saat ini lebih banyak mencerminkan ekspektasi pasar terhadap masuknya investor strategis dan potensi transformasi bisnis.

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC
| Jumat, 20 November 2026 | 18:33 WIB

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC

Penghapusan saham dari indeks acuan juga berpotensi mengurangi minat MI, khususnya dalam jangka pendek.

IHSG Terkoreksi ke 5.194 Usai BI Rate 6%, Ini Sektor dan Saham Pilihan Analis
| Jumat, 20 November 2026 | 16:51 WIB

IHSG Terkoreksi ke 5.194 Usai BI Rate 6%, Ini Sektor dan Saham Pilihan Analis

Emiten berbasis ekspor dan komoditas dengan pendapatan dolar AS berpotensi relatif diuntungkan, terutama apabila penguatan rupiah tak signifikan.

RI-China Sepakat Kembangkan Coal to Ethanol, Simak Dampaknya ke Saham BUMI dan PTBA
| Jumat, 20 November 2026 | 13:32 WIB

RI-China Sepakat Kembangkan Coal to Ethanol, Simak Dampaknya ke Saham BUMI dan PTBA

Besarnya cadangan batubara nasional dan tingginya kebutuhan energi domestik menjadi modal bagi pengembangan bisnis hilirisasi batubara ini.

Harga Komoditas Melemah, Kinerja PT Timah (TINS) Diproyeksi Melambat
| Jumat, 20 November 2026 | 12:46 WIB

Harga Komoditas Melemah, Kinerja PT Timah (TINS) Diproyeksi Melambat

Ryan memperkirakan momentum laba TINS akan melambat pada kuartal IV–2026 seiring dengan penurunan harga rata-rata timah di LME.

Likuiditas Perbankan Tertekan dari Berbagai Arah
| Jumat, 20 November 2026 | 09:27 WIB

Likuiditas Perbankan Tertekan dari Berbagai Arah

Likuiditas kian tertekan dari berbagai arah, mulai dari seretnya pertumbuhan DPK, potensi arus modal keluar, hingga pengembalian dana SAL

Harga Emas di Titik Terendah 2026, Prospek 2027 Masih Cerah?
| Jumat, 20 November 2026 | 09:00 WIB

Harga Emas di Titik Terendah 2026, Prospek 2027 Masih Cerah?

Ada kemungkinan positif mengenai pemulihan emas ke US$ 4.000-US$ 4.150 dengan syarat, tekanan dolar AS mereda dan tingkat suku bunga mulai turun.

PSGO Sebar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 113,10 Miliar
| Jumat, 20 November 2026 | 08:26 WIB

PSGO Sebar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 113,10 Miliar

Setiap pemegang saham PT Palma Serasih Tbk (PSGO) akan menerima dividen interim PSGO sebesar Rp 6 per saham. ​

PZZA Siap Renovasi 110 Gerai dan Tambah Outlet Pada 2027
| Jumat, 20 November 2026 | 08:23 WIB

PZZA Siap Renovasi 110 Gerai dan Tambah Outlet Pada 2027

Manajemen PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) menargetkan, 100 hingga 110 gerai di Indonesia direnovasi.​

Untuk Meyakinkan MSCI, Otoritas Bursa Siap Terbitkan Sanksi Baru
| Jumat, 20 November 2026 | 08:16 WIB

Untuk Meyakinkan MSCI, Otoritas Bursa Siap Terbitkan Sanksi Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan sanksi baru untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum bagi para pelaku manipulasi pasar modal.

INDEKS BERITA

Terpopuler