DKI Jakarta Tawarkan Proyek Infrastruktur Senilai Rp 571 Triliun
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap menawarkan proyek infrastruktur bernilai Rp 571 triliun ke calon investor. Pemprov DKI sudah mengusulkan deretan proyek yang siap ditawarkan ke pemerintah pusat, lewat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas . Hasil telisik Bappenas, ada delapan dari sembilan proyek bisa dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Proyek tersebut, antara lain, pengembangan jaringan rel Moda Raya Terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer (km), pengembangan jaringan rel Lintas Rel Terpadu (LRT) menjadi 116 km, pengembangan rute Transjakarta menjadi 2.149 km.
Lalu pengembangan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 km, penyediaan pemukiman hingga 600.000 unit, peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI Jakarta. Ada juga peningkatan jaringan air limbah hingga 81% penduduk DKI Jakarta, revitalisasi angkot 20.000 unit, dan pengendalian banjir dan penambahan pasokan air.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bilang, delapan dari sembilan proyek infrastruktur publik Jakarta 2030, layak ditawarkan ke investor swasta. Lewat skema KPBU , Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta bisa lebih hemat.
Bappenas juga siap menawarkan fasilitas Pembiayaan Investasi Non-anggaran Pemerintah (PINA) untuk proyek baru (greendfield), atau yang sudah ada (brownfield). "Proyek yang sudah operasional juga bisa dipakai investor," tandas dia, Rabu (10/4). Satu proyek yang tidak bisa KPBU, yakni revitalisasi angkot sebanyak 20.000 unit. "Ini hanya bisa dari APBD DKI Jakarta saja," tambah Bambang.
Dalam proyek infrastruktur MRT dan LRT, Pemprov DKI Jakarta, kata Bambang, bisa melibatkan investor dengan skema penetapan tarif sesuai Internal Rate Return (IRR). Yakni tingkat pengembalian investasi di angka tertentu yang telah dikeluarkan investor.
Sedangkan proyek pengembangan rute Transjakarta dan pengendalian banjir bisa dikembangkan dengan skema KPBU Availability Payments (KPBU-AP). Dalam skema ini, swasta membangun dan mengerjakan proyek tersebut, adapun biaya investasi swasta baru dibayar setelah proyek tersebut selesai.Konsep KPBU-AP ini diterapkan pemerintah dalam pembangunan jalan nasional di Papua dan Sumatra.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terbuka atas opsi pendanaan Bappenas ini. "Semua opsi terbuka, agar tak membebani anggaran. Memang dari awal kami tidak berencana membuka peluang proyek ini dibiayai APBN atau APBD," katanya.
Saat ini, Pemprov sedang membahas internal opsi-opsi yang disarankan Bappenas. "Kami akan eksplorasi skema KPBU, bila nanti ditetapkan, kami umumkan ," tutur dia. Yang pasti, pembangunan infrastruktur di Jakarta ini akan dikerjakan serentak. Anies mencontohkan di Bangkok Thailand, proyek infrastruktur dikerjakan sebagian alias bertahap, justru menimbulkan ongkos ekonomi yang lebih tinggi.
