KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) tengah menghadapi proses persidangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada tanggal 20 Januari lalu, persidangan PKPU telah digelar dan telah ada keputusan sidang.
Sekretaris Perusahaan Dua Putra Utama Makmur Simon Arosokhi dalam keterbukaan pada Senin (24/1) menjelaskan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memutuskan bahwa PT Dua Putra Utama Makmur Tbk dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari. "Dengan rapat permusyawaratan majelis hakim adalah tanggal 7 Maret 2022," tulis dia dalam rilis.
Manajemen menyebut PKPU tersebut tidak akan menganggu kegiatan operasional perusahaan dan keadaan keuangan. Bahkan kelangsungan usaha perusahaan diklaim masih tidak berdampak.
Baca Juga: Dua Putra Utama Makmur (DPUM) Resmi Menyandang Status PKPU
Gugatan PKPU tersebut bermula pada 30 Desember 2021 dimana pemohon adalah Sutrisno. Dia meminta majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU terhadap DPUM. Sutrisno juga meminta majelis hakim menetapkan keadaan PKPU terhadap DPUM. dalam laporan keuangan DPUM tahun 2020, nama Sutrisno tercatat dalam daftar utang usaha pihak ketiga. Per Desember 2020, utang DPUM kepada Sutrisno sebesar Rp 1,5 miliar.
DPUM sampai saat ini juga masih dalam proses restrukturisasi utang kepada Indonesia Eximbank alias Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Per 30 September 2021, DPUM memiliki total liabilitas sebesar Rp 768,56 miliar. Dari jumlah tersebut, utang kepada Eximbank sebesar Rp 688,48 miliar.
Baca Juga: Dua Putra Utama Makmur (DPUM) Digugat PKPU di Tengah Kinerja yang Terpuruk
