Duh, Larangan Ekspor Nikel Masih Menekan Harga Saham ANTM dan INCO

Rabu, 21 Agustus 2019 | 05:00 WIB
Duh, Larangan Ekspor Nikel Masih Menekan Harga Saham ANTM dan INCO
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saham produsen nikel tengah didera berita negatif soal rencana pemerintah melarang ekspor nikel. Pada perdagangan Selasa (20/8), harga saham-saham produsen nikel berguguran. 

Misalnya saja, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM, anggota indeks Kompas100) yang amblas 3,23% ke level Rp 1.050 pada penutupan perdagangan kemarin. 

Baca Juga: Antam perkenalkan proses kerja pertambangan ke siswa sekolah

Sehari sebelumnya, saham ANTM, juga sudah merosot 3,12%. Investor asing membukukan aksi jual sebesar Rp 1,36 miliar. Alhasil, saham ANTM menjadi salah satu top losers, dengan total nilai transaksi saham Rp 123,4 miliar. 

Tak cuma ANTM, produsen nikel lainnya, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) juga tak bisa menghindari aksi jual investor. Saham INCO juga menjadi salah satu top losers dengan penurunan harga 2,01% ke level Rp 3.410 per saham.

Saham INCO sempat menyentuh level tertinggi di Rp 3.480 dan level terendah di Rp 3.380. Total aksi jual bersih investor asing di seluruh pasar mencapai Rp 4,91 miliar. 

Baca Juga: Saham Antam (ANTM) Memuncaki Daftar Top Losers Usai Mencetak Rekor Tertinggi

Seperti diketahui, pemerintah melalui Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, kebijakan larangan ekspor bijih besi sedang dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Larangan ekspor tersebut diberlakukan untuk mengembangkan industri hilir agar nikel Indonesia punya nilai lebih. 

"Kabar kebijakan yang akan diterapkan pemerintahan Joko Widodo ini ternyata dimaknai negatif oleh pelaku pasar dengan menjual saham INCO dan ANTM," ujar Ivan Kasulthan, analis Erdikha Elit Sekuritas, kemarin. 

Pelemahan harga INCO dan ANTM sejalan dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 0,016% ke level 6.295,74.

Ivan pun memprediksi IHSG masih akan bergerak konsolidasi cenderung melemah dengan rentang 6.252 sampai 6.330. Saham-saham yang layak dicermati investor yakni NIKL, BMRI, dan ELSA.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler