E-Commerce Angkat Penerimaan Negara Tapi Bikin Neraca Dagang Defisit

Rabu, 13 Februari 2019 | 06:51 WIB
E-Commerce Angkat Penerimaan Negara Tapi Bikin Neraca Dagang Defisit
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Semarak bisnis ritel secara online bak pisau bermata dua bagi bagi perekonomian. Di satu sisi, perkembangan e-commerce memperbesar penerimaan fiskal negara. Namun di sisi lain, e-commerce yang kini mengandalkan produk impor, yang berujung ke neraca dagang.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat impor e-commerce meningkat selama beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, penerimaan bea masuk maupun pajak impor barang e-commerce tahun lalu menyentuh Rp 1,19 triliun.

Jika dipukul rata, penerimaan bea masuk impor e-commerce per bulan sekitar Rp 99,2 miliar di tahun 2018. Sementara awal tahun ini, DJBC sudah membukukan penerimaan bea masuk impor e-commerce  sekitar Rp 127 miliar. "Tren penerimaan dari impor e-commerce ini memang terus meningkat, terlihat di awal tahun ini," ujar  Deni Surjantoro, Kepala Subdirektorat Jenderal Humas Bea Cukai, Selasa (12/2).

Deni melihat bahwa kenaikan penerimaan bea masuk impor e-commerce di awal tahun juga sinyal penerimaan bea impor e-commerce sepanjang tahun ini akan naik. "Memang masih awal tahun jadi belum bisa menyimpulkan. Tapi impor barang e-commerce ini bukan besar nilainya tapi frekuensinya yang sering," lanjut Deni.

Sebagian besar jenis barang yang paling sering diimpor tersebut mencakup consumer goods, fesyen, alas kaki, serta kosmetik. DJBC tak mematok target khusus untuk penerimaan dari impor e-commerce. DJBC hanya mematok target bea masuk secara keseluruhan sebesar Rp 38,89 triliun hingga akhir tahun 2019.

Mengacu PMK Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman yang berlaku sejak Oktober 2018, impor barang e-commerce senilai di atas US$ 75 dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dari harga barang. Aturan ini berlaku rata untuk semua jenis barang.

Importir dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) impor 10% secara flat. Kemudian, pajak penghasilan (PPh) impor 10% bagi pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Namun pertumbuhan impor e-commerce turut menyebabkan neraca perdagangan defisit. Tahun lalu, defisit neraca perdagangan mencapai US$ 8,57 miliar, terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu penyebabnya lonjakan impor barang konsumsi yang juga ditopang produk e-commerce. Impor barang konsumsi mencapai US$
17,17 miliar, naik 9,11% dari setahun sebelumnya. 

Impor produk e-commerce diperkirakan masih meningkat seiring pesatnya pertumbuhan bisnis e-commerce. Lembaga riset internasional Statista memperkirakan, nilai penjualan e-commerce di Indonesia tahun 2022 sebesar US$ 22,6 miliar, hampir tiga kali lipat dari tahun 2015.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo melihat peningkatan impor e-commerce mungkin terjadi dalam rangka memanfaatkan waktu sebelum aturan pajak berlaku. Mulai 1 April 2019, berlaku Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Aturan ini mewajibkan pelaku e-commerce melaporkan seluruh catatan transaksinya, yang mencakup nilai pajak dari barang yang diperjualbelikan melalui platform tersebut. "Ini mungkin karena momentum itu, tapi bisa juga memang karena faktor tingginya permintaan dan konsumsi," kata Yustinus.

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA