KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Efek dari pemangkasan anggaran negara masih jadi berita. Misalnya penghapusan antar jemput karyawan di beberapa instansi, dan gerakan mematikan lampu, mengurangi lift, serta menon-aktifkan AC setelah jam kerja. Hal yang terakhir ini sempat jadi selorohan Menteri BUMN Erick Thohir yang menolak anggapan bahwa lampu mati bukan dampak pemotongan anggaran dari Pemerintah, tapi upaya untuk pengurangan emisi karbon dari kantornya.
Efek pemangkasan anggaran juga bukan hanya pada tidak adanya makanan ringan lagi di rapat-rapat instansi, tapi juga mengancam pemutusan hubungan kerja bagi karyawan honorer. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, di Komisi VI DPR Rabu (12/2) bilang, ada 1.235 penyuluh lapangan akan kena PHK, karena pengurangan anggaran ini.
Di media sosial juga berseliweran video mereka yang terkena PHK ini. Dua yang viral adalah pekerja di TVRI Jogja yang juga vlogger berburu kuliner di pelosok desa. Satu lagi, seorang ibu dengan background lambang RRI Pro 2 Ternate, yang berterimakasih pada Pemerintah karena menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, sekaligus curhat bagaimana nasib anak-anak itu, jika setelah di rumah, orangtuanya tidak mampu menyediakan makan pagi dan malam bergizi karena terkena PHK.
Upaya realokasi anggaran, sebesar total Rp 306 triliun, berlangsung hingga besok (14/2). DPR serta Pemerintah masih melalui proses untuk melakukan efisiensi, memangkas di sisi ini, mengalokasikan di sisi lain, di antaranya untuk program makan bergizi gratis, serta perbaikan sekolah dan rumah sakit. Bagaimana peruntukannya, kita tunggu.
Namun begitu, sampai sekarang curahan hati mereka yang terkena dampak pemangkasan, bisa kita jumpai, seperti dua contoh di atas. Mungkin pekerja yang terkena PHK itu bukan karyawan tetap, statusnya bisa jadi honorer atau kontrak. Toh, mereka memperjuangkan periuk nasi yang sama para ASN.
Ironisnya, di tengah situasi sulit dan upaya efisiensi anggaran, tetap saja ada pengangkatan staf khusus, misalnya di Kementerian Pertahanan. Pengangkatan staf khusus yang baru ini, juga segera diikuti berita soal besaran gaji mereka.
Padahal, salah satu pengamat mengusulkan, efisiensi anggaran pemerintah sebenarnya bisa dilakukan dengan mengevaluasi kabinet, menghapus wakil menteri dan staf khusus yang tidak esensial. Nah, mengapa Pemerintah tidak melakukan hal tersebut?
