Ekonomi Diproyeksi Masih Lesu, 30,9% dari Belanja Negara di Tahun Ini Dibiayai Utang

Jumat, 10 Januari 2020 | 09:44 WIB
Ekonomi Diproyeksi Masih Lesu, 30,9% dari Belanja Negara di Tahun Ini Dibiayai Utang
[ILUSTRASI. Menkeu Sri Mulyani (kanan) didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kiri) memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa (7/1/2020). Menkeu menyatakan realisasi APBN 2019 masih terarah dan terkendali meskipun terjadi defisit sebesar R]
Reporter: Bidara Pink, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.  Pemerintah berniat menambah utang hingga Rp 786,92 triliun sepanjang tahun ini. Perinciannya, utang berupa surat berharga negara (SBN) bruto sebesar Rp 735,52 triliun. Selain itu, dari pinjaman dalam negeri bruto sebesar Rp 3 triliun dan pinjaman luar negeri bruto Rp 48,4 triliun.

Dana yang diperoleh dari utang di tahun ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran 2020 sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari produk domestik bruto (PDB). Asal tahu, tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun.

Baca Juga: Punya Setidaknya Tiga Bekal, Cadangan Devisa RI Tahun Ini Bisa Lebih Tebal

Sementara belanja negara sebesar Rp 2.540,4 triliun. Jika dibandingkan dengan rencana utang baru, berarti 30,9% belanja 2020, dibiayai utang.

Apalagi perkiraan penerimaan negara tahun ini masih sulit lantaran perekonomian belum pulih. Padahal belanja negara tak bisa dikurangi. Apalagi, belanja rutin untuk belanja pegawai mencapai Rp 416,2 triliun, atau naik 9% ketimbang 2019 sebesar Rp 381,56 triliun.

Satu lagi belanja pemerintah yang tidak produktif, yakni belanja bunga utang 2020, ditarget sebesar Rp 295,2 triliun, naik 6,99% dari target 2019 Rp 275,89 triliun.

Karena itulah Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan agar pemerintah lebih hati-hati mengelola utang yang makin memberatkan. Ia mencontohkan pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat pada 2014 masih 11%.

Namun di 2019, rasionya melonjak menjadi 20%. "Dibandingkan dengan belanja pegawai, pembayaran bunga utang merupakan belanja yang tidak produktif. Makanya pemerintah harus antisipasi," kata Yusuf kepada KONTAN, Kamis (9/1).

Baca Juga: Kementerian ESDM tak khawatir pastikan subsidi tetap walau harga minyak naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan akan menjaga rasio utang pemerintah agar tetap rendah. "Kami menjaga kehati-hatian ini karena APBN harus dijaga kesehatannya agar tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan perekonomian," katanya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara juga mengatakan bahwa beban utang yang besar membuat ruang fiskal sempit. Dengan prospek penerimaan pajak yang sulit, utang akan lebih banyak dipakai untuk belanja konsumtif. "Jika beban terus naik, defisit keseimbangan primer 2020 bisa melebar," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Bursa Kripto Kedua Hadir, Apa Dampak Bagi Investor Aset Digital?
| Jumat, 23 Januari 2026 | 08:05 WIB

Bursa Kripto Kedua Hadir, Apa Dampak Bagi Investor Aset Digital?

Secara struktur pasar, kehadiran bursa kedua dapat memperkuat kompetisi.  Kedua bursa dapat mendorong transparansi harga.

Indeks Saham Indonesia Terjun Bebas ke Bawah 9.000, Simak Pergerakan IHSG Hari Ini
| Jumat, 23 Januari 2026 | 07:58 WIB

Indeks Saham Indonesia Terjun Bebas ke Bawah 9.000, Simak Pergerakan IHSG Hari Ini

Pelemahan IHSG di tengah bursa global dan nilai tukar rupiah menguat. Pemicunya, aksi jual di sejumlah sektor dan emiten berkapitalisasi besar.

Investor Panik, Duit Asing Kabur Hingga Rp 4 Triliun, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Jumat, 23 Januari 2026 | 07:35 WIB

Investor Panik, Duit Asing Kabur Hingga Rp 4 Triliun, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Net sell asing berawal dari rencana Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk keponakannya, Thomas pmenjadi Deputi Gubernur BI.

Marak Aksi Korporasi, Kenapa Saham RAJA dan RATU Masih Kompak Terkoreksi?
| Jumat, 23 Januari 2026 | 07:30 WIB

Marak Aksi Korporasi, Kenapa Saham RAJA dan RATU Masih Kompak Terkoreksi?

Dalam jangka panjang RATU dapat menjadi operator penuh atau memimpin kerja sama dengan mitra berskala besar, baik di dalam maupun luar negeri.

Sinarmas Land Masih Mengandalkan KPR
| Jumat, 23 Januari 2026 | 07:06 WIB

Sinarmas Land Masih Mengandalkan KPR

Transaksi penjualan properti Sinarmas Land masih didominasi kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya untuk produk rumah tapak dan ruko.

Perbankan Digital Akan Ekspansif  Kejar Pertumbuhan Kredit
| Jumat, 23 Januari 2026 | 06:55 WIB

Perbankan Digital Akan Ekspansif Kejar Pertumbuhan Kredit

​Bank digital tetap optimistis menatap prospek kredit 2026, meski ketidakpastian global dan persaingan industri masih menjadi tantangan utama.

BINO Amankan Kontrak Bantex Rp 35 Miliar, Berdampak Positif ke Keuangan 2026
| Jumat, 23 Januari 2026 | 06:43 WIB

BINO Amankan Kontrak Bantex Rp 35 Miliar, Berdampak Positif ke Keuangan 2026

Pembayaran sebesar 100% dari nilai invoice, paling lambat 120 hari setelah produk diterima dan disetujui oleh PT Deli Group Indonesia Jakarta,

Pertumbuhan Kredit Konsumer Semakin Melempem
| Jumat, 23 Januari 2026 | 06:35 WIB

Pertumbuhan Kredit Konsumer Semakin Melempem

​Pertumbuhan kredit konsumer kian tertinggal di penghujung 2025, di saat kredit investasi justru melesat dan segmen lain menunjukkan perbaikan.

Perkuat Diversifikasi, Saham ERAA Masih Berpotensi Mengalami Penguatan
| Jumat, 23 Januari 2026 | 06:33 WIB

Perkuat Diversifikasi, Saham ERAA Masih Berpotensi Mengalami Penguatan

Laba bersih ERAA diproyeksikan sebesar Rp1,07 triliun pada 2025 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp1,14 triliun pada 2026.

Proyeksi Rupiah Akhir Pekan: Potensi Menguat Atau Berbalik Arah?
| Jumat, 23 Januari 2026 | 06:30 WIB

Proyeksi Rupiah Akhir Pekan: Potensi Menguat Atau Berbalik Arah?

Rupiah menguat 0,24% di pasar spot. Pelaku pasar menantikan rilis PDB AS dan data inflasi. Ketahui proyeksi rupiah untuk besok

INDEKS BERITA

Terpopuler