Ekonomi Hijau

Senin, 27 Juni 2022 | 08:00 WIB
Ekonomi Hijau
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Musim panas tahun ini berpotensi jadi musim panas yang memusingkan bagi pemerintah banyak negara barat. Di musim panas, masyarakat kerap bepergian jauh untuk berlibur. Alhasil, kebutuhan bahan bakar di musim panas biasanya naik. 

Tapi di musim panas ini, pasokan bahan bakar sedang terbatas. Negara-negara kawasan Eropa terutama paling berpotensi mengalami krisis energi, sebagai efek penerapan sanksi larangan impor komoditas energi dari Rusia.

Direktur Eksekutif International Energy Agency Fatih Birol telah mengungkapkan, ancaman krisis energi di kawasan Eropa sulit dihindari. Krisis yang dihadapi bukan sekadar krisis bahan bakar minyak, tetapi juga krisis gas hingga listrik. Sejumlah negara Eropa sudah menetapkan status siaga krisis.

Krisis energi ini bisa menjadi refleksi perlunya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dilakukan dengan gencar. Indonesia termasuk negara yang berpotensi mendapat banyak keuntungan dari pengembangan EBT. 

Apalagi, potensi EBT di Indonesia sangat besar. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi EBT yang dimiliki Indonesia mencapai 3.686 gigawatt (GW).

Potensi EBT ini antara lain berasal dari air, angin, panas bumi, gelombang laut serta energi surya. Potensi terbesar berasal dari energi surya, mencapai 3.295 GW.

Indonesia memang sudah menargetkan bisa mencapai net zero emission pada 2060 mendatang. Dalam waktu tiga tahun ke depan, bauran EBT dalam penyediaan energi nasional ditargetkan mencapai 23%. Sampai akhir 2021 lalu, bauran EBT baru sekitar 11,7%. 

Realisasi ini sejatinya di bawah target yang ditetapkan untuk 2021, yaitu 14,5%. Tahun lalu, bauran energi primer Indonesia masih didominasi batubara, yaitu sekitar 37,19%. Di posisi berikutnya ada minyak, mencapai 32,24%. 

Sayangnya, saat ini pengembangan EBT di Indonesia masih terhambat investasi yang minim. Banyak proyek EBT masih dinilai tidak bankable sehingga terkendala permodalan. Pelaku usaha berharap pemerintah bisa segera menetapkan peraturan mengenai tarif listrik EBT.

Untuk ikut mendorong pengembangan EBT di Indonesia, KONTAN juga menggelar Jelajah Ekonomi Hijau. Lewat liputan khusus ini, KONTAN akan mengupas potensi dan peluang pengembangan EBT di dalam negeri.

Liputan Jelajah Ekonomi Hijau bisa Anda baca di KONTAN mulai Juli mendatang.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler