Ekonomi Indonesia Diprediksi Lesu Terpengaruh Kondisi Global

Jumat, 05 April 2019 | 08:14 WIB
Ekonomi Indonesia Diprediksi Lesu Terpengaruh Kondisi Global
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perekonomian global belum pulih di tahun ini sejalan dengan lesunya ekonomi Amerika Serikat (AS) dan China. Sejumlah lembaga internasional pun beramai-ramai memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

World Bank misalnya, memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi global dari sebelumnya 3% menjadi 2,9% di tahun ini. International Monetary Fund (IMF) bahkan berniat memangkas lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Padahal, IMF telah memangkas proyeksinya pada Januari lalu dari 3,9% jadi 3,5% untuk 2019.

Perlambatan ekonomi global turut menyeret pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejumlah lembaga juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi lebih rendah. Salah satunya, Moody's Investor Service yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun ke bawah 5% seiring melambatnya laju pembangunan infrastruktur 2019.

Asian Development Bank (ADB) dalam laporan terbarunya memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,2% di 2019 dan meningkat ke 5,3% di tahun 2020 mendatang. Di tengah lesunya ekonomi global, ADB meyakini Indonesia masih positif lantaran permintaan domestik Indonesia kuat dan investasi yang membaik.

"Dengan manajemen makroekonomi yang solid dan permintaan domestik yang kuat, momentum pertumbuhan Indonesia diharapkan berlanjut secara sehat," kata Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein, (3/4).

Pendorong permintaan domestik tetap kuat dalam jangka pendek lantaran meningkatnya lapangan kerja di sektor formal dan diperluasnya program bantuan sosial pemerintah. Terlebih pada paruh pertama 2019, konsumsi mendapat dorongan tambahan dari pengeluaran menjelang pemilu nasional 17 April.

Tidak hanya itu, permintaan domestik juga didorong oleh konsumsi sektor swasta yang berasal dari peningkatan berkelanjutan dalam akses rumah tangga terhadap kredit. Empat tahun terakhir, pinjaman usaha dari rumah tangga mencatatkan pertumbuhan hampir empat kali lipat. Yakni, dari 8,2% di tahun 2014 menjadi 28,7% pada tahun 2018.

Sementara kuatnya investasi, didorong oleh proyek infrastruktur publik di bidang transportasi dan energi. Pertumbuhan sektor industri juga terdorong meningkatnya output dari pertambangan, ekspor seperti pakaian jadi serta alas kaki yang juga menguat. "Perbaikan iklim investasi seperti perampingan administrasi pajak dan penyederhanaan perizinan usaha seharusnya makin mendukung sentimen positif investor," begitulah bunyi laporan ADB. 

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetap memiliki risiko. Risiko tersebut umumnya disebabkan faktor eksternal, seperti meningkatnya ketegangan perdagangan global dan volatilitas pasar keuangan internasional, serta kemungkinan terjadinya kekeringan akibat El Nio.

Menurut ADB, industri manufaktur menjadi salah satu kunci penting bagi Indonesia menembus pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tanpa perbaikan dan perkembangan sektor manufaktur, pertumbuhan ekonomi aktual Indonesia akan tetap sulit mengejar potensi pertumbuhan yang diperkirakan berada di kisaran 5,5%–6,3% pada periode 2020–2024.

Selain itu ADB melihat, transformasi sektor manufaktur Indonesia memiliki satu hambatan utama, yaitu perusahaan manufaktur yang 99% didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Sebab mereka umumnya memiliki produktivitas yang sangat rendah dan kurang mampu mengadopsi kemajuan teknologi.

Bagikan

Berita Terbaru

Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan Industri Unggas: Ancaman Oversupply Mengintai
| Senin, 02 Maret 2026 | 12:28 WIB

Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan Industri Unggas: Ancaman Oversupply Mengintai

Analis mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor poultry, dengan proyeksi dinamika supply-demand yang masih solid sepanjang 2026.

Tiga Nama yang Masuk Bursa Calon Pimpinan OJK, Dari Politikus Hingga Ahli Keuangan
| Senin, 02 Maret 2026 | 12:00 WIB

Tiga Nama yang Masuk Bursa Calon Pimpinan OJK, Dari Politikus Hingga Ahli Keuangan

Hari ini Panitia Seleksi (Pansel) menutup pendaftaran calon pengganti antarwaktu anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).

Selat Hormuz Tutup Harga Minyak Meletup, Simak Saham-Saham Pilihan Analis
| Senin, 02 Maret 2026 | 11:23 WIB

Selat Hormuz Tutup Harga Minyak Meletup, Simak Saham-Saham Pilihan Analis

Penutupan Selat Hormuz mulai Minggu, 1 Maret 2026 sebagai imbas serangan AS-Israel ke wilayah Iran memicu kenaikan lanjutan harga minyak dunia.

Pilah-Pilih Valas Jagoan Penghasil Cuan Sekaligus Aset Hedging
| Senin, 02 Maret 2026 | 08:10 WIB

Pilah-Pilih Valas Jagoan Penghasil Cuan Sekaligus Aset Hedging

Performa major currencies mengalahkan rupiah hingga Februari ini. Manakah mata uang yang diunggulkan potensi cuannya tahun ini?

Cuan Wangi dari Saham Pengelola Sampah
| Senin, 02 Maret 2026 | 07:33 WIB

Cuan Wangi dari Saham Pengelola Sampah

Danantara dalam waktu dekat mengumumkan pemenang tender pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Investor Asing Agresif di Saham Ritel Jelang Lebaran, MAPI Paling Banyak Dibeli
| Senin, 02 Maret 2026 | 07:15 WIB

Investor Asing Agresif di Saham Ritel Jelang Lebaran, MAPI Paling Banyak Dibeli

Secara historis penjualan emiten ritel di Ramadan dan Idulfitri mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik ketimbang momentum musiman lainnya.

Dirjen Pajak: Coretax Memudahkan Pemantauan Kepatuhan Secara Lebih Efektif dan Akurat
| Senin, 02 Maret 2026 | 06:30 WIB

Dirjen Pajak: Coretax Memudahkan Pemantauan Kepatuhan Secara Lebih Efektif dan Akurat

Bagaimana kesiapan Coretax dalam menampung laporan SPT Tahunan? Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membeberkannya kepada Jurnalis KONTAN.

Bukan Cuma Denda, Ini Risiko Tidak Melapor SPT Pajak
| Senin, 02 Maret 2026 | 06:15 WIB

Bukan Cuma Denda, Ini Risiko Tidak Melapor SPT Pajak

Bukan cuma denda, ada risiko lain bagi yang tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak melalui Coretx DJP. Apa saja?

Meski Modern, Masalah Masih Mendera Coretax
| Senin, 02 Maret 2026 | 06:05 WIB

Meski Modern, Masalah Masih Mendera Coretax

Pelaporan SPT Tahunan untuk pertama kalinya menggunakan sistem yang baru, Coretax DJP. Tapi, masih banyak kendala yang muncul.

Pajak Incar Data Kartu Kredit
| Senin, 02 Maret 2026 | 05:42 WIB

Pajak Incar Data Kartu Kredit

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang merevisi PMK Nomor 228 Tahun 2017

INDEKS BERITA

Terpopuler