Ekonomi Indonesia Diprediksi Lesu Terpengaruh Kondisi Global

Jumat, 05 April 2019 | 08:14 WIB
Ekonomi Indonesia Diprediksi Lesu Terpengaruh Kondisi Global
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perekonomian global belum pulih di tahun ini sejalan dengan lesunya ekonomi Amerika Serikat (AS) dan China. Sejumlah lembaga internasional pun beramai-ramai memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

World Bank misalnya, memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi global dari sebelumnya 3% menjadi 2,9% di tahun ini. International Monetary Fund (IMF) bahkan berniat memangkas lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Padahal, IMF telah memangkas proyeksinya pada Januari lalu dari 3,9% jadi 3,5% untuk 2019.

Perlambatan ekonomi global turut menyeret pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejumlah lembaga juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi lebih rendah. Salah satunya, Moody's Investor Service yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun ke bawah 5% seiring melambatnya laju pembangunan infrastruktur 2019.

Asian Development Bank (ADB) dalam laporan terbarunya memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,2% di 2019 dan meningkat ke 5,3% di tahun 2020 mendatang. Di tengah lesunya ekonomi global, ADB meyakini Indonesia masih positif lantaran permintaan domestik Indonesia kuat dan investasi yang membaik.

"Dengan manajemen makroekonomi yang solid dan permintaan domestik yang kuat, momentum pertumbuhan Indonesia diharapkan berlanjut secara sehat," kata Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein, (3/4).

Pendorong permintaan domestik tetap kuat dalam jangka pendek lantaran meningkatnya lapangan kerja di sektor formal dan diperluasnya program bantuan sosial pemerintah. Terlebih pada paruh pertama 2019, konsumsi mendapat dorongan tambahan dari pengeluaran menjelang pemilu nasional 17 April.

Tidak hanya itu, permintaan domestik juga didorong oleh konsumsi sektor swasta yang berasal dari peningkatan berkelanjutan dalam akses rumah tangga terhadap kredit. Empat tahun terakhir, pinjaman usaha dari rumah tangga mencatatkan pertumbuhan hampir empat kali lipat. Yakni, dari 8,2% di tahun 2014 menjadi 28,7% pada tahun 2018.

Sementara kuatnya investasi, didorong oleh proyek infrastruktur publik di bidang transportasi dan energi. Pertumbuhan sektor industri juga terdorong meningkatnya output dari pertambangan, ekspor seperti pakaian jadi serta alas kaki yang juga menguat. "Perbaikan iklim investasi seperti perampingan administrasi pajak dan penyederhanaan perizinan usaha seharusnya makin mendukung sentimen positif investor," begitulah bunyi laporan ADB. 

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetap memiliki risiko. Risiko tersebut umumnya disebabkan faktor eksternal, seperti meningkatnya ketegangan perdagangan global dan volatilitas pasar keuangan internasional, serta kemungkinan terjadinya kekeringan akibat El Nio.

Menurut ADB, industri manufaktur menjadi salah satu kunci penting bagi Indonesia menembus pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tanpa perbaikan dan perkembangan sektor manufaktur, pertumbuhan ekonomi aktual Indonesia akan tetap sulit mengejar potensi pertumbuhan yang diperkirakan berada di kisaran 5,5%–6,3% pada periode 2020–2024.

Selain itu ADB melihat, transformasi sektor manufaktur Indonesia memiliki satu hambatan utama, yaitu perusahaan manufaktur yang 99% didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Sebab mereka umumnya memiliki produktivitas yang sangat rendah dan kurang mampu mengadopsi kemajuan teknologi.

Bagikan

Berita Terbaru

Emiten Berburu Dana Tebal Melalui Pasar Modal
| Senin, 20 April 2026 | 06:28 WIB

Emiten Berburu Dana Tebal Melalui Pasar Modal

Melihat skema emiten mencari pendanaan di pasar modal dengan biaya yang dinilai lebih murah dibanding pendanaan lainnya. 

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

INDEKS BERITA

Terpopuler