Ekspansi Bakrie Telecom (BTEL) Menanti Konversi OWK

Rabu, 10 Juli 2019 | 06:45 WIB
Ekspansi Bakrie Telecom (BTEL) Menanti Konversi OWK
[]
Reporter: Nur Qolbi | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) memperkirakan masih bakal mencatat rugi di akhir tahun ini. Manajemen perusahaan ini memperkirakan, kerugian yang ditanggung sama seperti 2018 lalu, yakni Rp 720,6 miliar.

Besaran kerugian akan sangat dipengaruhi kurs dollar Amerika Serikat (AS). "Kalau bisa, kami berharap rugi lebih kecil," kata Direktur Keuangan BTEL Aditya Irawan, Selasa (9/7).

BTEL masih fokus pada peningkatan pendapatan dari segmen korporasi, yaitu voice solution dan contact center. Perusahaan anggota Bakrie Group ini juga berupaya menemukan potensi bisnis baru.

Salah satunya layanan pengaturan televisi digital. Potensi bisnis ini tengah dalam proses kalkulasi.

Namun, BTEL masih terganjal beban utang yang berat. Proses restrukturisasi pun masih tersendat, terutama restrukturisasi di AS.

Manajemen BTEL juga tengah mengajukan perlindungan PKPU di Amerika Serikat. Chapter 15 ini diajukan 29 Januari 2018 dengan harapan, hasil PKPU BTEL di Indonesia dapat diakui sebagai penyelesaian bagi kreditur di AS.

Direktur BTEL Andi Pravidia Saliman mengatakan, setelah Chapter 15 ini diakui, pihaknya akan melakukan proses exchange offer. Penawaran tersebut berupa penukaran wesel senior yang saat ini dimiliki oleh kreditur dengan wesel baru yang terdiri atas obligasi wajib konversi (OWK) sebesar 70% dan porsi tunai 30%, sesuai dengan ketentuan PKPU.

Sebagai informasi, Pengadilan Niaga Indonesia telah mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) BTEL pada 9 Desember 2014 silam. Melalui PKPU ini, utang perusahaan diselesaikan melalui porsi tunai dan efek bersifat ekuitas, yakni OWK. Kreditur dapat mengonversi OWK menjadi saham BTEL.

Apabila exchange offer ini selesai, bisa dibilang, proses restrukturisasi BTEL selesai dan perusahaan bisa melanjutkan pengembangan usaha. "Kalau tidak, kami akan kesulitan membangun bisnis yang baru, kata Andi. Proses exhange offer ini ditargetkan selesai pada kuartal I-2020.

Aditya menjelaskan, jika seluruh pemegang OWK mengonversi utangnya menjadi saham, maka besarannya bisa mencapai 45% dari keseluruhan saham BTEL.

Opini disclaimer

Sebelumnya, Huawei Group telah mengonversi OWK-nya di BTEL ke dalam 6,18 miliar saham senilai Rp 1,23 triliun pada 1 Maret 2017. Saat ini, Huawei Group memegang 16,83% saham BTEL dan menjadi pemegang saham terbesar kedua setelah kepemilikan publik 57,96%.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I-2019, liabilitas jangka panjang BTEL mencapai Rp 6,01 triliun. Total liabilitas sebesar Rp 16,18 triliun. Lantaran aset perusahaan hanya Rp 714 miliar, BTEL mengalami defisiensi modal hingga Rp 15,46 triliun di akhir Maret lalu.

Belum lagi, BTEL masih harus terganjal di pencatatan laporan keuangan. Auditor memberikan opini tidak menyampaikan pendapat atau disclaimer atas laporan keuangan BTEL tahun 2018.

Aditya menjelaskan, opini tersebut muncul karena proses restrukturisasi wesel senior oleh anak usaha BTEL yang berbasis di Singapura, yakni Bakrie Telecom Pte. Ltd., masih dalam penyelesaian. "Proses restrukturisasi belum selesai sampai tanggal laporan audit 17 Mei 2019, sehingga hasil akhir belum bisa ditentukan, kata dia.

Meski begitu, ia mengatakan saat ini, bisnis BTEL masih berjalan seperti biasa. Di samping itu, BTEL terus menjalin komunikasi dengan regulator untuk dapat segera menyelesaikan proses restrukturisasi, serta agar saham perusahaan ini bisa kembali di perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler