Emiten Milik Pemprov DKI Jakarta Injak Gas di Semester Kedua

Jumat, 02 Agustus 2019 | 06:14 WIB
Emiten Milik Pemprov DKI Jakarta Injak Gas di Semester Kedua
[]
Reporter: Amalia Fitri | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) bakal menginjak gas lebih dalam di semester kedua 2019.

Jaya Konstruksi bakal lebih banyak mengejar kontrak pekerjaan single year atau yang berdurasi setahun.

Alasannya demi mengerek nilai investasi dan pendapatan tahun berjalan.

Perusahaan yang dikendalikan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) itu juga mengejar kecepatan pembangunan proyek.

Target Jaya Konstruksi adalah kontrak dari perusahaan swasta. "Pada semester kedua kami ingin menggenjot proyek yang sifatnya single year dan itu juga dapat terbantu dengan proyek on hand saat ini," ungkap Sekretaris dan Direktur Independen PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, Hardjanto Agus Priambodo, saat dihubungi KONTAN, Kamis (1/8).

Hanya saja, Jaya Konstruksi tidak mengungkapkan target nilai dan jenis proyek yang mereka bidik.

Yang pasti, perusahaan tersebut berharap pencarian kontrak setahun bisa memperbaiki capaian selama semester I-2019.

Dari Januari-Juni kemarin, Jaya Konstruksi memang sudah menyelesaikan sejumlah proyek.

Sebut saja pembangunan lajur keempat Tol Tangerang Barat Cikupa Paket 2 senilai Rp 141,37 miliar, Terminal Bandara Sultan Thaha Jambi senilai Rp 132,49 miliar dan renovasi Gedung Sekolah Paket IV milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 308 miliar.

Sebelumnya realisasi tak sesuai harapan

Namun realisasi pengerjaan aneka proyek pada paruh pertama tahun ini belum seperti harapan.

Momentum pemilihan umum atau pemilu kemarin, menyebabkan pengerjaan beberapa proyek tertunda.

Misalnya saja rencana pembangunan proyek trotoar DKI Jakarta yang terpaksa mundur pada kuartal III dan kuartal IV tahun ini.

Akibatnya, penyerapan dana belanja modal atawa capital expenditure (capex) Jaya Konstruksi pada semester I-2019 kurang dari 35%.

"Untuk investasi kami berhati-hati dan serapan capex untuk pembelian bahan atau aset yang sifatnya ready stock saja," tutur Hardjanto.

Dalam catatan KONTAN, sepanjang tahun ini Jaya Konstruksi menyediakan capex Rp 146 miliar. Dana belanja modal tersebut lebih rendah ketimbang alokasi tahun lalu sebesar Rp 164 miliar.

Tak berhenti pada realisasi capex, Jaya Konstruksi menyebutkan penundaan proyek pada semester I-2019 berimbas pada rapor kinerja.

Kondisi itu mengakibatkan mereka menanggung rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias rugi bersih Rp 19,76 miliar.

Sementara pada periode yang sama tahun lalu masih cuan Rp 7,47 miliar.

Padahal dalam periode tersebut sejatinya pendapatan usaha Jaya Konstruksi masih tumbuh 24,63% year-on-year (yoy) menjadi Rp 1,67 triliun.

Dua kontributor utama adalah pendapatan jasa konstruksi Rp 519,09 miliar dan aspal senilai Rp 479,53 miliar.

Menurut geografis, pendapatan terbesar Jaya Konstruksi berasal dari area Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yakni Rp 1,08 triliun.

Sisanya pendapatan dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan luar negeri.

Bagikan

Berita Terbaru

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat
| Rabu, 11 Februari 2026 | 20:53 WIB

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat

BPKH belum juga lepas Muamalat, kepemilikan saham masih di atas batas OJK. Aturan ketat menanti, bagaimana nasib Bank Muamalat ke depan?

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 15:13 WIB

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang

Tidak adanya penemuan besar emas selama dua tahun berturut-turut, yakni 2023-2024 diyakini akan mendukung harga emas ke depannya.

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:25 WIB

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya

Kekuatan inti PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) adalah laba yang tumbuh di sepanjang 2025, loan deposit ratio (LDR) di level 70,4% dan CAR 24,5%.

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa preferensi pasar terhadap PIK2 relatif berkelanjutan karena segmen yang disasar didominasi kelas atas.

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara
| Rabu, 11 Februari 2026 | 11:00 WIB

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara

Tak hanya kendaraan listrik, Indika Energy (INDY) juga tengah melakukan proyek konstruksi tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:17 WIB

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran

 Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 diperkirakan sebesar 228,3, lebih rendah dari Desember 2025 

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:01 WIB

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama tahun ini akan didorong percepatan belanja dan stimulus pemerintah

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:00 WIB

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback

Lima sekuritas kompak merekomendasikan beli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada awal Februari 2026 di tengah penurunan harga yang masih terjadi.

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:50 WIB

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%

Untuk mencapai rasio pajak 2026, pemerintah harus tambah Rp 139 triliun dari realisasi 2025         

INDEKS BERITA