KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemindahan ibukota memasuki babak baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) kini melibatkan empat pemerintah daerah (pemda) dalam membahas rencana pemindahan lokasi ibukota. Keempatnya adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim), dan Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar).
Empat provinsi ini dianggap masuk ke dalam kriteria lokasi pemindahan ibukota. "Mencari lokasi ideal yang terbaik bukan persaingan antar daerah," ujar Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Senin (6/5).
Bambang menyatakan, kerjasama dengan empat pemda ini sangat penting, terutama untuk mendapatkan informasi mengenai potensi daerah sebagai sumber kajian dalam rencana pemindahan ibukota. Adapun keempat provinsi ini telah mengumumkan lokasi yang tepat untuk pemindahan ibukota.
Meski tidak secara spesifik, setiap pemda memastikan adanya luas lahan yang tersedia untuk pemindahan ibu kota. "Kami harus melihat ketersediaan lahan apakah betul secara hukum memang tanah itu tersedia, sehingga tidak perlu mengeluarkan pembiayaan pembebasan lahan," terang Bambang.
Lokasi lahan juga harus sesuai kriteria yang disampaikan sebelumnya, yaitu dekat dengan kota yang sudah berfungsi sebelumnya. Hal ini untuk meminimalisir biaya pembangunan untuk infrastruktur di tempat itu.
Bambang menyatakan, setelah ada kajian final lokasi ibukota negara, pemerintah akan membawa ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. "Perlu ada persetujuan Undang Undang (UU). Kan ada UU Daerah Khusus Ibukota" tandas Bambang.
Keempat daerah calon lokasi ibu kota negara sudah menyampaikan kelebihan masing-masing dan berharap jadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memilih daerahnya.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, menyiapkan tiga lokasi yakni Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas. "Kami siapkan lahan seluas 300.000-500.000 hektare (ha) untuk mengantisipasi masalah jangka panjang. "Lahan tersebut sebagian besar masih kawasan hutan sehingga pembebasan lahannya minim," ujar dia.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, Kalsel ideal menjadi wilayah ibukota baru karena memiliki area pesisir yang bisa mencirikan Indonesia sebagai negara maritim. "Kami punya lokasi yang merupakan kawasan Arus Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," tuturnya.
Selain itu, Sahbirin menyatakan Kalsel punya kelebihan dari tekstur tanah yang bebatuan tua sehingga minim potensi gempa. Karakteristik masyarakatnya pun berbudaya terbuka sehingga potensi konflik sosial sangat rendah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain menyatakan, pihaknya siap membuat konsep forest city atau kota hutan untuk ibukota baru. "Ada empat lokasi yang kami siapkan, yakni Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Samarinda," ujar Zairin.
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar juga menawarkan ibu kota untuk pindah ke provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2004. Menurut Ali, Sulbar ideal sebagai ibukota. Selain berada di tengah, Sulbar juga bisa merepresentasikan Indonesia Timur yang selama ini jauh dari lokasi pemerintah pusat. Ali bilang, salah satu kelebihan yang dimiliki Sulbar ketimbang provinsi lain adalah penduduk yang masih sedikit. Alhasil, potensi gangguan pembangunan minim.
