Gagal Bayar Surat Utang China Capai Rekor Tertinggi Mencapai US$ 800 Miliar

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 04:15 WIB
Gagal Bayar Surat Utang China Capai Rekor Tertinggi Mencapai US$ 800 Miliar
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: A man walks in the Central Business District on a rainy day, in Beijing, China, July 12, 2023. REUTERS/Thomas Peter/File Photo]
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Stimulus pemerintah China memang cukup sukses mengembalikan kepercayaan pasar terhadap obligasi yang dirilis pemerintah daerah atau lembaga pengelola dana pemerintah daerah di China. Tapi masalah ternyata masih jauh dari selesai.

Perusahaan pendanaan proyek bagi pemerintah daerah China alias local government financing vehicle (LGFV) ternyata masih memiliki banyak utang tak terbayar. Ini terutama berasal dari penerbitan produk investasi yang tidak diperdagangkan terbuka.

Menurut laporan Bloomberg, kendati tidak ada data resmi, analis memperkirakan nilai utang produk ini sekitar US$ 800 miliar, sekitar Rp 12,55 kuadriliun. Ini nilai tertinggi sejak 2019. 

Baca Juga: Lazada Dorong Digitalisasi UMKM, Bangun Ekosistem eCommerce yang Inklusif

Menurut China Information & Technology Co., di sembilan bulan pertama tahun ini, ada 60 produk investasi tidak standar yang terkait LGFV mengalami gagal bayar, atau setidaknya memiliki risiko tinggi gagal bayar. Jumlah tersebut naik 20% dari periode yang sama setahun sebelumnya.

Investor ritel

Parahnya lagi, gagal bayar tersebut menimbulkan banyak korban di kalangan investor ritel. Mereka rela menggelontorkan dana besar untuk mendapat produk tersebut lantaran dirilis lembaga yang terkait pemerintah daerah. 

Ambil contoh Lulu Fang, yang mengatakan kehilangan tabungannya sebesar 15 juta yuan ketika membeli produk perwalian alias trust yang diterbitkan LGFV provinsi Guizhou. Ia diiming-imingi return 8%, jauh lebih tinggi daripada menyimpan dana di bank. 

Alih-alih menerima cuan, Lulu kehilangan duitnya saat produk tersebut mengalami gagal bayar tahun lalu. Kini, ia bahkan berpotensi kehilangan apartemennya di Shenzhen karena kesulitan membayar kredit apartemen tersebut.

Bersama ratusan investor lainnya, ia kini rajin menyambangi kantor pemerintah Guizhou dan meminta dananya dikembalikan. "Hidupku sekarang hancur-hancuran," kisah dia.

Baca Juga: IHSG Melemah 0,28%, Jumat (25/10), Simak Prediksi Awal Pekan Depan

Laura Li, Managing Director S&P Global Ratings, menyebut, pemerintah mestinya juga memikirkan insentif bagi produk investasi yang tidak diperdagangkan terbuka tersebut. "Karena bisa membahayakan stabilitas finansial dan sosial," kata dia.

Saat ini, ada harapan bagi investor nyangkut tersebut. Pemerintah China sedang mempertimbangkan mengizinkan pemerintah daerah menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya 6 triliun yuan hingga 2027 untuk membiayai kembali utang di luar neraca, menurut sumber Bloomberg. Jika terwujud, pemerintah daerah bisa mendukung pengembalian dana investor nyangkut.

Bagikan

Berita Terbaru

LPS Memangkas Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Ketiga Kali,  Jadi 3,5% Bagi Bank Umum
| Senin, 22 September 2025 | 19:27 WIB

LPS Memangkas Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Ketiga Kali, Jadi 3,5% Bagi Bank Umum

Tingkat bunga penjaminan bank umum dalam bentuk simpanan rupiah turun menjadi 3,5% dan dalam bentuk valas turun menjadi 2%

Terkonfirmasi, Anggito Abimanyu Bakal Ikut Fit & Proper Test Ketua LPS Malam Ini
| Senin, 22 September 2025 | 17:39 WIB

Terkonfirmasi, Anggito Abimanyu Bakal Ikut Fit & Proper Test Ketua LPS Malam Ini

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membenarkan malam ini Anggito Abimanyu dan Calon DK LPS lainnya akan menjalani fit and propert test

BSI Mencetak Pertumbuhan Laba Bersih Hingga 10,21% di Kuartal II-2025
| Senin, 22 September 2025 | 15:48 WIB

BSI Mencetak Pertumbuhan Laba Bersih Hingga 10,21% di Kuartal II-2025

Kinerja positif BSI di triwulan II-2025 didukung fokus pada bisnis khas bank syariah, yakni emas dan layanan seperti haji dan umrah.

Realisasi APBN Per Juli: Defisit Melebar dan Penerimaan Pajak Masih Loyo
| Senin, 22 September 2025 | 15:03 WIB

Realisasi APBN Per Juli: Defisit Melebar dan Penerimaan Pajak Masih Loyo

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga Agustus 2025 mencapai 1,35% dari produk domestik bruto (PDB), setara Rp 321,6 triliun.

Imbas IPO Merdeka Gold Resources (EMAS) Berbuah Manis Bagi MDKA
| Senin, 22 September 2025 | 13:00 WIB

Imbas IPO Merdeka Gold Resources (EMAS) Berbuah Manis Bagi MDKA

MDKA masih berada dalam jalur uptrend. Koreksi yang terjadi belakangan ini dinilai wajar karena volumenya relatif kecil.

Produksi Timah TINS Mulai Tumbuh Positif, Laba Bersih 2025 Diprediksi Bakal Moncer
| Senin, 22 September 2025 | 09:16 WIB

Produksi Timah TINS Mulai Tumbuh Positif, Laba Bersih 2025 Diprediksi Bakal Moncer

Konsensus analis yang dihimpun Bloomberg mematok target harga saham TINS rata-rata Rp 1.500 untuk 12 bulan ke depan.

Dua Minggu Jadi Menteri Keuangan, Ini Berbagai Gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa
| Senin, 22 September 2025 | 08:59 WIB

Dua Minggu Jadi Menteri Keuangan, Ini Berbagai Gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan baru telah memindahkan duit pemerintah Rp 200 triliun ke bank umum hingga berencana menarik dolar masyarakat di luar negeri

Prospek Cerah Emiten Emas HRTA Seiring Kerja Sama Dengan Grup Astra, Bakrie & Salim
| Senin, 22 September 2025 | 08:00 WIB

Prospek Cerah Emiten Emas HRTA Seiring Kerja Sama Dengan Grup Astra, Bakrie & Salim

HRTA disukai karena kepastian pasokan bahan baku emas, serta katalis jangka menengah dari sertifikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Menengok Amunisi Reli Saham-Saham Prajogo Pangestu, Bukan Sekadar Faktor Teknikal
| Senin, 22 September 2025 | 07:40 WIB

Menengok Amunisi Reli Saham-Saham Prajogo Pangestu, Bukan Sekadar Faktor Teknikal

Saham emiten terafiliasi Prajogo Pangestu seperti BRPT, TPIA, BREN, CUAN, CDIA dan PTRO masih menarik perhatian investor.

Mencermati Geliat Reksadana Berbasis Sukuk
| Senin, 22 September 2025 | 07:21 WIB

Mencermati Geliat Reksadana Berbasis Sukuk

Tantangan reksadana berbasis sukuk tetap ada, terutama likuiditas sukuk sekunder yang rendah dibanding obligasi konvensional. 

INDEKS BERITA

Terpopuler