Gombalan Politik

Selasa, 23 Mei 2023 | 08:00 WIB
Gombalan Politik
[]
Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang Pemilu 2024, suhu politik mulai menghangat dan bakal makin heboh saat pemilu semakin dekat. Apalagi peta calon presiden dan koalisi politik yang akan bertarung di pemilu tahun depan sudah mengerucut sehingga mulai terbaca siapa menghadapi siapa. 

Tak heran, perlombaan saling senggol, sindir dan narasi menjatuhkan lawan politik pun semakin gencar dilakukan. Alih-alih adu gagasan atau adu program yang menyegarkan tentang akan dibawa kemana arah bangsa ini ke depan. Atau barangkali karena masih pemanasan, sehingga adu gagasan dan program belum saatnya dipertontonkan.

Seperti yang sudah-sudah, di tahun politik, rakyat pemilih pun seperti raja yang dielu-elukan. Rakyat bak komoditas unggulan yang jadi buruan saat pesta demokrasi lima tahunan dimulai.

Narasi para politisi pun tak pernah luput dari embel-embel demi kepentingan rakyat, memperjuangkan rakyat dan semacamnya. Seolah tak sahih bila diksi memperjuangkan kepentingan rakyat tak disertakan. 

Tapi begitulah, cara partai politik dan politisi bekerja untuk mendapatkan perhatian dan syukur-syukur suara dari pemilik kedaulatan tertinggi negeri ini yakni rakyat.

Apa ini salah? Enggak dan sah-sah saja partai politik maupun politisi menjadikan narasi kepentingan rakyat sebagai jargon politik. Karena fungsi partai politik semestinya memang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Partai politik dan politisi ibarat kepanjangan lidah sekaligus kepanjangan tangan masyarakat dalam sistem demokrasi perwakilan. Rakyat kemudian menaruh kepercayaan memilih wakilnya di eksekutif maupun parlemen adalah untuk mewakili kepentingan mereka.

Yang salah itu kalau embel-embel demi kepentingan rakyat atau memperjuangkan rakyat tersebut cuma sebatas jargon atau sekadar platform jualan. Atau hanya jurus bujuk rayu meraih kekuasaan namun sejatinya tak ada kesungguhan memperjuangkan.

Karena itu, seharusnya jejak rekam atau track record partai politik atau politisi, capres maupun cawapres menjadi penting diperhatikan.

Mungkin track record akan jadi kata kunci atau pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya saat ini. Apalagi, kemajuan teknologi dan guyuran informasi yang melimpah sangat membantu menilai jejak rekam.

Ini yang membuat rakyat kini kian cerdas dalam berpolitik. Mereka pemilih pintar yang tak mudah lagi termakan gombalan politik. 

Bagikan

Berita Terbaru

Pensiun Mini, Kebebasan Finansial dan Makna Hidup
| Jumat, 12 Desember 2025 | 05:10 WIB

Pensiun Mini, Kebebasan Finansial dan Makna Hidup

Penting untuk dipahami bahwa melakukan jeda bekerja bukan berarti kita menjauhkan diri dari penghasilan.

Potensi Klaim Akibat Bencana Sumatra Sudah Dekati Rp 1 Triliun
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:50 WIB

Potensi Klaim Akibat Bencana Sumatra Sudah Dekati Rp 1 Triliun

Berdasarkan pemantauan awal, OJK menyebut potensi klaim yang ditanggung industri asuransi sudah hampir mencapai Rp 1 triliun.

Kementerian LH Segel Lahan Tambang di Sumbar
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:48 WIB

Kementerian LH Segel Lahan Tambang di Sumbar

Penyegelan dilaksanakan setelah melakukan verifikasi lapangan dan menemukan bukaan tambang yang dibiarkan terbengkalai, tidak direklamasi

Proses Investasi Kilang Tuban Masih Mandek
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:45 WIB

Proses Investasi Kilang Tuban Masih Mandek

Proyek ini dikelola oleh Kilang Pertamina Internasional bersama Rosneft melalui perusahaan patungan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia

Simak Proyeksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini (12/12)
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:45 WIB

Simak Proyeksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini (12/12)

IHSG mengakumulasi pelemahan 0,23% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat total 21,76%.

Kelayakan Proyek DME Belum Jelas
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:43 WIB

Kelayakan Proyek DME Belum Jelas

Kajian investasi DME turut dibahas bersama Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi untuk mencari pola distribusi dan skema komersialisasi yang menarik.

Pro Kontra Besaran Denda Pelanggar Kawasan Hutan
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:40 WIB

Pro Kontra Besaran Denda Pelanggar Kawasan Hutan

Pengusaha meminta penjelasan metodologi perhitungan denda yang berbeda-beda karena dianggap tidak adil

Industri Penjaminan Berharap Bisa Bangkit Lewat Kredit Produktif
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:15 WIB

Industri Penjaminan Berharap Bisa Bangkit Lewat Kredit Produktif

Kredit produktif dan UMKM diharapkan bisa mengalir lebih deras seiring upaya pemerintah mendorong sektor tersebut. 

Reli Usai Pengendali Jual Habis Kepemilikan, KETR Dibayangi Aksi Backdoor Listing
| Kamis, 11 Desember 2025 | 19:52 WIB

Reli Usai Pengendali Jual Habis Kepemilikan, KETR Dibayangi Aksi Backdoor Listing

PT Bahtera Bintang Nusantara menjual seluruh 64.425.000 saham KETR yang dimilikinya pada periode 3–8 Desember 2025.

Diskon Tarif Tol Jelang Libur Nataru Tidak Menjadi Beban Bagi JSMR dan CMNP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 11:00 WIB

Diskon Tarif Tol Jelang Libur Nataru Tidak Menjadi Beban Bagi JSMR dan CMNP

Kebijakan pemberian diskon tarif tol di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diproyeksi menyumbang kenaikan volume atau trafik.

INDEKS BERITA

Terpopuler