Gombalan Politik

Selasa, 23 Mei 2023 | 08:00 WIB
Gombalan Politik
[]
Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang Pemilu 2024, suhu politik mulai menghangat dan bakal makin heboh saat pemilu semakin dekat. Apalagi peta calon presiden dan koalisi politik yang akan bertarung di pemilu tahun depan sudah mengerucut sehingga mulai terbaca siapa menghadapi siapa. 

Tak heran, perlombaan saling senggol, sindir dan narasi menjatuhkan lawan politik pun semakin gencar dilakukan. Alih-alih adu gagasan atau adu program yang menyegarkan tentang akan dibawa kemana arah bangsa ini ke depan. Atau barangkali karena masih pemanasan, sehingga adu gagasan dan program belum saatnya dipertontonkan.

Seperti yang sudah-sudah, di tahun politik, rakyat pemilih pun seperti raja yang dielu-elukan. Rakyat bak komoditas unggulan yang jadi buruan saat pesta demokrasi lima tahunan dimulai.

Narasi para politisi pun tak pernah luput dari embel-embel demi kepentingan rakyat, memperjuangkan rakyat dan semacamnya. Seolah tak sahih bila diksi memperjuangkan kepentingan rakyat tak disertakan. 

Tapi begitulah, cara partai politik dan politisi bekerja untuk mendapatkan perhatian dan syukur-syukur suara dari pemilik kedaulatan tertinggi negeri ini yakni rakyat.

Apa ini salah? Enggak dan sah-sah saja partai politik maupun politisi menjadikan narasi kepentingan rakyat sebagai jargon politik. Karena fungsi partai politik semestinya memang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Partai politik dan politisi ibarat kepanjangan lidah sekaligus kepanjangan tangan masyarakat dalam sistem demokrasi perwakilan. Rakyat kemudian menaruh kepercayaan memilih wakilnya di eksekutif maupun parlemen adalah untuk mewakili kepentingan mereka.

Yang salah itu kalau embel-embel demi kepentingan rakyat atau memperjuangkan rakyat tersebut cuma sebatas jargon atau sekadar platform jualan. Atau hanya jurus bujuk rayu meraih kekuasaan namun sejatinya tak ada kesungguhan memperjuangkan.

Karena itu, seharusnya jejak rekam atau track record partai politik atau politisi, capres maupun cawapres menjadi penting diperhatikan.

Mungkin track record akan jadi kata kunci atau pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya saat ini. Apalagi, kemajuan teknologi dan guyuran informasi yang melimpah sangat membantu menilai jejak rekam.

Ini yang membuat rakyat kini kian cerdas dalam berpolitik. Mereka pemilih pintar yang tak mudah lagi termakan gombalan politik. 

Bagikan

Berita Terbaru

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 09:13 WIB

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026

Saham TLKM tertekan jelang tutup tahun, namun analis melihat harapan dari FMC dan disiplin biaya untuk kinerja positif di 2026.

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:43 WIB

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis

Simak wawancara KONTAN dengan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani soal siklon tropis yang kerap terjadi di Indonesia dan perubahan iklim.

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:19 WIB

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue

Menjelang tutup tahun 2025, sejumlah emiten gencar mencari pendanaan lewat rights issue. Pada 2026, aksi rights issue diperkirakan semakin ramai.

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:11 WIB

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi

Menjelang libur akhir tahun 2025, transaksi perdagangan saham di BEI diproyeksi cenderung sepi. Volatilitas IHSG pun diperkirakan akan rendah. 

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:05 WIB

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic

Bagi yang tidak setuju merger, MORA menyediakan mekanisme pembelian kembali (buyback) dengan harga Rp 432 per saham.

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:58 WIB

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026

Restitusi pajak yang tinggi, menekan penerimaan negara pada awal tahun mendatang.                          

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:53 WIB

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban

Mandiri Business Survey 2025 ungkap mayoritas UKM alami omzet stagnan atau memburuk. Tantangan persaingan dan daya beli jadi penyebab. 

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:43 WIB

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap

Pola serapan belanja daerah yang tertahan mencerminkan lemahnya tatakelola fiskal daerah.                          

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:41 WIB

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara

Target penjualan alat berat PT United Tractors Tbk (UNTR) untuk tahun fiskal 2026 dipatok di angka 4.300 unit.

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:32 WIB

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan

kendaraan dengan trailer atau gandengan, serta angkutan yang membawa hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

INDEKS BERITA