KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 belum rampung benar, calon menteri yang bakal mengisi kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin sudah ramai jadi perbincangan. Sejumlah nama pun mencuat sebagai kandidat, termasuk yang bakal duduk di tim ekonomi.
Bahkan, sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat nasional perhitungan suara pilpres pada 21 Mei lalu, sempat beredar susunan nama menteri kabinet Jokowi-Maruf. Setidaknya, ada 40 nama yang tertulis dalam jajaran menteri yang viral lewat aplikasi percakapan WhatsApp itu.
Sejauh ini, sambil berkelakar, Jokowi baru menyebut satu nama yang cocok jadi menteri. Yakni, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Saya lihat dari samping, saya lihat dari bawah ke atas, cocok kelihatannya. Jadi, kalau nanti beliau terpilih, enggak usah kaget, kata Jokowi dalam Silaturahmi Nasional dan Buka Puasa Bersama Hipmi, 26 Mei lalu.
Walau belum keluar nama-nama calon lain, Jokowi sudah memberi kisi-kisi, siapa saja yang bakal mengisi kabinet Kerja periode berikutnya. Yang paling penting, mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik, sebut Jokowi mengutip situs resmi Sekretariat kabinet.
Kemampuan mengeksekusi, Jokowi menjelaskan, yaitu sanggup melaksanakan program-program yang ada. Kemampuan eksekutor yang paling penting, tegasnya.
Sedang kemampuan manajerial, Jokowi menuturkan, bisa mengelola setiap masalah. Dengan program dan eksekusinya benar, ujar Presiden.
Yang terang, Jokowi menambahkan, saat ini penyusunan kabinet Kerja periode 20192024 masih dan terus dalam proses pematangan. Tapi, dia menegaskan, tidak bicara, apakah calon menterinya mendatang dari partai politik atau tidak. Yang paling penting kemampuan, imbuhnya.
Proses Pilpres 2019 sendiri masih belum kelar. Sebab, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK atas gugatan ini baru keluar pada 28 Juni mendatang.
Meski begitu, Jokowi-Maruf tampaknya sudah yakin betul bakal memenangkan Pilpres 2019. Maklum, berdasarkan hasil rekapitulasi nasional perhitungan suara oleh KPU, mereka meraup 55,5% suara.
Memang, Erick Thohir, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, menyatakan, Jokowi mulai meneropong para kandidat menteri. Tetapi, Jokowi tetap akan meminta masukan dari seluruh pihak dalam penentuan nama-nama.
Cuma yang jelas, Erick bilang, Jokowi bakal membentuk kabinet yang kuat termasuk tim ekonomi. Soalnya, kerja pemerintahan ke depan banyak tantangan. Salah satunya, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kan, kerjaan berikutnya lebih berat, ujar Erick yang namanya juga disebut-sebut sebagai kandidat menteri.
Kabinet profesional
Tim ekonomi memang jadi salah satu sorotan utama banyak kalangan dalam penyusunan kabinet Jokowi-Maruf. Maklumlah, bidang ekonomi paling banyak membetot perhatian sepanjang kampanye pemilihan presiden lalu, serta yang paling krusial saat ini.
Karena itu, pelaku usaha berharap, dengan dukungan tim ekonomi yang kuat, Jokowi bisa membenahi dan menggenjot perekonomian di periode kedua pemerintahannya. Bisa lebih baik lagi, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, ungkap Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menurut Hariyadi yang namanya juga masuk bursa menteri, kondisi perekonomian saat ini memang cukup berat. Selain masalah internal, ekonomi nasional juga sedang didera banyak tekanan dari luar negeri. Misalnya, perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China yang kembali berkobar.
Nah, dalam kondisi tersebut, jelas butuh orang-orang yang benar tepat untuk duduk dalam tim ekonomi. Dengan begitu, ekonomi kita bisa segera berlari. Dunia usaha sangat bersemangat karena momentumnya bagus dan fundamental ekonomi lumayan, kata Hariyadi.
Hanya, salah satu keluhan yang sering muncul dari performa tim ekonomi kabinet Kerja saat ini adalah buruknya koordinasi para menteri. Bahkan, beberapa menteri kerap melakukan pekerjaan yang bukan porsinya. Hariyadi berharap, ke depan koordinasi itu bisa diperbaiki, lebih bagus lagi.
Maka itu, Hariyadi menegaskan, Presiden mesti bisa memilih orang yang memiliki terobosan-terobosan untuk mendorong perekonomian dalam negeri, biar bisa terbang lebih tinggi. Sebab selama ini, ekonomi dalam negeri masih stagnan di angka 5%.
Itu sebabnya, Presiden sangat memerlukan orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata untuk membawa perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik. Kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, ujar Hariyadi.
Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Apindo, menambahkan, para pengusaha juga berharap, pos-pos tim ekonomi diisi kalangan profesional dan steril dari partai politik. Alhasil, Mereka tidak terbebani kepentingan partai, harus berani dan punya pengalaman di bidang investasi dan layanan publik, tambah dia.
Jokowi bisa mempertahankan sejumlah menteri ekonomi kabinet Kerja. Contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Pasalnya, tantangan ekonomi makin berat. Ada beberapa persoalan ekonomi yang harus mendapatkan perhatian lebih, seperti neraca perdagangan, industri manufaktur, serta kondisi mata uang rupiah yang masih cenderung fluktuatif.
Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan itu, tentu butuh tim ekonomi yang solid. Menurut Danang, tim ekonomi kabinet Kerja lemah dalam hal koordinasi. Contohnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman acap bertikai soal kebijakan pangan.
Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat, menteri-menteri ekonomi mendatang harus berasal dari kalangan profesional. Meski begitu, enggak ada masalah kalau sosoknya dari partai politik. Yang penting, orang tepat di posisi tepat sesuai kualifikasinya, jelas Shinta.
David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), juga berpendapat sama. Presiden terpilih memang harus bisa membentuk kabinet zaken atau berisi kalangan ahli dan bukan representasi dari partai politik tertentu, khususnya di tim ekonomi. Menteri ekonomi harus diisi mereka yang ahli di bidang ekonomi, cetus David.
Tapi, partai politik yang memang memiliki kader dari kalangan profesional tetap bisa menjadi menteri. Toh, Tetap, mayoritas atau sebagian besar di tim ekonomi diisi kalangan profesional, tegas David.
Beberapa evaluasi atas kinerja kabinet Kerja bisa jadi patokan pembentukan tim ekonomi baru. Kelemahan tim ekonomi saat ini, misalnya, koordinasi buruk dan lamban mengeksekusi program. Terbukti, Presiden sering kurang puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh tim ekonomi sekarang, beber David. Karena itu, calon menteri harus mempunyai keahlian dan kemampuan manajerial di bidang ekonomi.
Apalagi ke depan, investasi punya peranan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, sulit mengandalkan ekspor sebagai pengungkit pertumbuhan di tengah kecamuk perang dagang AS-China. Sementara mengandalkan konsumsi masyarakat juga relatif stagnan, ucap David. Demi menarik investasi masuk, jelas butuh tim ekonomi solid dan mampu mengambil kebijakan secara cepat lagi terukur.
Kabinet ramping
Selain tim ekonomi harus dari kalangan profesional, David berharap, struktur kabinet mendatang bisa lebih ramping dan efisien. Ia mencontohkan, struktur kabinet di China yang hanya berisi 22 menteri.
kabinet yang ramping jauh lebih efisien dalam bekerja lantaran tidak memerlukan terlalu banyak koordinasi. Selain itu, kabinet ramping juga bisa memangkas prosedur birokrasi yang sering jadi keluhan investor. Tapi, saya ragu bisa dibentuk kabinet ramping, mengingat koalisi partai pengusung sangat gemuk, sebut David.
Dan, tanda-tanda kabinet gemuk sudah tampak. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam koalisi pengusung Jokowi-Maruf secara terang-terangan meminta jatah menteri yang lebih besar dari saat ini. Kalau doa, sepuluh (orang menteri), tetapi semua terserah beliau (Presiden), kata Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, seperti dikuti wartawan KONTAN Abdul Basith. Sekarang, empat menteri di kabinet Kerja berasal dari PKB.
Piter Abdullah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, mengibaratkan, tim ekonomi Jokowi jilid II harus seperti kesebelasan sepakbola handal. Sebagai tim yang kuat, para pemain harus bisa memainkan strategi bertahan dan menyerang.
Bertahan artinya, bagaimana supaya tidak ada gol yang masuk walau tak bisa menembak gol ke kandang lawan. Menyerang maksudnya, tendang terus bola sampai tercipta sebanyak-banyaknya gol, meski sering kebobolan. Nah, kalau strategi pemerintah sekarang, kan, cenderung bertahan. Sehingga, stagnan pertumbuhan ekonominya, ungkap Piter.
Strategi apapun yang dimainkan, menteri ekonomi di kabinet baru Jokowi harus mampu menyesuaikan dengan target pemerintah. Kata Piter, bila dikelola dengan strategi yang tepat, maka Indonesia punya potensi yang kuat untuk keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi di level 5%. Minimal bisa di angka 6%, sebutnya.
Arya Fernandes, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), berpandangan, kalangan profesional harus diprioritaskan masuk kabinet, bukan saja karena keahliannya juga minim ambisi politik. Orang-orang profesional ini tentu tidak punya hasrat untuk kepentingan politik praktis pada 2024, ujar dia.
kabinet yang berisi kalangan politikus tidak akan totalitas dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Soalnya, mereka akan dipengaruhi agenda politik seperti pemilihan umum (pemilu). Selain tidak fokus lagi dalam bekerja, setiap menjelang pemilu biasanya para menteri kerap membawa kepentingan kelompok atau partai mereka. Paling fokus mereka di tahun kedua dan ketiga, sementara tahun keempat sudah sibuk mempersiapkan diri untuk pemilu berikutnya, ungkap Arya.
Bukan cuma itu, pembentukan kabinet profesional akan membantu memudahkan Presiden dalam menata dan memperkuat lembaga negara.
Presiden terpilih harus bisa membentuk kabinet ahli, khususnya di tim ekonomi
