ILUSTRASI. Pemandangan Dubai dari udara dari Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, di Dubai. REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo
Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - DUBAI. Lebih dari 500.000 perusahaan di Uni Emirat Arab (UEA) harus mengungkapkan pemilik akhir mereka mulai Rabu atau menghadapi hukuman. Ketentuan itu diberlakukan UEA untuk menghindari dari daftar pantauan uang kotor.
Namun, berdasarkan undang-undang yang disahkan tahun lalu, data kepemilikan manfaat dan legal hanya akan diungkapkan kepada pemerintah dan tidak dapat diakses publik. Pendukung transparansi keuangan mengatakan, data yang tersedia untuk publik adalah standar yang ideal. Kendati sejauh ini, hanya segelintir negara yang memberlakukan standar semacam itu.
Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), pemantau anti pencucian uang antar negara, menolak mengomentari undang-undang UEA tetapi mengarahkan Reuters ke laporan tahun 2020 yang mengatakan "perbaikan mendasar dan besar" diperlukan UEA agar terhindar dari daftar abu-abu negara-negara di bawah pengawasan yang ditingkatkan.
Baca Juga: Kurangi ketergantungan pada minyak, Arab Saudi bersiap menjadi pusat logistik global
Negara-negara dalam daftar ini berisiko mengalami kerusakan reputasi, kesulitan mengakses keuangan global, dan peningkatan biaya transaksi.
UEA telah memberlakukan aturan yang lebih ketat selama beberapa tahun terakhir untuk mengatasi persepsi bahwa negeri itu adalah pusat uang gelap. Pada Februari lalu, UEA membentuk Kantor Eksekutif untuk Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra Terorisme.
Gugus Tugas Aksi Keuangan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENAFATF) baru-baru ini menilai ulang tingkat transparansi dan kepemilikan manfaat UEA dari “sebagian sesuai” menjadi “sebagian besar sesuai.” Amna Fikri, direktur ekonomi dan perdagangan kementerian luar negeri, mengatakan sebagai tanggapan. untuk pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada informasi setelah dikumpulkan dan siapa yang dapat mencarinya.
Baca Juga: Menteri luar negeri Israel kunjungi UEA untuk pertama kalinya
Kementerian ekonomi UEA mengatakan bahwa 513.000 perusahaan di 38 otoritas perizinan harus telah menyerahkan daftar pemilik manfaat dan pemegang saham mereka pada hari Rabu atau menghadapi hukuman. Ini termasuk peringatan tertulis, denda 100.000 dirham, penangguhan lisensi atau pembatasan kekuasaan dewan.
"Risiko penjahat dapat menyalahgunakan badan hukum di UEA untuk pencucian uang/pendanaan teroris tetap tinggi, terutama melalui penyembunyian informasi Beneficial Ownership melalui struktur yang kompleks atau penggunaan calon informal," kata laporan FATF 2020.
Dekade terakhir telah melihat pergeseran global menuju transparansi kepemilikan untuk mencegah penghindaran pajak, pencucian uang dan pendanaan teroris.
