Hindari Daftar Hitam Pencucian Uang, UEA Wajibkan Perusahaan Ungkap Kepemilikan

Rabu, 30 Juni 2021 | 23:01 WIB
Hindari Daftar Hitam Pencucian Uang, UEA Wajibkan Perusahaan Ungkap Kepemilikan
[ILUSTRASI. Pemandangan Dubai dari udara dari Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, di Dubai. REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - DUBAI. Lebih dari 500.000 perusahaan di Uni Emirat Arab (UEA) harus mengungkapkan pemilik akhir mereka mulai Rabu atau menghadapi hukuman. Ketentuan itu diberlakukan UEA untuk menghindari dari daftar pantauan uang kotor.

Namun, berdasarkan undang-undang yang disahkan tahun lalu, data kepemilikan manfaat dan legal hanya akan diungkapkan kepada pemerintah dan tidak dapat diakses publik. Pendukung transparansi keuangan mengatakan, data yang tersedia untuk publik adalah standar yang ideal. Kendati sejauh ini, hanya segelintir negara yang memberlakukan standar semacam itu.

Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), pemantau anti pencucian uang antar negara, menolak mengomentari undang-undang UEA tetapi mengarahkan Reuters ke laporan tahun 2020 yang mengatakan "perbaikan mendasar dan besar" diperlukan UEA agar terhindar dari  daftar abu-abu negara-negara di bawah pengawasan yang ditingkatkan.

Baca Juga: Kurangi ketergantungan pada minyak, Arab Saudi bersiap menjadi pusat logistik global

Negara-negara dalam daftar ini berisiko mengalami kerusakan reputasi, kesulitan mengakses keuangan global, dan peningkatan biaya transaksi.

UEA telah memberlakukan aturan yang lebih ketat selama beberapa tahun terakhir untuk mengatasi persepsi bahwa negeri itu adalah pusat uang gelap. Pada Februari lalu, UEA membentuk Kantor Eksekutif untuk Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra Terorisme.

Gugus Tugas Aksi Keuangan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENAFATF) baru-baru ini menilai ulang tingkat transparansi dan kepemilikan manfaat UEA dari “sebagian sesuai” menjadi “sebagian besar sesuai.” Amna Fikri, direktur ekonomi dan perdagangan kementerian luar negeri, mengatakan sebagai tanggapan. untuk pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada informasi setelah dikumpulkan dan siapa yang dapat mencarinya.

Baca Juga: Menteri luar negeri Israel kunjungi UEA untuk pertama kalinya

Kementerian ekonomi UEA mengatakan bahwa 513.000 perusahaan di 38 otoritas perizinan harus telah menyerahkan daftar pemilik manfaat dan pemegang saham mereka pada hari Rabu atau menghadapi hukuman. Ini termasuk peringatan tertulis, denda 100.000 dirham, penangguhan lisensi atau pembatasan kekuasaan dewan.

"Risiko penjahat dapat menyalahgunakan badan hukum di UEA untuk pencucian uang/pendanaan teroris tetap tinggi, terutama melalui penyembunyian informasi Beneficial Ownership melalui struktur yang kompleks atau penggunaan calon informal," kata laporan FATF 2020.

Dekade terakhir telah melihat pergeseran global menuju transparansi kepemilikan untuk mencegah penghindaran pajak, pencucian uang dan pendanaan teroris.

Sebuah laporan Reuters pada bulan Desember menunjukkan UEA digunakan sebagai pusat bagi perusahaan yang membantu Venezuela menghindari sanksi perdagangan minyak yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).

Menanggapi laporan Reuters, Pemerintah UEA mengatakan bahwa mereka "mengambil perannya dalam melindungi integritas sistem keuangan global dengan sangat serius. Ini berarti secara aktif mengelola dan menegakkan sanksi ekonomi dan perdagangan."

Sumber Reuters mengatakan tahun lalu bahwa inisiatif yang melibatkan 11 negara oleh London Bullion Market Association (LBMA) untuk meningkatkan regulasi telah didorong oleh kekhawatiran atas industri emas UEA pada khususnya.

Baca Juga: Arab Saudi bersiap menerima jemaah haji

Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional UEA mengatakan dalam menanggapi laporan itu bahwa mereka mengakui pentingnya "mengembangkan mekanisme yang semakin kuat untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan keuangan".

Tingkat aksesibilitas dan verifikasi informasi yang berbeda dapat membuat yurisdiksi lebih atau kurang mengecilkan hati bagi perusahaan yang ingin menyembunyikan struktur kepemilikan, kata juru kampanye.

“Pendaftaran Beneficial Ownership terpusat yang terbuka untuk umum lebih disukai, untuk menjaga kepercayaan pada integritas transaksi bisnis dan sistem keuangan,” Maíra Martini, pakar aliran uang korup di Transparency International.

Lebih dari 80 negara sejauh ini telah mengadopsi undang-undang pendaftaran Beneficial Ownership, tetapi tidak semuanya beroperasi dan hanya sedikit yang bersifat publik.

Baca Juga: Seluruh tentara asing diminta pergi dari Libya sejalan dengan gencatan senjata

Data kepemilikan UEA akan dikumpulkan oleh masing-masing otoritas perizinan dan akhirnya disimpan dalam Daftar Ekonomi Nasional oleh Kementerian Ekonomi, yang bulan lalu mengatakan akan ditangani dengan kerahasiaan dan bukan untuk tujuan komersial.

"Bahkan karyawan dari entitas pemerintah ini tidak memiliki akses gratis ke data ini kecuali dalam kasus investigasi dan pengungkapan yang diperlukan kepada entitas resmi tertentu, sesuai dengan kebijakan dan peraturan internal yang ketat," katanya.

Martini mengatakan penting untuk menindaklanjuti bagaimana langkah-langkah registri diterapkan. "Bagi UEA, penting untuk membuat pencatatan terpusat yang menyatukan informasi dari semua data yang berbeda, memastikan catatan tersebut mengumpulkan jenis data yang sama dan menggunakan sistem yang sama sehingga tidak ada arbitrase."

Selanjutnya: Pasca Alpha Dhabi IPO, IHC Jadi Perusahaan Paling Berharga di Bursa Saham Abu Dhabi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Uji Tuntas Atas KRYA Dimulai, Investor Asal Hongkong Berkunjung ke Kantor Surabaya
| Selasa, 08 Juli 2025 | 13:12 WIB

Uji Tuntas Atas KRYA Dimulai, Investor Asal Hongkong Berkunjung ke Kantor Surabaya

PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) secara resmi memulai proses uji tuntas (due dilligence) komprehensif pada 6 Juli 2025.

ITMG Borong 9,62 Persen Saham NICE Banderolnya di Rp 438, Pagi Ini Langsung ARA
| Selasa, 08 Juli 2025 | 11:58 WIB

ITMG Borong 9,62 Persen Saham NICE Banderolnya di Rp 438, Pagi Ini Langsung ARA

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) kini tercatat sebagai pemegang saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) secara langsung .

Saham Blue Chip Sedang tak Bergigi, Saham Lapis Dua & Tiga Ini Dinilai bisa Dicermati
| Selasa, 08 Juli 2025 | 08:41 WIB

Saham Blue Chip Sedang tak Bergigi, Saham Lapis Dua & Tiga Ini Dinilai bisa Dicermati

Investor tetap perlu memerhatikan kondisi fundamental dan sentimen di setiap saham lapis dua dan tiga yang diminati.

Profit 25,36% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Menghijau (8 Juli 2025)
| Selasa, 08 Juli 2025 | 08:39 WIB

Profit 25,36% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Menghijau (8 Juli 2025)

Harga emas batangan Antam 24 karat hari ini 8 Juli 2025) di Logammulia.com tertera Rp 1.906.000 per gram.

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Memperkuat Platform Lelang Kendaraan
| Selasa, 08 Juli 2025 | 08:20 WIB

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Memperkuat Platform Lelang Kendaraan

Saat ini, sekitar 90% transaksi lelang kendaraan di AUKSI, anak usaha MPMX dilakukan melalui platform digital.

Analis Ramai Rekomendasi Beli Saham MBMA, Blackrock dan Dimensional Fund Ikut Borong
| Selasa, 08 Juli 2025 | 08:12 WIB

Analis Ramai Rekomendasi Beli Saham MBMA, Blackrock dan Dimensional Fund Ikut Borong

Proyeksi pertumbuhan kinerja operasional mendasari rekomendasi beli saham PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).

IHSG Sulit Tembus 7.000, Investor Asing Masih Enggan Masuk, Domestik Kurang Mendukung
| Selasa, 08 Juli 2025 | 07:46 WIB

IHSG Sulit Tembus 7.000, Investor Asing Masih Enggan Masuk, Domestik Kurang Mendukung

Donald Trump baru saja mengumumkan tarif impor dari 14 negara, Indonesia tetap dikenai tarif 32% dan berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Utilitas Industri Keramik Membaik
| Selasa, 08 Juli 2025 | 07:30 WIB

Utilitas Industri Keramik Membaik

Asaki mengestimasikan total volume produksi keramik nasional mencapai sekitar 218 juta meter persegi (m²) pada semester I-2025.

Telkom (TLKM) Incar Pertumbuhan Trafik Data
| Selasa, 08 Juli 2025 | 07:15 WIB

Telkom (TLKM) Incar Pertumbuhan Trafik Data

Masa liburan sekolah memiliki karakteristik serupa dengan momen Lebaran, yang terjadi lonjakan aktivitas digital pelanggan.

Kondisi Menantang, Begini Strategi Investasi di Kuartal III 2025
| Selasa, 08 Juli 2025 | 06:40 WIB

Kondisi Menantang, Begini Strategi Investasi di Kuartal III 2025

Fokus di kualitas obligasi A atau BBB dan gunakan strategi duration barbell dengan eksposur dua-tiga tahun dan 7 -10 tahun peringkat investas

INDEKS BERITA

Terpopuler