Hindari Daftar Hitam Pencucian Uang, UEA Wajibkan Perusahaan Ungkap Kepemilikan

Rabu, 30 Juni 2021 | 23:01 WIB
Hindari Daftar Hitam Pencucian Uang, UEA Wajibkan Perusahaan Ungkap Kepemilikan
[ILUSTRASI. Pemandangan Dubai dari udara dari Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, di Dubai. REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - DUBAI. Lebih dari 500.000 perusahaan di Uni Emirat Arab (UEA) harus mengungkapkan pemilik akhir mereka mulai Rabu atau menghadapi hukuman. Ketentuan itu diberlakukan UEA untuk menghindari dari daftar pantauan uang kotor.

Namun, berdasarkan undang-undang yang disahkan tahun lalu, data kepemilikan manfaat dan legal hanya akan diungkapkan kepada pemerintah dan tidak dapat diakses publik. Pendukung transparansi keuangan mengatakan, data yang tersedia untuk publik adalah standar yang ideal. Kendati sejauh ini, hanya segelintir negara yang memberlakukan standar semacam itu.

Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), pemantau anti pencucian uang antar negara, menolak mengomentari undang-undang UEA tetapi mengarahkan Reuters ke laporan tahun 2020 yang mengatakan "perbaikan mendasar dan besar" diperlukan UEA agar terhindar dari  daftar abu-abu negara-negara di bawah pengawasan yang ditingkatkan.

Baca Juga: Kurangi ketergantungan pada minyak, Arab Saudi bersiap menjadi pusat logistik global

Negara-negara dalam daftar ini berisiko mengalami kerusakan reputasi, kesulitan mengakses keuangan global, dan peningkatan biaya transaksi.

UEA telah memberlakukan aturan yang lebih ketat selama beberapa tahun terakhir untuk mengatasi persepsi bahwa negeri itu adalah pusat uang gelap. Pada Februari lalu, UEA membentuk Kantor Eksekutif untuk Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra Terorisme.

Gugus Tugas Aksi Keuangan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENAFATF) baru-baru ini menilai ulang tingkat transparansi dan kepemilikan manfaat UEA dari “sebagian sesuai” menjadi “sebagian besar sesuai.” Amna Fikri, direktur ekonomi dan perdagangan kementerian luar negeri, mengatakan sebagai tanggapan. untuk pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada informasi setelah dikumpulkan dan siapa yang dapat mencarinya.

Baca Juga: Menteri luar negeri Israel kunjungi UEA untuk pertama kalinya

Kementerian ekonomi UEA mengatakan bahwa 513.000 perusahaan di 38 otoritas perizinan harus telah menyerahkan daftar pemilik manfaat dan pemegang saham mereka pada hari Rabu atau menghadapi hukuman. Ini termasuk peringatan tertulis, denda 100.000 dirham, penangguhan lisensi atau pembatasan kekuasaan dewan.

"Risiko penjahat dapat menyalahgunakan badan hukum di UEA untuk pencucian uang/pendanaan teroris tetap tinggi, terutama melalui penyembunyian informasi Beneficial Ownership melalui struktur yang kompleks atau penggunaan calon informal," kata laporan FATF 2020.

Dekade terakhir telah melihat pergeseran global menuju transparansi kepemilikan untuk mencegah penghindaran pajak, pencucian uang dan pendanaan teroris.

Sebuah laporan Reuters pada bulan Desember menunjukkan UEA digunakan sebagai pusat bagi perusahaan yang membantu Venezuela menghindari sanksi perdagangan minyak yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).

Menanggapi laporan Reuters, Pemerintah UEA mengatakan bahwa mereka "mengambil perannya dalam melindungi integritas sistem keuangan global dengan sangat serius. Ini berarti secara aktif mengelola dan menegakkan sanksi ekonomi dan perdagangan."

Sumber Reuters mengatakan tahun lalu bahwa inisiatif yang melibatkan 11 negara oleh London Bullion Market Association (LBMA) untuk meningkatkan regulasi telah didorong oleh kekhawatiran atas industri emas UEA pada khususnya.

Baca Juga: Arab Saudi bersiap menerima jemaah haji

Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional UEA mengatakan dalam menanggapi laporan itu bahwa mereka mengakui pentingnya "mengembangkan mekanisme yang semakin kuat untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan keuangan".

Tingkat aksesibilitas dan verifikasi informasi yang berbeda dapat membuat yurisdiksi lebih atau kurang mengecilkan hati bagi perusahaan yang ingin menyembunyikan struktur kepemilikan, kata juru kampanye.

“Pendaftaran Beneficial Ownership terpusat yang terbuka untuk umum lebih disukai, untuk menjaga kepercayaan pada integritas transaksi bisnis dan sistem keuangan,” Maíra Martini, pakar aliran uang korup di Transparency International.

Lebih dari 80 negara sejauh ini telah mengadopsi undang-undang pendaftaran Beneficial Ownership, tetapi tidak semuanya beroperasi dan hanya sedikit yang bersifat publik.

Baca Juga: Seluruh tentara asing diminta pergi dari Libya sejalan dengan gencatan senjata

Data kepemilikan UEA akan dikumpulkan oleh masing-masing otoritas perizinan dan akhirnya disimpan dalam Daftar Ekonomi Nasional oleh Kementerian Ekonomi, yang bulan lalu mengatakan akan ditangani dengan kerahasiaan dan bukan untuk tujuan komersial.

"Bahkan karyawan dari entitas pemerintah ini tidak memiliki akses gratis ke data ini kecuali dalam kasus investigasi dan pengungkapan yang diperlukan kepada entitas resmi tertentu, sesuai dengan kebijakan dan peraturan internal yang ketat," katanya.

Martini mengatakan penting untuk menindaklanjuti bagaimana langkah-langkah registri diterapkan. "Bagi UEA, penting untuk membuat pencatatan terpusat yang menyatukan informasi dari semua data yang berbeda, memastikan catatan tersebut mengumpulkan jenis data yang sama dan menggunakan sistem yang sama sehingga tidak ada arbitrase."

Selanjutnya: Pasca Alpha Dhabi IPO, IHC Jadi Perusahaan Paling Berharga di Bursa Saham Abu Dhabi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pesona Bisnis F&B Menarik Investasi
| Senin, 07 Juli 2025 | 04:30 WIB

Pesona Bisnis F&B Menarik Investasi

Salah satu realisasi investasi di industri F&B adalah pabrik PT PepsiCo Indonesia yang diresmikan pada 18 Juni 2025.

HM Sampoerna (HMSP) Menyedot Produk Bebas Asap
| Senin, 07 Juli 2025 | 04:25 WIB

HM Sampoerna (HMSP) Menyedot Produk Bebas Asap

Saat ini Indonesia memiliki peran strategis sebagai pusat inovasi, produksi dan ekspor produk bebas asap ke wilayah Asia Pasifik.

Ekonomi Hijau dan Otonomi Daerah
| Senin, 07 Juli 2025 | 04:21 WIB

Ekonomi Hijau dan Otonomi Daerah

Pemerintah pusat harus menyadari bahwa setiap daerah memiliki tantangan dan dinamika yang bervariasi.

Rata-rata Kinerja Unitlink Saham di Juni Bergerak Negatif
| Senin, 07 Juli 2025 | 04:20 WIB

Rata-rata Kinerja Unitlink Saham di Juni Bergerak Negatif

Pada Juni, rata-rata kinerja unitlink saham turun 1,9%. Padahal pada Mei 2025, rata-rata return unitlink saham masih positif 5,97%.

Multifinance Cari Alternatif Pendanaan Lewat Pasar Surat Utang
| Senin, 07 Juli 2025 | 04:15 WIB

Multifinance Cari Alternatif Pendanaan Lewat Pasar Surat Utang

Pelaku industri memanfaatkan momentum positif dari stabilnya suku bunga dan membaiknya sentimen pasar untuk mengamankan pendanaan.

Hingga Mei 2025, Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan Naik
| Senin, 07 Juli 2025 | 04:15 WIB

Hingga Mei 2025, Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan Naik

Hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan meningkat 1,4% menjadi Rp 22,43 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 22,12 triliun.

Indonesia Importir Gandum Terbesar Kedua Dunia, AS Bukan Sumber Utama
| Minggu, 06 Juli 2025 | 12:52 WIB

Indonesia Importir Gandum Terbesar Kedua Dunia, AS Bukan Sumber Utama

Indonesia menjadi negara importir gandum terbesar kedua dunia menurut data FAO. Impor Indonesia hanya kalah oleh Mesir.

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Terbaru di Laman Resmi Belum Berubah
| Minggu, 06 Juli 2025 | 11:07 WIB

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Terbaru di Laman Resmi Belum Berubah

Belum ada perbaruan data harga emas Antam hari ini. Harga terakhir 5 Juli 2025) tertera Rp 1.908.000 per gram.

Menguak Penyebab Kenaikan Impor Bahan Baku dan Barang Modal RI Saat PMI Terkontraksi
| Minggu, 06 Juli 2025 | 09:00 WIB

Menguak Penyebab Kenaikan Impor Bahan Baku dan Barang Modal RI Saat PMI Terkontraksi

Kenaikan impor bahan baku dan barang modal saat manufaktur lesu juga ditengarai efek praktik dumping yang dilakukan China.

Safe Haven Masih Menjadi Primadona di Semester II-2025, Emas Tetap Jadi Andalan Utama
| Minggu, 06 Juli 2025 | 08:00 WIB

Safe Haven Masih Menjadi Primadona di Semester II-2025, Emas Tetap Jadi Andalan Utama

Ketidakpastian arah suku bunga acuan The Fed dan geopolitik yang masih memanas kurang mendukung aset berisiko seperti saham.

INDEKS BERITA

Terpopuler