Hingga Agustus 3.000 Pekerja Kena PHK, Sektor Ritel Paling Banyak

Selasa, 03 September 2019 | 07:13 WIB
Hingga Agustus 3.000 Pekerja Kena PHK, Sektor Ritel Paling Banyak
[ILUSTRASI. Buruh pabrik rokok di Kudus]
Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemutusan hubungan kerja (PHK) rupanya bukan isapan jempol belaka.

Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat menyatakan pihaknya mencatat sejak awal tahun sampai Agustus 2019 kemarin, sudah terjadi 3.000 kasus PHK.

"Sektor ritel sudah mencapai 2.000 pekerja dan 1.000 pekerja akibat otomatisasi pembayaran di jalan tol," katanya kepada KONTAN, Senin (2/9).

PHK di sektor ritel disebabkan oleh penutupan sejumlah gerai ritel yang berimbas kepada pengurangan pegawai.

Sedangkan di bisnis jalan tol karena keberadaan program otomatisasi pembayaran di sejumlah ruas jalan tol.

Baca Juga: Di Ujung Tanduk, Industri Tekstil Tak Kompak Soal Safeguard Produk China premium

Meski para pekerja yang terkena PHK tersebut mendapat pesangon yang sesuai, Mirah menyayangkan sikap banyak perusahaan yang melakukan PHK.

Lantaran tidak memberikan pelatihan kewirausahaan atau pelatihan meningkatkan kemampuan pekerja.

Padahal dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib memberikan pelatihan kepada pekerja, tidak hanya saat akan di PHK atau masa persiapan pensiun (MPP).

"Kenyataannya sebelum PHK, pekerja belum mendapat pelatihan," tuturnya.

Terjadi di banyak daerah

Sebelumnya Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menyebut, gelombang PHK ini telah terjadi di beberapa wilayah seperti di Batam Riau, Cilegon Banten, dan Surakarta Jawa Tengah.

Melihat gelombang PHK yang ada, Aseki berharap pemerintah segera menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan vokasi kepada pekerja yang terkena PHK.

Mirah juga meminta kepada pemerintah untuk tidak cepat mengeluarkan kebijakan yang berimbas kepada PHK.

Ini terjadi saat program otomatisasi pembayaran di sejumlah ruas jalan tol berlangsung.

Baca Juga: Aprindo: PHK di sektor ritel bukan karena menurunnya daya beli masyarakat

ASPEK berharap pemerintah memperbanyak balai latihan kerja (BLK) dan memperbaiki fasilitas BLK yang selama ini telah ada.

Sebab, BLK saat ini kurang mengikuti perkembangan zaman.

Bagikan

Berita Terbaru

Penumpang KAI Menembus  3,5 Juta di Periode Nataru
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:57 WIB

Penumpang KAI Menembus 3,5 Juta di Periode Nataru

Okupansi tersebut berasal dari total lebih dari 3,5 juta kursi yang disediakan untuk melayani masyarakat selama periode angkutan Nataru 2025/2026.

Pertamina Mengoptimalkan Sumur Tua
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:54 WIB

Pertamina Mengoptimalkan Sumur Tua

Keberhasilan CEOR berpotensi menggandakan produksi Minas yang saat ini berada di kisaran 28.000 bopd

Memacu Produksi Migas, Mengendalikan Batubara
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:50 WIB

Memacu Produksi Migas, Mengendalikan Batubara

Kementerian ESDM memfokuskan program ketahanan dan kemandirian energi pada 2026 dengan menggenjot produksi migas

Emas Melesat  Emiten Geber Produksi
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:47 WIB

Emas Melesat Emiten Geber Produksi

Tren kenaikan harga emas diprediksi berlanjut pada tahun depan seiring tingginya permintaan dan ketidakpasian ekonomii

Bali Sepi?
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:10 WIB

Bali Sepi?

Tantangan pariwisata Bali saat ini tidak semata pada volume kunjungan, melainkan pada distribusi dan kualitas belanja wisatawan.

Perpanjang Tax Holiday Hingga 2026
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:05 WIB

Perpanjang Tax Holiday Hingga 2026

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 mengatur jangka waktu tax holiday hanya sampai Desember 2025

2.603 Unit Hunian Baru Korban Bencana Sumatra
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:00 WIB

2.603 Unit Hunian Baru Korban Bencana Sumatra

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai membangun tempat tinggal permanen bagi warga terdampak bencana Sumatra.

Genjot Utang Jangka Pendek Tahun Depan
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:45 WIB

Genjot Utang Jangka Pendek Tahun Depan

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, target pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 781,87 triliun

NELY Bersiap Menambah Kapal Baru
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:35 WIB

NELY Bersiap Menambah Kapal Baru

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY)  menyiapkan strategi untuk menangkap peluang pemulihan industri pelayaran pada 2026.

Mineral Kritis Imbalan Tarif Rendah Trump?
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:29 WIB

Mineral Kritis Imbalan Tarif Rendah Trump?

Tak lama lagi, pemerintah RI dengan AS bakal meneken Agreement on Reciprocal Tariff (ART)           

INDEKS BERITA

Terpopuler