Hingga Agustus 3.000 Pekerja Kena PHK, Sektor Ritel Paling Banyak

Selasa, 03 September 2019 | 07:13 WIB
Hingga Agustus 3.000 Pekerja Kena PHK, Sektor Ritel Paling Banyak
[ILUSTRASI. Buruh pabrik rokok di Kudus]
Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemutusan hubungan kerja (PHK) rupanya bukan isapan jempol belaka.

Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat menyatakan pihaknya mencatat sejak awal tahun sampai Agustus 2019 kemarin, sudah terjadi 3.000 kasus PHK.

"Sektor ritel sudah mencapai 2.000 pekerja dan 1.000 pekerja akibat otomatisasi pembayaran di jalan tol," katanya kepada KONTAN, Senin (2/9).

PHK di sektor ritel disebabkan oleh penutupan sejumlah gerai ritel yang berimbas kepada pengurangan pegawai.

Sedangkan di bisnis jalan tol karena keberadaan program otomatisasi pembayaran di sejumlah ruas jalan tol.

Baca Juga: Di Ujung Tanduk, Industri Tekstil Tak Kompak Soal Safeguard Produk China premium

Meski para pekerja yang terkena PHK tersebut mendapat pesangon yang sesuai, Mirah menyayangkan sikap banyak perusahaan yang melakukan PHK.

Lantaran tidak memberikan pelatihan kewirausahaan atau pelatihan meningkatkan kemampuan pekerja.

Padahal dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib memberikan pelatihan kepada pekerja, tidak hanya saat akan di PHK atau masa persiapan pensiun (MPP).

"Kenyataannya sebelum PHK, pekerja belum mendapat pelatihan," tuturnya.

Terjadi di banyak daerah

Sebelumnya Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menyebut, gelombang PHK ini telah terjadi di beberapa wilayah seperti di Batam Riau, Cilegon Banten, dan Surakarta Jawa Tengah.

Melihat gelombang PHK yang ada, Aseki berharap pemerintah segera menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan vokasi kepada pekerja yang terkena PHK.

Mirah juga meminta kepada pemerintah untuk tidak cepat mengeluarkan kebijakan yang berimbas kepada PHK.

Ini terjadi saat program otomatisasi pembayaran di sejumlah ruas jalan tol berlangsung.

Baca Juga: Aprindo: PHK di sektor ritel bukan karena menurunnya daya beli masyarakat

ASPEK berharap pemerintah memperbanyak balai latihan kerja (BLK) dan memperbaiki fasilitas BLK yang selama ini telah ada.

Sebab, BLK saat ini kurang mengikuti perkembangan zaman.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler