IMF Nilai Kesepakatan Harga Dasar Global Karbon akan Batasi Ancaman Pemanasan Global

Jumat, 18 Juni 2021 | 21:25 WIB
IMF Nilai Kesepakatan Harga Dasar Global Karbon akan Batasi Ancaman Pemanasan Global
[ILUSTRASI. Logo IMF di kantor pusat di Washington, AS, 4 September 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Sebuah kesepakatan oleh beberapa atau semua negara-negara Kelompok 20 tentang harga dasar yang fleksibel untuk perdagangan karbon global akan membantu membatasi ancaman pemanasan global di kisaran 1,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius, Dana Moneter Internasional mengatakan dalam makalah staf baru yang dirilis Jumat.

Kesepakatan seperti itu akan mencakup persentase besar emisi karbon dioksida global, menandai langkah besar menuju pengurangan gas rumah kaca yang diperlukan, tutur Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam acara yang diselenggarakan Brookings Institution.

"Untuk membantu menyelamatkan planet, kita harus bekerja sama untuk mencegah krisis iklim berubah menjadi bencana," kata Georgieva. "Kami melihat harga dasar karbon internasional sebagai opsi yang layak untuk mencapai kesepakatan semacam itu dan akan melanjutkan pekerjaan kami untuk itu."

Para ahli mengatakan emisi harus turun seperempat hingga satu setengah untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. IMF telah meningkatkan upayanya pada perubahan iklim, mengutip apa yang dilihatnya sebagai "risiko besar bagi berfungsinya ekonomi dunia."

Baca Juga: AS berupaya mencegah masuknya pengaruh China di negara-negara Pasifik

Georgieva dan pejabat IMF lainnya berpendapat bahwa kebijakan iklim yang tepat juga dapat memberikan peluang luar biasa untuk investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pekerjaan ramah lingkungan.

Pengurangan emisi yang diperlukan tidak mungkin terjadi kecuali harga karbon global mencapai sekitar US$75 per ton pada akhir dekade ini, naik dari hanya US$3 per ton sekarang, kata Georgieva.

Meningkatkan biaya sumber energi yang mencemari akan memberikan insentif yang kuat untuk meningkatkan efisiensi energi. Demikian salah satu kesimpulan yang termuat dalam makalah yang ditulis bersama oleh Vitor Gaspar, kepala Departemen Urusan Fiskal IMF, dan Ian Parry, pakar kebijakan fiskal lingkungan terkemuka di dana tersebut.

Baca Juga: Para pemimpin negara G7 berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi pendanaan iklim

Makalah, yang masih didiskusikan dengan dewan IMF dan anggota IMF, berpendapat bahwa mengadopsi dasar pajak karbon yang fleksibel dan berbeda dengan harga mulai dari $25 hingga $75 per ton dapat mengurangi emisi sebesar 23% pada tahun 2030.

Skema itu bisa dimulai dengan penghasil emisi terbesar - Amerika Serikat, China, Uni Eropa dan India dan negara-negara G20 lainnya - dan secara bertahap diperluas untuk mencakup negara-negara lain.

Georgieva mengatakan pajak karbon akan menjadi mekanisme yang efisien untuk menerapkan harga dasar karbon, tetapi regulasi, perdagangan emisi, dan tindakan lainnya dapat memberikan hasil yang setara.

Dasar harga karbon juga akan "tidak memecah belah dan jauh lebih efektif daripada penyesuaian karbon perbatasan yang diberlakukan secara sepihak," kata Georgieva, menurut teks sambutannya yang telah disiapkan.

Selanjutnya: Telisik Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tukang Loak Terkait Pemblokiran SID

 

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Tembaga Kian Menyala di Tahun Kuda Api
| Senin, 12 Januari 2026 | 08:04 WIB

Harga Tembaga Kian Menyala di Tahun Kuda Api

Harga tembaga seakan tak lelah berlari sejak 2025 lalu. Mungkinkah relinya bisa mereda setelah menyentuh rekor?

ESG ESSA: Efisiensi Sambil Wujudkan Niat Memangkas Emisi dari Energi Baru
| Senin, 12 Januari 2026 | 07:48 WIB

ESG ESSA: Efisiensi Sambil Wujudkan Niat Memangkas Emisi dari Energi Baru

Berikut ekspansi yang dilakukan PT Essa Industries Tbk (ESSA) ke bisnis lebih hijau dan berkelanjutan

Sampah Produsen
| Senin, 12 Januari 2026 | 07:05 WIB

Sampah Produsen

 Beleid tanggung jawab produsen soal pengurangan sampah yang diperluas harus tegas terkait penerapan sanksi. 

Meninjau Ambisi Laju Ekonomi Tinggi
| Senin, 12 Januari 2026 | 07:00 WIB

Meninjau Ambisi Laju Ekonomi Tinggi

Target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ketimbang populis jauh lebih kokoh secara ekonomi dan sosial.​

Jumlah Kantor Bank Semakin Menyusut
| Senin, 12 Januari 2026 | 06:35 WIB

Jumlah Kantor Bank Semakin Menyusut

Gelombang digitalisasi kian menggerus jejak fisik perbankan. Dalam setahun terakhir, ratusan kantor bank di Indonesia ditutup

Pemulihan Daya Beli Masih Rapuh
| Senin, 12 Januari 2026 | 06:30 WIB

Pemulihan Daya Beli Masih Rapuh

Belanja masyarakat mulai bergairah, tetapi tabungan justru kian menipis. Di balik naiknya konsumsi, ketahanan finansial rumah tangga masih rapuh.​

Sektor Batubara Masih Tertekan, Simak Rekomendasi Sahamnya
| Senin, 12 Januari 2026 | 06:27 WIB

Sektor Batubara Masih Tertekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Meskipun harga acuan batubara stabil, profitabilitas emiten masih bisa tertekan akibat perubahan regulasi dan kenaikan biaya operasional.

Pertumbuhan Simpanan Perorangan Masih Mini
| Senin, 12 Januari 2026 | 06:25 WIB

Pertumbuhan Simpanan Perorangan Masih Mini

Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, tercermin dari rata-rata saldo tabungan per rekening di bank yang susut meski jumlah nasabah naik

Harga Kripto Mulai Sideways, Menanti Katalis Positif Baru
| Senin, 12 Januari 2026 | 06:19 WIB

Harga Kripto Mulai Sideways, Menanti Katalis Positif Baru

 Harga aset kripto masih akan bergerak mendatar, pelaku pasar masih cenderung wait and see menanti sejumlah data ekonomi global.

Rupiah Senin (12/1) Masih Rawan Tekanan
| Senin, 12 Januari 2026 | 06:12 WIB

Rupiah Senin (12/1) Masih Rawan Tekanan

Awal pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan bergerak fluktuatif cenderung tertekan. 

INDEKS BERITA

Terpopuler