IMF Nilai Kesepakatan Harga Dasar Global Karbon akan Batasi Ancaman Pemanasan Global

Jumat, 18 Juni 2021 | 21:25 WIB
IMF Nilai Kesepakatan Harga Dasar Global Karbon akan Batasi Ancaman Pemanasan Global
[ILUSTRASI. Logo IMF di kantor pusat di Washington, AS, 4 September 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Sebuah kesepakatan oleh beberapa atau semua negara-negara Kelompok 20 tentang harga dasar yang fleksibel untuk perdagangan karbon global akan membantu membatasi ancaman pemanasan global di kisaran 1,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius, Dana Moneter Internasional mengatakan dalam makalah staf baru yang dirilis Jumat.

Kesepakatan seperti itu akan mencakup persentase besar emisi karbon dioksida global, menandai langkah besar menuju pengurangan gas rumah kaca yang diperlukan, tutur Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam acara yang diselenggarakan Brookings Institution.

"Untuk membantu menyelamatkan planet, kita harus bekerja sama untuk mencegah krisis iklim berubah menjadi bencana," kata Georgieva. "Kami melihat harga dasar karbon internasional sebagai opsi yang layak untuk mencapai kesepakatan semacam itu dan akan melanjutkan pekerjaan kami untuk itu."

Para ahli mengatakan emisi harus turun seperempat hingga satu setengah untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. IMF telah meningkatkan upayanya pada perubahan iklim, mengutip apa yang dilihatnya sebagai "risiko besar bagi berfungsinya ekonomi dunia."

Baca Juga: AS berupaya mencegah masuknya pengaruh China di negara-negara Pasifik

Georgieva dan pejabat IMF lainnya berpendapat bahwa kebijakan iklim yang tepat juga dapat memberikan peluang luar biasa untuk investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pekerjaan ramah lingkungan.

Pengurangan emisi yang diperlukan tidak mungkin terjadi kecuali harga karbon global mencapai sekitar US$75 per ton pada akhir dekade ini, naik dari hanya US$3 per ton sekarang, kata Georgieva.

Meningkatkan biaya sumber energi yang mencemari akan memberikan insentif yang kuat untuk meningkatkan efisiensi energi. Demikian salah satu kesimpulan yang termuat dalam makalah yang ditulis bersama oleh Vitor Gaspar, kepala Departemen Urusan Fiskal IMF, dan Ian Parry, pakar kebijakan fiskal lingkungan terkemuka di dana tersebut.

Baca Juga: Para pemimpin negara G7 berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi pendanaan iklim

Makalah, yang masih didiskusikan dengan dewan IMF dan anggota IMF, berpendapat bahwa mengadopsi dasar pajak karbon yang fleksibel dan berbeda dengan harga mulai dari $25 hingga $75 per ton dapat mengurangi emisi sebesar 23% pada tahun 2030.

Skema itu bisa dimulai dengan penghasil emisi terbesar - Amerika Serikat, China, Uni Eropa dan India dan negara-negara G20 lainnya - dan secara bertahap diperluas untuk mencakup negara-negara lain.

Georgieva mengatakan pajak karbon akan menjadi mekanisme yang efisien untuk menerapkan harga dasar karbon, tetapi regulasi, perdagangan emisi, dan tindakan lainnya dapat memberikan hasil yang setara.

Dasar harga karbon juga akan "tidak memecah belah dan jauh lebih efektif daripada penyesuaian karbon perbatasan yang diberlakukan secara sepihak," kata Georgieva, menurut teks sambutannya yang telah disiapkan.

Selanjutnya: Telisik Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tukang Loak Terkait Pemblokiran SID

 

Bagikan

Berita Terbaru

Strategi Ekosistem Bank Aladin Syariah (BANK) Pacu Laba Berkelanjutan di 2026
| Jumat, 20 Maret 2026 | 08:05 WIB

Strategi Ekosistem Bank Aladin Syariah (BANK) Pacu Laba Berkelanjutan di 2026

Selain merangkul Alfamart, Bank Aladin turut menggandeng BPKH yang menunjuk BANK sebagai bank penerima setoran pembayaran ibadah haji.

Strategi Siantar Top (STTP) Kejar Target Penjualan Dua Digit di Tengah Konflik Global
| Jumat, 20 Maret 2026 | 07:00 WIB

Strategi Siantar Top (STTP) Kejar Target Penjualan Dua Digit di Tengah Konflik Global

Sebelumnya STTP menggadang rencana memperluas dan memperdalam penjualan eksisting, termasuk di Timur Tengah.

Ketua Umum Apindo: Sebagian Masih Menahan Kenaikan Harga Produk
| Jumat, 20 Maret 2026 | 06:30 WIB

Ketua Umum Apindo: Sebagian Masih Menahan Kenaikan Harga Produk

Simak wawancara KONTAN dengan Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani soal dampak konflik geopolitik ini bagi pelaku usaha di Indonesia.

Harga BBM Naik, Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Tetap Bisa di Kisaran 5%
| Jumat, 20 Maret 2026 | 06:15 WIB

Harga BBM Naik, Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Tetap Bisa di Kisaran 5%

Jika kenaikan harga BBM masih 20%, pertumbuhan ekonomi Indonesia setidaknya tetap bisa di kisaran 5%.

Meski Maret Diramal Melandai, Tekanan Harga Masih Mengintai
| Jumat, 20 Maret 2026 | 05:15 WIB

Meski Maret Diramal Melandai, Tekanan Harga Masih Mengintai

LPEM FEB Universitas Indonesia memperkirakan laju inflasi tahunan pada bulan Maret 2026 melandai dibanding bulan sebelumnya

Defisit Dijaga Ketat di Tengah Tekanan Global, Pemerintah Andalkan Efisiensi Anggaran
| Jumat, 20 Maret 2026 | 04:00 WIB

Defisit Dijaga Ketat di Tengah Tekanan Global, Pemerintah Andalkan Efisiensi Anggaran

Defisit APBN kembali melebar, memicu kekhawatiran baru. Pemerintah memilih efisiensi, tapi apa dampaknya ke daya beli masyarakat dan suku bunga?

Menanti Kodok Berbulu, Penerapan Pajak Ekspor Batubara di Tengah Badai Minyak 2026
| Jumat, 20 Maret 2026 | 00:05 WIB

Menanti Kodok Berbulu, Penerapan Pajak Ekspor Batubara di Tengah Badai Minyak 2026

Harga minyak melambung, subsidi BBM menganga. Pemerintah kini lirik pajak ekspor batubara, solusi penyelamat kas negara? 

Negara-Negara Pengimpor Minyak Mentah Terbesar dari AS, Impor Indonesia Naik 414%
| Kamis, 19 Maret 2026 | 17:00 WIB

Negara-Negara Pengimpor Minyak Mentah Terbesar dari AS, Impor Indonesia Naik 414%

Amerika Serikat (AS) mengekspor total 1,45 miliar barel minyak mentah sepanjang tahun 2025 lalu. Total ekspor minyak AS ini turun 3,33%.

Yield Curve Obligasi Negara Indonesia Mulai Mendatar, Apakah Ini Sinyal Krisis?
| Kamis, 19 Maret 2026 | 15:00 WIB

Yield Curve Obligasi Negara Indonesia Mulai Mendatar, Apakah Ini Sinyal Krisis?

Kurva yield obligasi Indonesia mendatar, menandakan tekanan jangka pendek dan ekspektasi perlambatan ekonomi. 

Sisa THR Nganggur? Putar Saja di Sukuk Ritel SR024, bisa Dipesan Sampai 15 April 2026
| Kamis, 19 Maret 2026 | 14:20 WIB

Sisa THR Nganggur? Putar Saja di Sukuk Ritel SR024, bisa Dipesan Sampai 15 April 2026

Simak simulasi dan cara membeli SR024 yang menawarkan imbalan tetap (fixed rate) hingga 5,55% per tahun.

INDEKS BERITA

Terpopuler