Indonesia Gelap?

Rabu, 19 Februari 2025 | 06:17 WIB
Indonesia Gelap?
[ILUSTRASI. TAJUK - Khomarul Hidayat]
Khomarul Hidayat | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tagar #IndonesiaGelap menggema di media sosial X dan memuncaki trending topics. Hingga tajuk ini ditulis, tagar ini sudah mencapai 16 juta cuitan dalam tempo 23 jam. 

Tagar ini muncul sebagai bentuk kekhawatiran publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan dikhawatiran membuat prospek Indonesia menjadi "gelap".

Sebelumnya, juga sempat viral tagar #KaburAjaDulu yang mengajak warganet meninggalkan Indonesia dan pindah ke luar negeri. Tagar ini juga cermin kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Lepas dari motif munculnya tagar viral di media sosial tersebut, kekhawatiran warganet yang tercermin di tagar itu rasanya beralasan. 

Dari sisi ekonomi misalnya, kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran hingga Rp 306,6 triliun membuat kita bertanya-tanya, ada apa dengan anggaran pemerintah?

Apakah pemerintah tidak cukup punya uang sehingga anggaran kementerian/lembaga dan dana transfer ke daerah harus dibabat sedemikian besar? Apakah penerimaan negara diperkirakan akan jauh dari mencukupi untuk membiayai anggaran sampai-sampai anggaran mesti dicukur habis-habisan?

Benarkah pemangkasan anggaran ini untuk efisiensi atau cuma memindahkan anggaran agar program populis pemerintah seperti makan bergizi gratis bisa berjalan?

Pertanyaan mengenai kredibilitas dan keberlanjutan anggaran pemerintah ini yang membuat kita khawatir karena menyangkut prospek ekonomi Indonesia ke depan. 

Sebab, bagaimanapun APBN adalah jangkar ekonomi suatu negara. Bahkan, belanja pemerintah adalah stimulus penting ekonomi. Jika jangkarnya saja sudah meragukan, bagaimana dengan nasib ekonomi kita ke depan?

Itu baru satu hal. Masih ada banyak hal yang membuat jengah. Belum lama ini, misalnya, pebisnis kawasan industri mengeluhkan ratusan triliun investasi menguap gara-gara ulah premanisme ormas yang melakukan pemalakan dan pungutan liar. Padahal investasi adalah amunisi penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Belum persoalan sempitnya kesempatan kerja, melemahnya daya beli, ketimpangan ekonomi yang makin melebar, berkurangnya rasa aman masyarakat, hingga biaya pendidikan dan kesehatan yang makin mahal yang membayangi negeri kita. Semoga itu semua tak membuat Indonesia menjadi gelap.

Bagikan

Berita Terbaru

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG
| Rabu, 08 April 2026 | 07:45 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG

 Sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan menekan pergerakan IHSG hari ini.

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis
| Rabu, 08 April 2026 | 07:43 WIB

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis

DEWA raup laba bersih Rp 4,31 triliun di 2025. Namun, laba 2026 diprediksi normalisasi. Cek strategi baru DEWA untuk tetap untung.

Rupiah Melemah, Emiten dengan Utang Dolar AS Bisa Tercekik
| Rabu, 08 April 2026 | 07:39 WIB

Rupiah Melemah, Emiten dengan Utang Dolar AS Bisa Tercekik

Liabilitas dolar AS membayangi kinerja laba bersih banyak emiten, terutama emiten yang punya utang dolar AS.

INDEKS BERITA

Terpopuler