Indonesia Issues Domestic Sales Rules for Palm Oil Companies, Plans Industry Audit

Rabu, 25 Mei 2022 | 18:42 WIB
Indonesia Issues Domestic Sales Rules for Palm Oil Companies, Plans Industry Audit
[ILUSTRASI. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berunjuk rasa menentang larangan ekspor CPO di Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022). (KONTAN/Fransiskus Simbolon)]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA, May 25 (Reuters) - Indonesia will determine palm oil producers' mandatory domestic sales volume based on their refining capacity and local demand for cooking oil, a trade ministry regulation document showed on Wednesday, as the government plans an industry audit.

The world's top palm oil producer allowed the resumption of crude palm oil exports and its derivatives from Monday but put in place a policy of mandatory sales to the local market at a certain price level, known as a domestic market obligation (DMO), to secure the supply of the vegetable oil at home.

Traders in India had said Indonesian sellers were waiting for details of the DMO before they take on larger orders.

Each company's compliance with the DMO will be used as the basis for the volume they are allowed to export, the regulation reviewed by Reuters stated. Producers and exporters will also be required to participate in the government's bulk cooking oil programme.

Baca Juga: Oil Prices Extend Gains on Tight Supply, Firm Demand Expectations

The trade ministry regulation takes effect immediately, but the Indonesia Palm Oil Association (GAPKI) said the wait is not yet over as some aspects of the DMO will be determined by other rules deriving from the ministerial regulation, such as the technical procedure to calculate the volume of the DMO.

GAPKI secretary general Eddy Martono said the industry is waiting for the government to announce those rules and that no export permit had been issued yet.

The industry ministry on Wednesday released a separate regulation stating that data from its bulk cooking oil distribution platform will also be used to determine export permit issuance.

An industry ministry official said in a statement companies that had distributed bulk cooking oil between March 18 and May 31 could choose to receive a subsidy from the CPO fund agency or get an export permit.

Baca Juga: Indonesia Tech Firm GoTo Seeks Approval to Issue 118.44 Billion Shares

Meanwhile, the government plans to audit all palm oil companies operating in the country and require them to move their headquarters onshore amid efforts to improve governance of the sector, senior cabinet minister Luhut Pandjaitan told local media.

Luhut's spokesperson, Jodi Mahardi, said on Wednesday the government will audit companies' land size, partnership with nearby smallholder farmers, and tax reports, among others.

The government will also get palm oil companies to set up headquarters in Indonesia, Jodi said, without elaborating.

Several Indonesian palm oil companies are listed or headquartered in neighbouring Singapore while some Malaysian companies operate plantations in Indonesia through local subsidiaries.

Luhut said the audit could be launched as early as next month, while Jodi added it could happen after cooking oil prices stabilise.

Bagikan

Berita Terbaru

Kerugian Garuda Indonesia (GIAA) Membengkak Sepanjang 2025, Masih Layak Diselamatkan?
| Minggu, 29 Maret 2026 | 11:00 WIB

Kerugian Garuda Indonesia (GIAA) Membengkak Sepanjang 2025, Masih Layak Diselamatkan?

Manajemen Garuda menyebutkan bahwa momen keluarnya GIAA dari papan pemantauan khusus menjadi momen penting untuk memperbaiki persepsi pasar.

Harga Batubara Melonjak, Tapi Pengusaha Dalam Negeri Belum Bisa Pesta-Pora
| Minggu, 29 Maret 2026 | 09:00 WIB

Harga Batubara Melonjak, Tapi Pengusaha Dalam Negeri Belum Bisa Pesta-Pora

Kenaikan harga minyak membebani biaya operasional perusahaan karena biaya bahan bakar mencakup sekitar 25%-35% dari biaya operasional perusahaan.

Perluas 5G dan Perkuat Segmen Enterprise, Begini Rekomendasi Saham EXCL
| Minggu, 29 Maret 2026 | 08:00 WIB

Perluas 5G dan Perkuat Segmen Enterprise, Begini Rekomendasi Saham EXCL

Dari sisi memperluas layanan, nantinya seluruh infrastruktur BTS 4G milik EXCL juga akan dilengkapi dengan teknologi 5G.

Sahamnya Terus Koreksi, Portofolio Investor Institusi Asing di Saham BREN Merugi
| Minggu, 29 Maret 2026 | 07:00 WIB

Sahamnya Terus Koreksi, Portofolio Investor Institusi Asing di Saham BREN Merugi

Secara teknikal, posisi pergerakan BREN saat ini masih berada di fase down trend-nya dengan tekanan jual dan volume yang tidak begitu besar.

Mencari Jalan Agar Botol Yakult Bisa Kembali Pulang
| Minggu, 29 Maret 2026 | 06:51 WIB

Mencari Jalan Agar Botol Yakult Bisa Kembali Pulang

Untuk mengurangi emisi karbon, PT Yakult Indonesia Persada memasang PLTS atap di dua unit pabriknya. Perusahaan juga men

 
Juragan Bioskop Berburu Penonton ke Kota-Kota Kecil
| Minggu, 29 Maret 2026 | 06:48 WIB

Juragan Bioskop Berburu Penonton ke Kota-Kota Kecil

Pengelola bioskop semakin masif mengembangkan layar di kota tier dua dan tier tiga. Mereka melirik peluang pertumbuhan.

Mencuil Cuan dari Sepotong Roti Gandum
| Minggu, 29 Maret 2026 | 06:44 WIB

Mencuil Cuan dari Sepotong Roti Gandum

Tren gaya hidup sehat mendorong lonjakan permintaan roti gandum, yang membuka peluang bagi pelaku usaha meraup penjualan dari roti gandum.

 
APBN di Persimpangan
| Minggu, 29 Maret 2026 | 06:40 WIB

APBN di Persimpangan

​Tekanan global dan ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perlambatan ekonomi membuat ruang gerak fiskal semakin terbatas.

Saatnya Investor Melakukan Diversifikasi Sektor Saham
| Minggu, 29 Maret 2026 | 04:50 WIB

Saatnya Investor Melakukan Diversifikasi Sektor Saham

Diversifikasi tidak hanya berlaku pada saham, bisa dikombinasikan dengan aset-aset lain, seperti surat utang dan deposito.

66 Negara WTO Kompak Sahkan Aturan Main E-Commerce, Pangkas Kerugian US$ 159 Miliar
| Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:17 WIB

66 Negara WTO Kompak Sahkan Aturan Main E-Commerce, Pangkas Kerugian US$ 159 Miliar

66 anggota WTO resmi adopsi aturan perdagangan digital pertama. Riset WTO & OECD ungkap potensi US$159 miliar hilang tanpa regulasi. 

INDEKS BERITA

Terpopuler