Indonesia Masih Mengejar Peringkat 40 Besar Kemudahan Berbisnis

Kamis, 14 Februari 2019 | 05:30 WIB
Indonesia Masih Mengejar Peringkat 40 Besar Kemudahan Berbisnis
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya memenuhi janji kampanye di penghujung kepemimpinan. Janji itu adalah meraih peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing bussines (EODB) di 40 besar.

Pemerintah mulai membahas upaya peningkatan EODB. Pasalnya, Februari hingga Agustus, Bank Dunia akan kembali mengumpulkan dan menganalisis data dari Indonesia untuk menentukan peringkat EODB tahun 2020.

Sejauh ini rangking EOBD masih jauh dari target. Sampai November 2018, peringkat EODB Indonesia untuk 2019 justru menurun satu peringkat ke posisi 73 dari 190 negara. Indonesia turun peringkat meski mengalami kenaikan nilai sebesar 1,42 poin menjadi 67,96.

Indonesia mengalami penurunan peringkat dalam hal urusan perizinan konstruksi (dari 108 ke 112), perlindungan investor minoritas (dari 43 ke 51), perdagangan lintas batas (dari 112 ke 116), dan penegakan kontrak (dari 145 ke 146). Indonesia naik peringkat dalam hal indikator memulai bisnis (dari 144 ke 134), mendapatkan listrik (dari 38 ke 33), pendaftaran properti (dari 106 ke 100), mendapatkan pinjaman (dari 55 ke 44), pembayaran pajak (dari 114 ke 112), dan penyelesaian pailit (dari 38 ke 36).

Dalam wawancara dengan KONTAN belum lama ini, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menegaskan, untuk menuju peringkat ke-40 butuh lompatan besar. Tak heran, EODB masuk sebagai salah satu dari 25 program prioritas Kemenko Perekonomian tahun ini. Dalam program prioritas tersebut, pemerintah akan fokus memperbaiki empat indikator yang mengalami penurunan nilai tahun lalu.

Misalnya perizinan konstruksi, pemerintah melanjutkan perluasan cakupan pelayanan pendaftaran usaha serta perizinan bangunan yang disederhanakan dan berbasis online. "Izin konstruksi ini kan terkait IMB (izin mendirikan bangunan) yang mestinya selesai dengan OSS (online single submission). Penilaian tahun lalu kan OSS ini belum berjalan," kata Susiwijono.

Kendati demikian, implementasi OSS masih butuh banyak perbaikan. Hal ini diakui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, Rabu (6/2) lalu, "Masih cukup banyak kesulitan. Satu per satu seperti masalah software, masalah konektivitas akan kita benahi sekarang," ujar Tom, panggilan akrab Thomas.

Tom berkomitmen akan memperbaiki pelaksanaan OSS pasca program tersebut dialihkan ke BKPM awal tahun ini. Harapannya, layanan OSS dapat masuk ke fase yang benar-benar mengawal dan memfasilitasi proses masuknya investasi yang membutuhkan integrasi koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Sebagai langkah awal, peningkatan sinkronisasi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan OSS, BKPM akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahunan dengan BKPM daerah. "Rakernas Tahunan akan kami gelar dengan mengundang 530 BKPM daerah di pertengahan Maret. Dengan ini targetnya kami bisa meluncurkan fase selanjutnya dari OSS," tandas Tom.

Begitu juga dengan indikator perdagangan lintas batas, pemerintah mendorong efisiensi layanan dan biaya logistik agar dapat terselenggara sepenuhnya secara online. Ini agar transparansi dan kepastian standar layanan semakin meningkat guna memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan.

Upaya ini mulai terealisasi melalui simplifikasi aturan ekspor kendaraan bermotor dalam keadan utuh atau completely built up (CBU) yang berlaku 1 Februari 2019. Perubahan kebijakan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-01/BC/2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi di bawah Kementerian Keuangan.

Bagikan

Berita Terbaru

Bisnis Mal Masih Moncer Didorong Serbuan Aksi Ekspansi Peritel Asing
| Selasa, 05 November 2024 | 19:01 WIB

Bisnis Mal Masih Moncer Didorong Serbuan Aksi Ekspansi Peritel Asing

Sejumlah peritel merek merek tertentu terpantau melakukan ekspansi yang mendorong permintaan ruang bisnis.

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung
| Selasa, 05 November 2024 | 15:41 WIB

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung

Dana dari pembagian dividen ADRO untuk mengeksekusi PUPS atas saham PT Adari Andalan Indonesia (PT AAI).

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti
| Selasa, 05 November 2024 | 11:30 WIB

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti

Data inflasi AS pada September 2024, inflasi AS tercatat di kisaran 2,1% yoy, sedikit di atas target The Fed di 2,0%. 

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan
| Selasa, 05 November 2024 | 10:50 WIB

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan

Bank Indonesia diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya pada November 2024 karena rupiah sedang melemah.

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG
| Selasa, 05 November 2024 | 09:07 WIB

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG

Sejak Agustus 2024 sudah beredar kabar mengenai rencana Pemerintah Singapura untuk melepas kepemilikannya di TAPG.

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit
| Selasa, 05 November 2024 | 08:15 WIB

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit

Sepanjang periode Januari-September 2024, HAIS berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,40%, yakni menjadi Rp 765,37 miliar

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak
| Selasa, 05 November 2024 | 08:01 WIB

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak

PMMP masih terikat sejumlah kontrak kerja sama, salah satunya memasok udang ke Marubeni Corporation 

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Untuk penyluran subsidi elpiji dan BBM akan diubah menjadi skema bantuan langsung tunai ke masyarakat penerima.

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah

Untuk memperluas pasar ekspor, Mustika Ratu turut serta dalam Indonesia Europe Business Forum (IEBF) 2024.

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek

Jika Kemala Harris terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka akan lebih menguntungkan Indonesia.

INDEKS BERITA

Terpopuler