Indonesia Says United States Not Investigating VAT On Digital Services

Selasa, 16 Juni 2020 | 16:26 WIB
Indonesia Says United States Not Investigating VAT On Digital Services
[ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan konferensi pers daring, Selasa (16/6).]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia’s plan to impose 10% value-added tax (VAT) on digital services offered by technology giants is not the subject of a trade investigation by the United States, Indonesia’s finance minister Sri Mulyani Indrawati said on Tuesday.

The U.S. Trade Representative’s office earlier this month said it was investigating digital services taxes (DSTs) being adopted or considered by several countries, such as Britain, Italy and Indonesia.

Indonesia announced last month it would require big internet companies to pay VAT on digital products and services - including streaming services, applications and games - starting July, though authorities have more recently pushed the deadline to no later than August.

“The VAT plan is not the subject of the USTR letter. It took issue with plans for corporate tax, which remains a subject of discussions led by the OECD,” Indrawati told a streamed briefing.

The U.S. embassy in Jakarta could not immediately be reached for comment.

Indrawati said Indonesia would not impose DST or corporate income tax before the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and G20 countries agree a global standard for such taxes, likely later this year.

She noted that consumers were paying VAT when they bought a product or a service, rather than companies.

The USTR has also been reviewing Indonesia’s eligibility for its Generalized System of Preferences trade facility since 2018 due to concerns about market access for U.S. goods, services and investment.

Bagikan

Berita Terbaru

Victoria Care Indonesia (VICI) Tidak Memenuhi Target Kinerja di Tahun 2025
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:32 WIB

Victoria Care Indonesia (VICI) Tidak Memenuhi Target Kinerja di Tahun 2025

Kondisi perekonomian dan persaingan industri yang kurang kondusif sepanjang tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama.

Laju Pertumbuhan Diramal Bakal Mengalami Pemulihan
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:30 WIB

Laju Pertumbuhan Diramal Bakal Mengalami Pemulihan

​Turunnya suku bunga mulai menghidupkan kredit konsumer. Pemulihan diproyeksi berlangsung bertahap, dengan KPR dan kredit KKB jadi penopang utama.

Aduan Konsumen Masih Marak di Sepanjang 2025
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:25 WIB

Aduan Konsumen Masih Marak di Sepanjang 2025

Melaporkan telah menerima sebanyak 1.977 pengaduan konsumen di sepanjang 2025, yang terdiri dari laporan individu dan kelompok.

Cicilan Masih Seret Saat Belanja Mulai Gerak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:20 WIB

Cicilan Masih Seret Saat Belanja Mulai Gerak

​Daya beli mulai pulih, tapi dompet rumah tangga belum lega. NPL kredit justru naik dengan kartu kredit jadi alarm paling keras tekanan arus kas.

Berharap Insentif Pemerintah Mendorong Laju Kredit UMKM
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:10 WIB

Berharap Insentif Pemerintah Mendorong Laju Kredit UMKM

Di tengah tekanan kredit UMKM, insentif pemerintah diharapkan menjadi penopang pemulihan pembiayaan usaha wong cilik

Rial Terpuruk
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:10 WIB

Rial Terpuruk

Bagi Indonesia, krisis Iran menjadi pengingat penting akan rapuhnya stabilitas mata uang ketika kepercayaan publik dan pelaku pasar tergerus.

Kinerja Emiten BUMN Karya Dibayangi Beban Utang dan Katalis Merger
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:03 WIB

Kinerja Emiten BUMN Karya Dibayangi Beban Utang dan Katalis Merger

Kinerja emiten BUMN Karya masih tertahan oleh rencana merger dan restrukturisasi, tapi, ada ruang pemulihan di tahun 2026

Reli Properti 2026: Sentimen Vs Fundamental
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:02 WIB

Reli Properti 2026: Sentimen Vs Fundamental

Saham properti menguat signifikan awal 2026, dipicu insentif PPN DTP dan valuasi murah. Analis: Reli masih sentiment driven.

Pemilik SIDO Pertimbangkan Divestasi Sebagian Saham
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:00 WIB

Pemilik SIDO Pertimbangkan Divestasi Sebagian Saham

Keluarga Hidayat, yang menguasai sekitar 78% saham SIDO, terbuka untuk menggandeng investor strategis guna membawa bisnis ke level lebih tinggi

Menkeu Purbaya Bakal Kocok Ulang Pegawai Pajak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:00 WIB

Menkeu Purbaya Bakal Kocok Ulang Pegawai Pajak

Evaluasi menyeluruh Ditjen Pajak akan dilakukan untuk memetakan tingkat keterlibatan pegawai dalam pelanggaran

INDEKS BERITA

Terpopuler