Indonesia Says United States Not Investigating VAT On Digital Services

Selasa, 16 Juni 2020 | 16:26 WIB
Indonesia Says United States Not Investigating VAT On Digital Services
[ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan konferensi pers daring, Selasa (16/6).]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia’s plan to impose 10% value-added tax (VAT) on digital services offered by technology giants is not the subject of a trade investigation by the United States, Indonesia’s finance minister Sri Mulyani Indrawati said on Tuesday.

The U.S. Trade Representative’s office earlier this month said it was investigating digital services taxes (DSTs) being adopted or considered by several countries, such as Britain, Italy and Indonesia.

Indonesia announced last month it would require big internet companies to pay VAT on digital products and services - including streaming services, applications and games - starting July, though authorities have more recently pushed the deadline to no later than August.

“The VAT plan is not the subject of the USTR letter. It took issue with plans for corporate tax, which remains a subject of discussions led by the OECD,” Indrawati told a streamed briefing.

The U.S. embassy in Jakarta could not immediately be reached for comment.

Indrawati said Indonesia would not impose DST or corporate income tax before the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and G20 countries agree a global standard for such taxes, likely later this year.

She noted that consumers were paying VAT when they bought a product or a service, rather than companies.

The USTR has also been reviewing Indonesia’s eligibility for its Generalized System of Preferences trade facility since 2018 due to concerns about market access for U.S. goods, services and investment.

Bagikan

Berita Terbaru

Strategi Transformasi Bisa Pacu Prospek Emiten Grup Pertamina
| Kamis, 23 April 2026 | 07:01 WIB

Strategi Transformasi Bisa Pacu Prospek Emiten Grup Pertamina

Kinerja emiten energi yang berada di bawah Grup PT Pertamina (Persero) belum moncer di sepanjang tahun 2025. 

Menanti Hasil Kinerja, Asing Net Sell, Rupiah Jeblok, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 23 April 2026 | 06:55 WIB

Menanti Hasil Kinerja, Asing Net Sell, Rupiah Jeblok, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar hari ini menanti rilis laporan keuangan kuartal I-2026 dari sejumlah emiten berkapitalisasi besar.

Bunga Tinggi Masih Jadi Beban Emiten Properti
| Kamis, 23 April 2026 | 06:52 WIB

Bunga Tinggi Masih Jadi Beban Emiten Properti

BI masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75%. Prospek emiten properti pada 2026 diproyeksi masih dibayangi lesunya daya beli.

Imbas Keputusan MSCI, BEI Rombak Kriteria Indeks Utama
| Kamis, 23 April 2026 | 06:43 WIB

Imbas Keputusan MSCI, BEI Rombak Kriteria Indeks Utama

BEI merilis perubahan kriteria evaluasi terbaru indeks utama, yaitu LQ45, IDX30, dan IDX80. Saham dengan free float kecil terancam terdepak.

Purbaya Copot Dua Pejabat Eselon I Kemkeu
| Kamis, 23 April 2026 | 06:26 WIB

Purbaya Copot Dua Pejabat Eselon I Kemkeu

Purbaya membenarkan pencopotan Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran dan Febrio Kacaribu dari jabatan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal

Laju Kredit Bank Membaik  Ditopang Kredit Investasi
| Kamis, 23 April 2026 | 06:25 WIB

Laju Kredit Bank Membaik Ditopang Kredit Investasi

Bank Indonesia (BI) mencatat kredit industri perbankan per Maret tumbuh 9,49% secara tahunan​, didorong kredit investasi

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua
| Kamis, 23 April 2026 | 06:20 WIB

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua

Bank Indonesia (BI) melihat perekonomian Indonesia pada kuartal I masih kuat di tengah tekanan global

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:15 WIB

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah

Rupiah di kisaran Rp 17.000 per dolar AS, sebuah zona kritis. Analis sebut intervensi BI takkan cukup tanpa dukungan kebijakan fiskal kuat.

Menambal Masalah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:10 WIB

Menambal Masalah

Hal yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar reshuffle birokrasi, melainkan keberanian untuk mengevaluasi arah kebijakan secara menyeluruh.

BI Jaga Rupiah, Namun Tekanan Tetap Ada
| Kamis, 23 April 2026 | 06:10 WIB

BI Jaga Rupiah, Namun Tekanan Tetap Ada

Bank Indonesia memutuskan menahan kembali BI rate di level 4,75% pada bulan April                   

INDEKS BERITA

Terpopuler