KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Telat, itulah banyak kesan yang muncul terhadap sikap raksasa industri otomotif asal Jepang dalam menyambut program mobil listrik di Indonesia.
Mereka baru mempersiapkan pengembangan mobil listrik setelah pabrikan otomotif asal Korea Selatan agresif merencanakan ekosistem industri mobil listrik di Indonesia.
Sikap pabrikan kuda besi dari Jepang itu tentu bisa dimaklumi. Mereka selama ini, atau puluhan tahun lamanya membangun ekosistem industri mobil combustion alias mobil berbahan bakar minyak (BBM).
Bahkan, pabrikan mereka yang ada di Indonesia juga menggunakan mesin-mesin yang khusus memproduksi mobil combustion.
Ketika pabrik yang memproduksi mobil combustion digantikan dengan produksi mobil listrik, tentu mesin pabrik harus digantikan dengan mesin khusus mobil listrik. Dan ini tentu tak mudah, sebab investasi mesin produksi membutuhkan perhitungan skala produksi dengan modal yang dibelanjakan.
Mesin yang dibeli untuk masa produksi 10 tahun akan merugi jika hanya produksi 5 tahun. Begitu juga operasionalnya.
Perubahan produksi mobil combustion ke mobil listrik akan mengubah keahlian sumber daya manusia (SDM)-nya. Perubahan keahlian SDM ini tentu rumit bagi perusahaan yang mempekerjakan belasan ribu karyawan.
Maka itu, jika ada pengalihan produksi, tentu harus ada investasi lagi buat mesin produksi dan juga mempersiapkan SDM lagi.
Inilah yang menjadi beban pikiran bagi pabrikan mobil Jepang, jika ikutan produksi mobil listrik. Mereka bukan mempersoalkan teknologi mobilnya, tetapi memikirkan bagaimana skala ekonomi dari bisnisnya.
Masalah lain yang akan muncul jika mereka mengalihkan produksi adalah, nasib rantai pasok komponen mobil combustion.
Untuk diketahui, ada banyak komponen mobil combustion yang tak terpakai untuk komponen mobil listrik antara lain; karburator, gardan, knalpot, piston, blok mesin dan radiator dan banyak lagi.
Mereka yang produksi komponen itu rata-rata adalah perusahaan dalam negeri. Pertanyaannya, bagaimana nasib mereka jika produksi mobil dialihkan ke mobil listrik?
Pertanyaan inilah yang harus diantisipasi pemangku kepentingan khususnya Kementerian Perindustrian.
Mereka mesti mempersiapkan diri menyambut perubahan landscape bisnis tersebut, khususnya bagi industri komponen yang terancam kehilangan pesanan komponen dampak dari perubahan produksi
