Informalisasi Ekonomi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banyak hal menarik dari pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) pekan ini. Salah satunya tentu saja soal ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,61% di kuartal I lalu. Realisasi ini lebih tinggi dari proyeksi banyak pengamat. Bahkan juga lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi banyak negara lain.
Hal lain yang menarik dan patut disyukuri dari pengumuman BPS adalah jumlah pengangguran yang turun jadi tinggal 7,24 juta orang. Sementara jumlah angkatan kerja yang terserap naik 1,90 juta orang jadi 147,67 juta. Alhamdulillah.
Tapi, ada hal yang perlu diwaspadai dari data ketenagakerjaan yang diumumkan BPS. Jumlah pekerja formal tercatat naik jadi 59,93 juta di Februari 2026, dari 59,19 juta di Februari 2025. Di periode yang sama, pekerja informal naik dari 86,58 juta jadi 87,74 juta orang.
Hanya saja, dari sisi proporsi, porsi pekerja formal turun jadi 40,58%, dari 40,60% di 2025 dan 40,83% di 2024. Otomatis, porsi pekerja informal naik, jadi 59,42% di Februari 2026. Jadi lapangan kerja formal cenderung turun, sementara informal justru terus naik.
Ini bukan kondisi ideal bila ingin mengejar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ibaratnya, kita mau lari maraton, tapi cuma pakai sandal jepit. Alih-alih sampai garis finish, yang ada malah cedera.
Besarnya sektor pekerjaan informal menandakan mesin penciptaan pekerjaan berjalan, tapi kualitasnya rendah. Penciptaan lapangan kerja formal masih minim. Angkatan kerja pun lantas berusaha kreatif dengan masuk ke sektor informal. Akhirnya terjadi informalisasi ekonomi.
Kalau dibiarkan begitu saja, kondisi ini akan buruk bagi Indonesia di masa depan. Penerimaan pajak sulit naik, tax ratio sulit membaik, bahkan Indonesia juga bakal kesulitan keluar dari middle income trap.
Pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan juga akan susah terwujud. Di kuartal satu lalu memang ekonomi masih tumbuh tinggi. Tapi pertumbuhan tersebut banyak ditopang insentif dan subsidi yang digelontorkan pemerintah.
Lantas, bagaimana kalau insentif dan subsidi dihentikan? Jadinya bakal seperti keluarga yang gajinya UMR tapi hidup mewah memakai kartu kredit. Selama limit masih ada, mereka bisa tenang. Tapi begitu limit (atau insentif) habis, yang tersisa cuma utang menggunung.
Perlu ada gebrakan pemerintah untuk mendorong perusahaan melakukan investasi, agar lapangan kerja formal makin semarak. Pastikan juga kebijakan tidak mencla mencle, yang malah bikin pebisnis ilfil.
