Ingin Perangi Perubahan Iklim, Jepang Investasikan Cadangan Devisa di Obligasi Hijau

Jumat, 08 Oktober 2021 | 13:09 WIB
Ingin Perangi Perubahan Iklim, Jepang Investasikan Cadangan Devisa di Obligasi Hijau
[ILUSTRASI. Seremoni pelantikan Perdana Menteri Fumio Kishida oleh Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran di Tokyo, 4 Oktober 2021. ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang bergabung dengan kelompok investor global yang berupaya memerangi perubahan iklim. Tidak tanggung-tanggung, Jepang berambisi menjadi negara maju pertama yang menempatkan cadangan devisanya dalam obligasi yang memenuhi kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). 

“Merevitalisasi investasi ESG baru akan membantu mencapai masyarakat yang lebih hijau dan netralitas karbon pada tahun 2050,” kata Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki, Jumat (8/10). “Seiring pertumbuhan pasar obligasi ESG, saya yakin investasi pada obligasi ESG akan meningkat mulai sekarang,” imbuh dia.

Menteri Suzuki mengharapkan Jepang menjadi negara pertama di antara anggota kelompok tujuh negara maju, yang populer disingkat G7, yang menggunakan cadangan devisanya untuk investasi ESG. Dia berharap negara anggota G7 yang lain akan mengikuti jejak Jepang.

Baca Juga: Bursa Asia melonjak seiring laju Wall Street pagi ini, Pasar China kembali buka

Bank sentral Jepang (BOJ) pada bulan Juli mengatakan akan mulai membeli obligasi hijau, menyusul langkah sejumlah bank sentral di negeri besar lainnya, yang telah menggunakan amunisinya yang besar untuk membantu mengatasi masalah pemanasan global.

Dengan nilai US$ 1,4 triliun, cadangan devisa yang dimiliki Jepang berada di urutan kedua terbesar, setelah China. Rekening khusus kementerian keuangan Jepang yang mengelola cadangan devisa cenderung menghasilkan keuntungan, yang sering digunakan untuk mendanai anggaran tambahan.

Jepang akan menyampaikan rencananya berinvestasi di instrumen bertema ESG kepada anggota lain dari kelompok 20 ekonomi utama dunia (G20), dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Washington, minggu depan, tambahnya.

Selanjutnya: Harga Komoditas Naik Langsung Dongkrak Pendapatan Negara

 

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler