Ingin Perangi Perubahan Iklim, Jepang Investasikan Cadangan Devisa di Obligasi Hijau

Jumat, 08 Oktober 2021 | 13:09 WIB
Ingin Perangi Perubahan Iklim, Jepang Investasikan Cadangan Devisa di Obligasi Hijau
[ILUSTRASI. Seremoni pelantikan Perdana Menteri Fumio Kishida oleh Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran di Tokyo, 4 Oktober 2021. ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang bergabung dengan kelompok investor global yang berupaya memerangi perubahan iklim. Tidak tanggung-tanggung, Jepang berambisi menjadi negara maju pertama yang menempatkan cadangan devisanya dalam obligasi yang memenuhi kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). 

“Merevitalisasi investasi ESG baru akan membantu mencapai masyarakat yang lebih hijau dan netralitas karbon pada tahun 2050,” kata Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki, Jumat (8/10). “Seiring pertumbuhan pasar obligasi ESG, saya yakin investasi pada obligasi ESG akan meningkat mulai sekarang,” imbuh dia.

Menteri Suzuki mengharapkan Jepang menjadi negara pertama di antara anggota kelompok tujuh negara maju, yang populer disingkat G7, yang menggunakan cadangan devisanya untuk investasi ESG. Dia berharap negara anggota G7 yang lain akan mengikuti jejak Jepang.

Baca Juga: Bursa Asia melonjak seiring laju Wall Street pagi ini, Pasar China kembali buka

Bank sentral Jepang (BOJ) pada bulan Juli mengatakan akan mulai membeli obligasi hijau, menyusul langkah sejumlah bank sentral di negeri besar lainnya, yang telah menggunakan amunisinya yang besar untuk membantu mengatasi masalah pemanasan global.

Dengan nilai US$ 1,4 triliun, cadangan devisa yang dimiliki Jepang berada di urutan kedua terbesar, setelah China. Rekening khusus kementerian keuangan Jepang yang mengelola cadangan devisa cenderung menghasilkan keuntungan, yang sering digunakan untuk mendanai anggaran tambahan.

Jepang akan menyampaikan rencananya berinvestasi di instrumen bertema ESG kepada anggota lain dari kelompok 20 ekonomi utama dunia (G20), dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Washington, minggu depan, tambahnya.

Selanjutnya: Harga Komoditas Naik Langsung Dongkrak Pendapatan Negara

 

Bagikan

Berita Terbaru

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

INDEKS BERITA

Terpopuler