Ini Penyebab Hyundai Masih Harus Mengalokasikan Provisi Bernilai Miliaran Dollar

Selasa, 20 Oktober 2020 | 10:34 WIB
Ini Penyebab Hyundai Masih Harus Mengalokasikan Provisi Bernilai Miliaran Dollar
[ILUSTRASI. Logo Hyundai Motors di sebuah sedan mereka di Seoul, Korea Selatan, 22 Maret 2019. REUTERS/Kim Hong-Ji]
Reporter: Nathasya Elvira | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SEOUL (Reuters). Hyundai Motor dan afiliasinya, Kia Motors, mengalokasikan provisi senilai US$ 2,9 miliar, sehubungan dengan mesin yang bermasalah. Permasalahan mesin mobil yang menghantui produsen otomotif Korea Selatan itu selama bertahun-tahun tidak cuma menodai kredibilitas mereka, tetapi juga mengakibatkan pengeluaran hingga hampir US$ 5 miliar.

Hyundai Motor Group, Senin (19/10), mengatakan, pendapatan kuartal ketiga mereka mencakup biaya terkait kualitas sebesar 3,36 triliun won, atau setara US$ 2,94 miliar. Hyundai menyumbang 2,1 triliun dan Kia sebesar 1,26 triliun terhadap biaya tersebut.

Baca Juga: Investor institusi bakal profit taking, saham agensi BTS diprediksi bergerak volatil

Hyundai dan Kia, yang merupakan produsen mobil nomor lima dunia, menarik hampir 1,7 juta unit kendaraan pada 2015 dan 2017. Penyebab salah satu recall terbesar mereka di Amerika Serikat itu adalah kegagalan mesin yang bisa meningkatkan risiko tabrakan.

Pada 2017, regulator keamanan AS mulai menyelidiki apakah penarikan telah mencakup cukup banyak kendaraan dan berlangsung tepat waktu. Penyidikan itu dipicu oleh laporan yang diungkap seorang warga Korea Selatan, mantan pejabat kualitas di Hyundai ke Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS (NHTSA).

Pada 2018, Reuters melaporkan kejaksaan AS menyelidiki apakah Hyundai telah melakukan penarikan kendaraan secara benar.

Menurut perhitungan Reuters, sejak 2017 hingga 2019, kedua perusahaan telah mengalokasikan provisi hingga 2,04 triliun won. Sebagian besar provisi itu berhubungan dengan masalah mesin.

Hyundai menyatakan, nilai provisi terakhir yang dialokasikannya lebih tinggi daripada perkiraan. Provisi itu untuk mobil-mobil lama mereka yang menggunakan mesin GDI Theta II Hyundai terbaru, serta untuk memenuhi keluhan konsumen atas mesin yang sama dan jenis mobil lain yang tidak masuk dalam daftar recall.

Baca Juga: Samsung di puncak tertinggi dalam daftar perusahaan terbaik dunia versi Forbes

“Hyundai berulang kali bahwa tidak ada biaya provisi lagi untuk masalah mesin Theta II. Penarikan terbaru akan memberikan pukulan fatal bagi kredibilitas Hyundai,” kata Sean Kim, analis di Dongbu Securities.

Dia memperkirakan Hyundai dan Kia akan mengalami kerugian untuk kuartal dari Juli hingga September.

Selanjutnya: 10 Mobil terlaris September 2020, posisi Avanza terdepak dari takhta

 

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA