Ini Tekanan Terbaru Pemerintah China terhadap Kerajaan Bisnis Jack Ma

Kamis, 24 Desember 2020 | 11:06 WIB
Ini Tekanan Terbaru Pemerintah China terhadap Kerajaan Bisnis Jack Ma
[ILUSTRASI. Suasana kantor Alipay Shanghai, yang dimiliki Ant Group, afiliasi raksasa e-commerce Alibaba di Shanghai, China, Senin (14/9/2020). REUTERS/Aly Song]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Alibaba Group belum lepas dari tekanan Pemerintah China. Langkah terbaru Beijing adalah menyelidiki dugaan perilaku monopoli yang dilakukan Alibaba dan segera memanggil para bos Ant Group, fintech milik raksasa e-commerce yang didirikan Jack Ma itu.

Aksi Beijing mengakibatkan harga saham Alibaba merosot  6% di bursa Hong Kong, awal perdagangan Kamis (24/12).

Sebelumnya, Beijing membatalkan rencana penawaran umum perdana Ant senilai $ 37 miliar, hanya dua hari sebelum saham mulai diperdagangkan di bursa Shanghai dan bursa Hong Kong.

Baca Juga: Simak 5 strategi Jack Ma dalam berbisnis hingga sukses seperti sekarang

Regulator telah mempersoalkan kebijakan "memilih satu dari dua” yang diterapkan raksasa e-commerce Alibaba terhadap merchant mereka. Kebijakan inin mengharuskan para merchant di Alibaba meneken pakta kerjasama eksklusif, yang mencegah mereka menawarkan produk serupa di platform pesaing Alibaba.

Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) mengatakan dalam sebuah pernyataan online bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan atas praktik tersebut.

Regulator keuangan juga akan bertemu dengan afiliasi fintech Grup Ant Alibaba dalam beberapa hari mendatang. Demikian pernyataan tertulis People's Bank of China, Kamis.

Pertemuan itu untuk "memandu Ant Group untuk menerapkan pengawasan keuangan, persaingan yang sehat dan melindungi hak dan kepentingan yang sah dari konsumen," kata pernyataan itu.

Ant mengatakan telah menerima pemberitahuan dari regulator dan akan "mematuhi semua persyaratan regulasi". Sementara Alibaba tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Media pemerintah di China menyatakan dukungan kepada regulator. "Persaingan sehat adalah inti dari ekonomi pasar”, sementara monopoli “mendistorsi alokasi sumber daya, merugikan kepentingan pelaku pasar dan konsumen, dan membunuh kemajuan teknologi,” kata People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok.

Baca Juga: Trump meneken UU yang memungkinkan perusahaan China keluar dari bursa saham AS

Sektor internet China telah mendapat manfaat dari dukungan pemerintah untuk inovasi, tetapi industri harus mematuhi aturan dan hukum, tambahnya.

Jika "monopoli ditoleransi, dan perusahaan diizinkan untuk berkembang secara tidak teratur dan barbar, industri tidak akan berkembang dengan cara yang sehat dan berkelanjutan," kata editorial tersebut.

 

Selanjutnya: Zoom to expand presence in Singapore with R&D centre, hire hundreds

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pembiayaan Dana Tunai Melesat Jelang Libur Akhir Tahun
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:15 WIB

Pembiayaan Dana Tunai Melesat Jelang Libur Akhir Tahun

Permintaan dana tunai naik di Adira Finance dan MUF hingga Oktober 2025. Perusahaan genjot strategi digital dan promo 

Inovasi Pertanian Beras: Kurangi Emisi Karbon, Tingkatkan Efisiensi
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:10 WIB

Inovasi Pertanian Beras: Kurangi Emisi Karbon, Tingkatkan Efisiensi

Petani dan penggilingan padi di 5 kabupaten berinovasi kurangi emisi karbon. Temukan strategi daur ulang jerami, dan transisi energi bersih.

Polemik Impor Beras 250 Ton di Sabang: Kementan vs Kawasan Bebas
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:05 WIB

Polemik Impor Beras 250 Ton di Sabang: Kementan vs Kawasan Bebas

Impor 250 ton beras Thailand di Sabang memicu polemik Kementan dan BPKS. Disharmoni regulasi kawasan bebas dan kebijakan pangan nasional.

Pemberantasan Mafia Pajak dan Integritas Fiskal
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:05 WIB

Pemberantasan Mafia Pajak dan Integritas Fiskal

Pada satu titik, bukan tidak mungkin kasus korupsi pajak akan berdampak menurunkan kepercayaan publik.

Harga Beras Tak Tergoyahkan Saat Stok Beras Melimpah
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:00 WIB

Harga Beras Tak Tergoyahkan Saat Stok Beras Melimpah

Harga beras kembali menjadi sorotan. Hukum pasar tak berlaku. Saat produksi beras nasional surplus hampir 4 juta ton tahun.

Proyek Pani Belum Beroperasi, Kinerja Merdeka Gold Resources (EMAS) Masih Lemas
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:45 WIB

Proyek Pani Belum Beroperasi, Kinerja Merdeka Gold Resources (EMAS) Masih Lemas

Hingga akhir kuartal III-2025, PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mengalami rugi bersih US$ 22,28 juta atau naik 158,77% secara tahunan.

Dana Kelolaan Reksadana Capai Rekor Tertinggi
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:25 WIB

Dana Kelolaan Reksadana Capai Rekor Tertinggi

Tren imbal hasil obligasi topang kinerja manajer investasi karena dana kelolaan menjadi berkembang dan mencapai rekor baru

Emiten Merilis Obligasi untuk Modal dan Ekspansi
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:15 WIB

Emiten Merilis Obligasi untuk Modal dan Ekspansi

Sejumlah emiten menerbitkan obligasi dan sukuk untuk modal kerja, bayar utang, dan ekspansi bisnis pada 2026.

Menanti Kehadiran Emiten Baru Jelang Pergantian Tahun
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:01 WIB

Menanti Kehadiran Emiten Baru Jelang Pergantian Tahun

Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan, masih ada calon emiten baru yang bersiap menggelar IPO di pengujung tahun ini.​

Investor Asing Cabut, Bank Menambah Kepemilikan pada SRBI
| Minggu, 30 November 2025 | 16:45 WIB

Investor Asing Cabut, Bank Menambah Kepemilikan pada SRBI

Perbankan di Indonesia meningkatkan kepemilikan SRBI hingga Rp 601,9 T pada Okt 2025, akibat lesunya permintaan kredit korporasi. 

INDEKS BERITA