Ini Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Bisa Mengikuti PPS atau Tax Amnesty Jilid II

Senin, 27 Desember 2021 | 13:03 WIB
Ini Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Bisa Mengikuti PPS atau Tax Amnesty Jilid II
[ILUSTRASI. Foto Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Wajib Pajak Orang Pribadi yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II harus memenuhi sejumlah ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 196/2021. DOK/Kemenkeu]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS), yang juga kerap disebut tax amnesty jilid II.

Kesempatan bagi WP untuk mengikuti tax amnesty jilid II atau PPS diberikan mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Meski demikian, tidak semua Wajib Pajak Pribadi bisa mengikuti PPS atau tax amnesty jilid II. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak.

WP Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 hingga 2020 belum dipenuhi dan ingin mengikuti PPS atau tax amnesty jilid II harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 196/2021.

Baca Juga: Ini Ketentuan dan Besaran Tarif Pajak Penghasilan Final Tax Amnesty Jilid II Atau PPS

Pertama, tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019 dan/atau Tahun Pajak 2020.

Kedua, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019 dan/atau Tahun Pajak 2020.

Ketiga, tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Keempat, tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, dan/atau

Kelima, tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Ketentuan ini meliputi kewajiban Pajak Penghasilan, pemotongan  dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan dan tidak termasuk kewajiban Wajib Pajak orang pribadi sebagai wakil atau kuasa.

Bagikan

Berita Terbaru

Jadi Pengendali TKIM & INKP, Jejak Jackson di Bisnis Kertas Terbentang di Luar Negeri
| Minggu, 19 Januari 2025 | 10:10 WIB

Jadi Pengendali TKIM & INKP, Jejak Jackson di Bisnis Kertas Terbentang di Luar Negeri

Tentakel bisnis kertas Jackson Wijaya Limantara yang kini jadi pengendali akhir INKP dan TKIM, tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa.

Bisa Modal Kecil, Berikut Cuan dari Ternak Ayam Kampung yang Menjanjikan
| Minggu, 19 Januari 2025 | 06:43 WIB

Bisa Modal Kecil, Berikut Cuan dari Ternak Ayam Kampung yang Menjanjikan

Permintaan ayam kampung yang terus meningkat, membuka peluang usaha peternakan ayam kampung bisa jadi pilihan.

 
Solusi Bagi Makanan Agar Tak Berakhir di Pembuangan
| Minggu, 19 Januari 2025 | 06:40 WIB

Solusi Bagi Makanan Agar Tak Berakhir di Pembuangan

Sekali dayung dua pulau terlewati. Selain mengurangi sampah makanan, kolaborasi Food Rescue Warrior juga membantu warga.

Subsidi Masih Menjadi Motor Penggerak Sepeda Motor Listrik
| Minggu, 19 Januari 2025 | 06:35 WIB

Subsidi Masih Menjadi Motor Penggerak Sepeda Motor Listrik

Banderol harga sepeda motor listrik tanpa adanya subsidi masih lebih mahal dari harga sepeda motor bensin.

Peta Pasar Mobil Listrik Berubah Saat Harga Semakin Murah
| Minggu, 19 Januari 2025 | 06:33 WIB

Peta Pasar Mobil Listrik Berubah Saat Harga Semakin Murah

Debut perdana merek mobil listrik asal Tiongkok tahun 2024 lalu mengubah landscape pasar mobil listrik di Indonesia.

 
Musim Gugur Energi Hijau
| Minggu, 19 Januari 2025 | 06:30 WIB

Musim Gugur Energi Hijau

​Menjelang datangnya tahun dengan shio ular kayu, tampaknya bakal menjadi akhir musim semi pengembangan energi hijau global. 

Menjaga Tradisi Angpau Tanpa Stres Finansial
| Minggu, 19 Januari 2025 | 03:30 WIB

Menjaga Tradisi Angpau Tanpa Stres Finansial

Dengan perencanaan yang matang, pemberian angpau di Tahun Baru China bisa tetap berjalan tanpa membebani anggaran. 

Terbitkan Saham Baru, Darma Henwa (DEWA) Konversi Utang Rp 1,1 Triliun
| Sabtu, 18 Januari 2025 | 14:31 WIB

Terbitkan Saham Baru, Darma Henwa (DEWA) Konversi Utang Rp 1,1 Triliun

Aksi korporasi ini akan memperbaiki struktur permodalan DEWA. Rasio utang terhadap modal jadi lebih rendah. 

Rekomendasi Saham INKP dan TKIM di Tengah Kenaikan Harga Pulp
| Sabtu, 18 Januari 2025 | 10:18 WIB

Rekomendasi Saham INKP dan TKIM di Tengah Kenaikan Harga Pulp

Harga bahan baku kertas, khususnya kraft pulp menunjukkan tren kenaikan sehingga menjadi sentimen positif untuk emiten kertas

Cetak Rekor, Prospek Emas Antam Masih Menjanjikan
| Sabtu, 18 Januari 2025 | 10:16 WIB

Cetak Rekor, Prospek Emas Antam Masih Menjanjikan

Lonjakan harga emas turut memoles harga emas Aneka Tambang (Antam) yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa alias all time high (ATH).

INDEKS BERITA

Terpopuler