Ini Ketentuan dan Besaran Tarif Pajak Penghasilan Final Tax Amnesty Jilid II Atau PPS

Senin, 27 Desember 2021 | 12:31 WIB
Ini Ketentuan dan Besaran Tarif Pajak Penghasilan Final Tax Amnesty Jilid II Atau PPS
[ILUSTRASI. Ilustrasi pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merilis aturan teknis  program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. KONTAN/Cheppy A Muchlis]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken aturan teknis pelaksanaan program pengungkapan sukarela atau PPS. Beleid yang akan berlaku mulai 1 Januari 2022 telah ditetapkan pada 22 Desember 2021.

Aturan teknis PPS alias tax amnesty jilid II termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak. 

Sri Mulyani menyebut PPS bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan basis data agar tercapai keadilan. Tidak ada yang tidak membayar pajak terus menerus, dan tidak ada yang harus membayar pajak terus menerus, harus adil. 

WP diharapkan tidak lagi menyembunyikan hartanya. Pasalnya, saat ini DJP telah memiliki akses keuangan yang tidak terbatas, Automatic Exchange of Information (AEoI), dan kesepakatan-kesepakatan global dengan negara lain. 

“Sebaiknya WP ikut saja, karena kalau enggak, setelah bulan Juni (2022), Pak Suryo dan timnya (DJP) akan menggunakan seluruh akses yang dimiliki untuk mengejar di manapun harta WP. Ini bukan ancaman, justru ini adalah fasilitas, silakan dimanfaatkan,” kata Sri Mulyani, saat sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang digelar Direktorat Jenderal Pajak (14/12/2021). 

Baca Juga: Ini Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Bisa Mengikuti PPS atau Tax Amnesty Jilid II

Tax amnesty jilid II atau PPS akan dilaksanakan selama enam bulan, mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

PPS dibagi menjadi dua, pertama, bagi WP yang sudah pernah mengikuti tax amnesty jilid I namun belum atau kurang dalam pengungkapan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015. Kedua, bagi WP Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 hingga 2020 belum dipenuhi. 

Harta bersih tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

Ketentuan dan tarif pajak penghasilan final untuk kedua jenis WP ini berbeda-beda. 

Tarif bagi yang sudah ikut tax amnesty jilid I >>>

Untuk WP yang sudah pernah mengikuti tax amnesty jilid pertama, tarifnya antara 6% hingga 11% dan diatur pada pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 196/2021 .

Pertama, tarif 6% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha di sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Kedua, 8% atas harta bersih yang berada di dalam negeri dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha di sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Baca Juga: Investor Tak Minat Manfaatkan Insentif

Ketiga, 6% atas harta bersih yang berada di luar negeri dengan ketentuan; dialihkan ke dalam negeri, diinvestasikan ke sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Keempat, 8% atas harta bersih yang berada di luar negeri dengan ketentuan; dialihkan ke dalam negeri, dan tidak diinvestasikan pada kegiatan sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Kelima, 11% atas harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri.

Tarif pajak bagi yang belum ikut tax amnesty >>>

Sementara itu, ketentuan tarif pajak final untuk WP Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 hingga 2020 belum dipenuhi, diatur dalam pasal 6 ayat 3. Besaran tarifnya berkisar antara 12% hingga 18%.

Pertama, 12% atas harta bersih yang berada di dalam negeri, dengen ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Kedua, 14% atas harta bersih yang berada di dalam negeri dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Baca Juga: Efektivitas Subsidi Pajak Tahun 2022 Dikaji

Ketiga, 12% atas harta bersih yang berada di luar negeri, dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dan dinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Keempat, 14% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia, dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dan tidak dinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Kelima, 18% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam negeri.

Bagikan

Berita Terbaru

Danantara Diminta Tak Buru-Buru Lepas Saham 11 BUMN yang Masuk Daftar HSC
| Senin, 16 November 2026 | 07:53 WIB

Danantara Diminta Tak Buru-Buru Lepas Saham 11 BUMN yang Masuk Daftar HSC

Memaksakan divestasi atau penawaran umum sekunder dalam kondisi pasar bearish berisiko menimbulkan kerugian nilai realisasi bagi negara.

Memulihkan Sampah Plastik dengan Daur Ulang
| Senin, 16 November 2026 | 07:36 WIB

Memulihkan Sampah Plastik dengan Daur Ulang

Penggunaan material daur ulang kini semakin masif. Investor pun semakin banyak yang tertarik menyuntikkan dana ke sektor ini. 

Bursa Saham Dikepung Sentimen dari Berbagai Arah
| Senin, 16 November 2026 | 07:35 WIB

Bursa Saham Dikepung Sentimen dari Berbagai Arah

Pasar saham domestik masih dibayangi sentimen suku bunga acuan dan pelemahan rupiah. Terlihat dari volatilitas IHSG.

Resmi Masuk LQ45 Mulai 18 November 2026, Begini Prospek Saham PWON, ERAA, dan GGRM
| Senin, 16 November 2026 | 07:26 WIB

Resmi Masuk LQ45 Mulai 18 November 2026, Begini Prospek Saham PWON, ERAA, dan GGRM

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) jadi pilihan analis sebagai saham paling menarik dari sisi valuasi dan fundamental.

Kejar Target Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik
| Senin, 16 November 2026 | 07:10 WIB

Kejar Target Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik

Pemerintah menargetkan pengembangan 9.633 SPKLU pada 2026 dan meningkat menjadi 62.918 unit pada 2030.

Pemerintah Membidik Manfaat Lebih Besar dari Sektor Pertambangan
| Senin, 16 November 2026 | 07:06 WIB

Pemerintah Membidik Manfaat Lebih Besar dari Sektor Pertambangan

Pemerintah ingin mengerek kontribusi dari minerba, pebisnis meminta kepastian regulasi dan berusaha hingga penertiban tambang ilegal

Belum Ada Penopang Rupiah pada Senin (16/11)
| Senin, 16 November 2026 | 06:45 WIB

Belum Ada Penopang Rupiah pada Senin (16/11)

Penguatan indeks dolar AS dan kenaikan yield US Treasury dipicu oleh kembali meningkatnya kekhawatiran geopolitik di Timur Tengah

NCKL Bertumpu Pada Kenaikan Produksi dan Efisiensi Biaya
| Senin, 16 November 2026 | 06:38 WIB

NCKL Bertumpu Pada Kenaikan Produksi dan Efisiensi Biaya

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) memiliki ruang pertumbuhan dari ekspansi peningkatan kapasitas pengolahan dan volume produksi. 

Pasar Saham Menanti Arah BI Rate
| Senin, 16 November 2026 | 06:35 WIB

Pasar Saham Menanti Arah BI Rate

IHSG masih akan disetir oleh pergerakan rupiah dan ekspektasi pelaku pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Sinyal Bunga Tinggi Menekan Harga Logam Mulia
| Senin, 16 November 2026 | 06:30 WIB

Sinyal Bunga Tinggi Menekan Harga Logam Mulia

Pelaku pasar mulai mengantisipasi kemungkinan kebijakan moneter AS yang lebih ketat menyusul perkembangan inflasi terbaru di AS.

INDEKS BERITA

Terpopuler