Ini Ketentuan dan Besaran Tarif Pajak Penghasilan Final Tax Amnesty Jilid II Atau PPS

Senin, 27 Desember 2021 | 12:31 WIB
Ini Ketentuan dan Besaran Tarif Pajak Penghasilan Final Tax Amnesty Jilid II Atau PPS
[ILUSTRASI. Ilustrasi pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merilis aturan teknis  program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. KONTAN/Cheppy A Muchlis]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken aturan teknis pelaksanaan program pengungkapan sukarela atau PPS. Beleid yang akan berlaku mulai 1 Januari 2022 telah ditetapkan pada 22 Desember 2021.

Aturan teknis PPS alias tax amnesty jilid II termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak. 

Sri Mulyani menyebut PPS bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan basis data agar tercapai keadilan. Tidak ada yang tidak membayar pajak terus menerus, dan tidak ada yang harus membayar pajak terus menerus, harus adil. 

WP diharapkan tidak lagi menyembunyikan hartanya. Pasalnya, saat ini DJP telah memiliki akses keuangan yang tidak terbatas, Automatic Exchange of Information (AEoI), dan kesepakatan-kesepakatan global dengan negara lain. 

“Sebaiknya WP ikut saja, karena kalau enggak, setelah bulan Juni (2022), Pak Suryo dan timnya (DJP) akan menggunakan seluruh akses yang dimiliki untuk mengejar di manapun harta WP. Ini bukan ancaman, justru ini adalah fasilitas, silakan dimanfaatkan,” kata Sri Mulyani, saat sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang digelar Direktorat Jenderal Pajak (14/12/2021). 

Baca Juga: Ini Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Bisa Mengikuti PPS atau Tax Amnesty Jilid II

Tax amnesty jilid II atau PPS akan dilaksanakan selama enam bulan, mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

PPS dibagi menjadi dua, pertama, bagi WP yang sudah pernah mengikuti tax amnesty jilid I namun belum atau kurang dalam pengungkapan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015. Kedua, bagi WP Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 hingga 2020 belum dipenuhi. 

Harta bersih tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

Ketentuan dan tarif pajak penghasilan final untuk kedua jenis WP ini berbeda-beda. 

Tarif bagi yang sudah ikut tax amnesty jilid I >>>

Untuk WP yang sudah pernah mengikuti tax amnesty jilid pertama, tarifnya antara 6% hingga 11% dan diatur pada pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 196/2021 .

Pertama, tarif 6% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha di sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Kedua, 8% atas harta bersih yang berada di dalam negeri dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha di sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Baca Juga: Investor Tak Minat Manfaatkan Insentif

Ketiga, 6% atas harta bersih yang berada di luar negeri dengan ketentuan; dialihkan ke dalam negeri, diinvestasikan ke sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Keempat, 8% atas harta bersih yang berada di luar negeri dengan ketentuan; dialihkan ke dalam negeri, dan tidak diinvestasikan pada kegiatan sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Kelima, 11% atas harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri.

Tarif pajak bagi yang belum ikut tax amnesty >>>

Sementara itu, ketentuan tarif pajak final untuk WP Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 hingga 2020 belum dipenuhi, diatur dalam pasal 6 ayat 3. Besaran tarifnya berkisar antara 12% hingga 18%.

Pertama, 12% atas harta bersih yang berada di dalam negeri, dengen ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Kedua, 14% atas harta bersih yang berada di dalam negeri dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Baca Juga: Efektivitas Subsidi Pajak Tahun 2022 Dikaji

Ketiga, 12% atas harta bersih yang berada di luar negeri, dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dan dinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Keempat, 14% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia, dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dan tidak dinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam negeri dan/atau surat berharga negara.

Kelima, 18% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam negeri.

Bagikan

Berita Terbaru

Tingginya Minat Kendaraan Bekas, Saham Emien TP Rachmat (ASLC) Bersiap Tancap Gas
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 13:15 WIB

Tingginya Minat Kendaraan Bekas, Saham Emien TP Rachmat (ASLC) Bersiap Tancap Gas

ASLC diperkirakan akan menikmati performa penjualan mobil bekas Caroline dengan proyeksi CAGR pendapatan 2024–2027 sebesar 18,2%.

Intiland Development (DILD) Fokus Jual Produk Properti Siap Huni
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 09:50 WIB

Intiland Development (DILD) Fokus Jual Produk Properti Siap Huni

Di tengah lesunya sektor properti, DILD bakal fokus melanjutkan sejumlah program promosi yang sudah berjalan pada paruh kedua tahun ini

Sektor Konsumer Dihimpit Daya Beli, Sahamnya Cocok Buat Investor Menengah-Panjang
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 08:48 WIB

Sektor Konsumer Dihimpit Daya Beli, Sahamnya Cocok Buat Investor Menengah-Panjang

Ada peluang perbaikan kinerja sektor konsumer di kuartal IV-2025 seiring momen musiman Natal dan Tahun Baru.

Ini Aset Kripto yang Paling Cepat Rebound Usai Sempat Crash Gara-Gara Ulah Trump
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 08:10 WIB

Ini Aset Kripto yang Paling Cepat Rebound Usai Sempat Crash Gara-Gara Ulah Trump

WLFI, Aster, dan Sonic Labs mendapatkan perhatian karena tindakan konkret mereka dalam menstabilkan pasar lewat buyback.

P2P Lending Dana Syariah Indonesia Urung Buka Kembali Kantornya, Investor Gigit Jari
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 07:45 WIB

P2P Lending Dana Syariah Indonesia Urung Buka Kembali Kantornya, Investor Gigit Jari

Aktivitas karyawan dan layanan operasional Danasyariah saat ini masih dilakukan secara daring hingga waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut.

Trump dan AS Jadi Pusat Ketidakpastian, Harga Emas Dunia Berpotensi Cetak Rekor Baru
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 07:40 WIB

Trump dan AS Jadi Pusat Ketidakpastian, Harga Emas Dunia Berpotensi Cetak Rekor Baru

Dalam skenario optimis. harga emas bahkan bisa mencapai US$ 5.000 jika faktor pendorong seperti permintaan bank sentral terus menguat. 

Rumor Masuknya Happy Hapsoro Menyulut Saham GZCO, Fundamental dan Prospek Memang Oke
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:59 WIB

Rumor Masuknya Happy Hapsoro Menyulut Saham GZCO, Fundamental dan Prospek Memang Oke

Dalam jangka pendek saham GZCO berpotensi menguji area psikologis 300 namun investor disarankan tetap waspada.

Pelemahan Rupiah Tertahan Data Ekonomi Tiongkok
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:45 WIB

Pelemahan Rupiah Tertahan Data Ekonomi Tiongkok

Rupiah melemah tipis terhadap dolar AS di tengah sentimen risk off oleh kekhawatiran eskalasi perang dagang.

Menyeimbangkan Portofolio Investasi di Tengah Ketidakpastian Tinggi di Kuartal IV
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:30 WIB

Menyeimbangkan Portofolio Investasi di Tengah Ketidakpastian Tinggi di Kuartal IV

Pada akhir kuartal  tahun ini, pelaku pasar kembali dihadapkan pada volatilitas tinggi akibat dinamika global dan arah kebijakan moneter.

Waspadai Efek Negatif Penyerapan Pesat Dana SAL dalam Waktu Singkat
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:20 WIB

Waspadai Efek Negatif Penyerapan Pesat Dana SAL dalam Waktu Singkat

Realisasi penyerapan dana SAL  dalam kredit sudah signifikan menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler