KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investasi dan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus kerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)Ma'ruf Amin dalam memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan. Jokowi menyampaikan agenda pemerintahannya dalam acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7) malam.
Jokowi menyebut ada lima prioritas dalam pemerintahan periode keduanya. Kelima hal itu adalah: melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mengundang investasi, mereformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.
Pembangunan infrastruktur telah digeber Jokowi pada periode pemerintahan pertamanya. Dengan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu hingga 7% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019.
Sayangnya, target tersebut tak tercapai. Hanya pengendalian inflasi yang berhasil dicapai. Adapun ekonomi hanya tumbuh 5% setiap tahun selama Jokowi memerintah.
Sebab itu Ekonom Senior Institute Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai, agenda utama pemerintahan Jokowi adalah memastikan Indonesia tidak tumbuh lemah pada tingkat moderat sebesar 5%. Selain untuk mengurangi pengangguran, pertumbuhan yang tinggi juga diperlukan agar Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income).
Didik juga menilai, pemerintahan Jokowi perlu memperkuat sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial. Dia menyebut sektor industri dan perdagangan yang selama empat tahun terakhir tumbuh rendah, pertanian, dan pariwisata untuk menghasilkan devisa.
Jika sektor-sektor tersebut tumbuh rendah, perekonomian juga akan sulit terdongkrak. "Dua hingga tiga dekade yang lalu, pertumbuhan industri bisa mencapai 10%," kata Didik, kemarin.
Dia juga menyebut agenda penting Jokowi yang lain, yaitu kepemimpinan ekonomi ke depan yang harus lebih kuat dan lebih solid. "Pertumbuhan 5% adalah keniscayaan, tanpa usaha kebijakan yang memadai," tambahnya.
Empat harapan pebisnis
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebutkan ada empat hal yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama, melakukan amendemen Undang-Undang Tenaga Kerja. "Ini momentumnya, harus segera dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan untuk meningkatkan daya saing pekerja," terang Hariyadi.
Kedua, pembenahan paket kebijakan ekonomi, khususnya satuan tugas (satgas) yang ada. Ketiga, reformasi perpajakan berupa penurunan pajak penghasilan (PPh) baik PPh badan maupun PPh orang pribadi untuk mendorong ekspansi. Adapun keempat, mengatasi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).
Sementara itu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menagih janji Jokowi terkait revisi Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR). Sebab, pemerintah menargetkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern selesai tahun lalu.
Ketua Aprindo Roy Nicholas mengatakan, proses merevisi RDTR sudah terlampau berlarut-larut, berlangsung sejak 2015. Padahal, kepastian RDTR sangat penting bagi pengusaha ritel untuk mengepakkan ekspansi.
Sejauh ini baru 40 wilayah dari kabupaten dan kota yang memiliki RDTR. Padahal total kabupaten dan kota di Indonesia sekitar 516. Artinya ruang ekspansi pengusaha ritel terhambat di 476 kabupaten dan kota.
