Inilah Strategi Pendanaan Pemerintah untuk Menutup Defisit Anggaran yang Kian Lebar

Jumat, 19 Juli 2019 | 08:11 WIB
Inilah Strategi Pendanaan Pemerintah untuk Menutup Defisit Anggaran yang Kian Lebar
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Penerimaan pajak tahun ini makin terbatas hingga memperbesar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019. Ini artinya, pemerintah harus siap menambah pembiayaan.

Dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR beberapa waktu lalu, pemerintah memperkirakan defisit anggaran sampai akhir tahun mencapai 1,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melebar dari yang ditargetkan dalam APBN 2019 sebesar 1,84% dari PDB.

"Walaupun tidak terdevaluasi terlalu jauh, ini akibat tren pelemahan penerimaan dengan perekonomian yang mengalami tekanan," kata Sri Mulyani, Selasa (16/7).

Hingga akhir semester I-2019, realisasi defisit anggaran telah mencapai 0,84% dari PDB. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan defisit anggaran pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,75% dari PDB.

Dengan proyeksi defisit anggaran akan melebar, pemerintah memperkirakan realisasi pembiayaan akhir tahun juga melebihi target, yaitu sebesar 105% dari target yakni mencapai Rp 296 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman menambahkan, pemerintah memiliki dua opsi utang untuk menambal defisit tersebut. Pertama, memperbesar penerbitan surat berharga negara (SBN). Kedua, memperbesar penarikan pinjaman.

"Kami punya fleksibilitas untuk dua hal itu," kata Luky kepada KONTAN, Kamis (18/7). Meski pun demikian Luky masih enggan menyebut opsi mana yang paling memungkinkan yang akan diambil pemerintah. Sebab pemilihan opsi itu tergantung pada kondisi pasar keuangan, termasuk potensi risikonya.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai, langkah yang paling mudah yang bisa diambil pemerintah yaitu dengan memperbesar penerbitan SBN. Jika pemerintah mau menerbitkan kembali global bonds, hal ini bisa dijadikan sebagai tabungan oleh pemerintah jika sewaktu-waktu membutuhkan likuiditas dollar.

Selain itu, imbal hasil (yield) juga berpotensi turun sejalan dengan potensi penurunan kembali bunga acuan Bank Indonesia (BI), setelah penurunan pada bulan ini.

"Artinya kan masih panjang. Investor bisa beli saat ini, karena ke depan ada potensi harga obligasi naik karena yield turun," tambah Lana.

Lana memperkirakan, pemerintah bakal menjaga defisit anggaran akhir tahun ini agar tidak melampaui 2% dari PDB. Menurutnya, pemerintah selalu memiliki cara untuk menambal defisit, baik melalui penghematan anggaran belanja maupun dengan menambah utang.

"Pemerintah bilang tidak akan ada pemangkasan (belanja). Tapi pemerintah selalu melakukan," tambah dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam
| Selasa, 13 Januari 2026 | 10:00 WIB

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam

Selain faktor moneter, lonjakan harga emas juga sangat dipengaruhi oleh eskalasi risiko geopolitik global, dari Venezuela kini bergeser ke Iran.

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30 WIB

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​

Ruang konsumsi barang non-esensial diprediksi kian terbatas dan pola belanja masyarakat cenderung menjadi lebih selektif.

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:04 WIB

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan

Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2025 diperkirakan tumbuh melambat menjadi 4,4% secara tahunan  

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:01 WIB

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun

Kebutuhan belanja pemerintah di kuartal pertama tahun ini diperkirakan mencapai Rp 700 triliun, namun penerimaan belum akan optimal

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:30 WIB

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan

Dalam jangka panjang, kasus korupsi pajak bakal menyeret rasio perpajakan Indonesia                 

BUVA Volatil: Reli Lanjut atau Profit Taking?
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:16 WIB

BUVA Volatil: Reli Lanjut atau Profit Taking?

Dengan kecenderungan uptrend yang mulai terbentuk, investor bisa menerapkan strategi buy on weakness saham BUVA yang dinilai masih relevan.

Saham Bakrie Non-Minerba Ikut Naik Panggung, Efek Euforia BUMI-BRMS & Narasi Sendiri
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:53 WIB

Saham Bakrie Non-Minerba Ikut Naik Panggung, Efek Euforia BUMI-BRMS & Narasi Sendiri

Meski ikut terimbas flash crash IHSG, hingga 12 Januari 2026 persentase kenaikan saham Bakrie non-minerba masih berkisar antara 15% hingga 83%.

Industri Kemasan Berharap dari Lebaran
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:39 WIB

Industri Kemasan Berharap dari Lebaran

Inaplas belum percaya diri dengan prospek industri plastik keseluruhan pada 2026, lantaran barang jadi asal China membanjiri pasar lokal.

Laju Kendaraan Niaga Masih Terasa Berat
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:33 WIB

Laju Kendaraan Niaga Masih Terasa Berat

Sektor logistik hingga tambang masih jadi penopang terhadap penjualan kendaraan niaga pada tahun ini

Menakar Kilau Dividen UNVR 2026 Pasca Divestasi Sariwangi dan Spin Off Bisnis Es Krim
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:33 WIB

Menakar Kilau Dividen UNVR 2026 Pasca Divestasi Sariwangi dan Spin Off Bisnis Es Krim

Dividen PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) diprediksi makin menarik usai spin off es krim dan lepas Sariwangi.

INDEKS BERITA

Terpopuler