Inilah Strategi Pendanaan Pemerintah untuk Menutup Defisit Anggaran yang Kian Lebar

Jumat, 19 Juli 2019 | 08:11 WIB
Inilah Strategi Pendanaan Pemerintah untuk Menutup Defisit Anggaran yang Kian Lebar
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Penerimaan pajak tahun ini makin terbatas hingga memperbesar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019. Ini artinya, pemerintah harus siap menambah pembiayaan.

Dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR beberapa waktu lalu, pemerintah memperkirakan defisit anggaran sampai akhir tahun mencapai 1,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melebar dari yang ditargetkan dalam APBN 2019 sebesar 1,84% dari PDB.

"Walaupun tidak terdevaluasi terlalu jauh, ini akibat tren pelemahan penerimaan dengan perekonomian yang mengalami tekanan," kata Sri Mulyani, Selasa (16/7).

Hingga akhir semester I-2019, realisasi defisit anggaran telah mencapai 0,84% dari PDB. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan defisit anggaran pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,75% dari PDB.

Dengan proyeksi defisit anggaran akan melebar, pemerintah memperkirakan realisasi pembiayaan akhir tahun juga melebihi target, yaitu sebesar 105% dari target yakni mencapai Rp 296 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman menambahkan, pemerintah memiliki dua opsi utang untuk menambal defisit tersebut. Pertama, memperbesar penerbitan surat berharga negara (SBN). Kedua, memperbesar penarikan pinjaman.

"Kami punya fleksibilitas untuk dua hal itu," kata Luky kepada KONTAN, Kamis (18/7). Meski pun demikian Luky masih enggan menyebut opsi mana yang paling memungkinkan yang akan diambil pemerintah. Sebab pemilihan opsi itu tergantung pada kondisi pasar keuangan, termasuk potensi risikonya.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai, langkah yang paling mudah yang bisa diambil pemerintah yaitu dengan memperbesar penerbitan SBN. Jika pemerintah mau menerbitkan kembali global bonds, hal ini bisa dijadikan sebagai tabungan oleh pemerintah jika sewaktu-waktu membutuhkan likuiditas dollar.

Selain itu, imbal hasil (yield) juga berpotensi turun sejalan dengan potensi penurunan kembali bunga acuan Bank Indonesia (BI), setelah penurunan pada bulan ini.

"Artinya kan masih panjang. Investor bisa beli saat ini, karena ke depan ada potensi harga obligasi naik karena yield turun," tambah Lana.

Lana memperkirakan, pemerintah bakal menjaga defisit anggaran akhir tahun ini agar tidak melampaui 2% dari PDB. Menurutnya, pemerintah selalu memiliki cara untuk menambal defisit, baik melalui penghematan anggaran belanja maupun dengan menambah utang.

"Pemerintah bilang tidak akan ada pemangkasan (belanja). Tapi pemerintah selalu melakukan," tambah dia.

Bagikan

Berita Terbaru

 Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:39 WIB

Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti

Impor LPG, bahan bakar minyak, dan minyak mentah dari AS akan menambah beban fiskal karena jumlah subsidi membengkak

 Dari Finance Terjun ke Properti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:33 WIB

Dari Finance Terjun ke Properti

Perjalanan karier Surina sebagai ahli keuangan hingga menjadi Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap

ITMG mengembangkan bisnis EBT melalui anak usahanya, PT ITM Bhinneka Power (IBP) dan PT ITM Energi Utama

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor

MBTO sudah aktif menjajaki pasar luar negeri sejak 2011 silam, dan terus meningkatkan agresivitas ekspansi mereka.

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen

Pemerintah ingin CPO hingga kayu manis dikenakan tarif bea masuk Amerika Serikat sebesar nol persen  

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi

Di tengah isu likuiditas ketat yang kerap dikeluhkan oleh bankir, secara mengejutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan melesat pada Juni 2025. 

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim

DJP sebut belum ada satu pun wajib pajak yang mengajukan tax holiday terkait financial center, pemindahan kantor pusat, serta super tax deduction

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru

Mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,5 triliun hingga akhir kuartal kedua tahun ini atau 30 Juni 2025.

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:15 WIB

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah

Muhammadiyah masih berniat untuk memiliki Bank Umum Syariah (BUS) dan tengah menjajaki membeli KB Bank Syariah.

Subsidi Bunga KUR untuk Developer 5% per Tahun
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:10 WIB

Subsidi Bunga KUR untuk Developer 5% per Tahun

Untuk KUR perumahan dari supply, plafon kredit maksimal Rp 5 miliar. Dalam plafon maksimal diberikan perpanjangan akses empat kali revolving

INDEKS BERITA