Inilah Vaksin Covid-19 yang Telah Mengantongi Persetujuan Darurat dari WHO

Jumat, 21 Mei 2021 | 21:34 WIB
Inilah Vaksin Covid-19 yang Telah Mengantongi Persetujuan Darurat dari WHO
[ILUSTRASI. Infografik: Vaksin yang telah mendapat persetujuan darurat dari WHO per pekan kedua Mei 2021.]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 7 Mei lalu menerbitkan emergency use listing (EUL) untuk vaksin Covid-19 hasil kerjasama Sinopharm dan Beijing Institute of Biological Product Co Ltd (BIBP). Sebelum Sinopharm, sudah ada enam produsen vaksin Covid-19 yang mengantongi persetujuan darurat dari WHO (lihat infografik).

Vaksin Sinopharm merupakan vaksin Covid-19 buatan negara Asia pertama yang mendapat persetujuan darurat dari WHO. Sebelum ini, vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh SK Biosciences asal Korea Selatan juga telah mendapat persetujuan. Namun, vaksin yang dibuat SK sejatinya merupakan vaksin yang dikembangkan AstraZeneca.  

Sedangkan Sinopharm dan BIBP tak cuma sekadar menjadi pabrikan, tetapi juga mengembangkan vaksin dari virus inaktif tersebut. Dalam catatan Reuters, vaksin Covid-19 Sinopharm sekaligus menjadi vaksin pertama buatan China yang mendapat persetujuan darurat dari WHO.

Baca Juga: Jepang setujui lebih banyak vaksin Covid-19, perluas keadaan darurat

Patut dicatat, sebuah vaksin baru bisa diedarkan dan digunakan di sebuah negara, jika vaksin tersebut telah mendapatkan persetujuan dari regulator di negara yang bersangkutan. Ambil contoh di Indonesia. Vaksin baru bisa digunakan, apabila mendapatkan persetujuan dari regulator di sini, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Namun mendapatkan EUL dari WHO tetap penting bagi pembuat vaksin. Mendapatkan Daftar Penggunaan Darurat merupakan syarat yang harus dipenuhi vaksin yang ingin diedarkan melalui Covax facility. Istilah terakhir ini merujuk ke insiatif global yang bertujuan untuk menyediakan akses yang setara bagi tiap negara di dunia terhadap vaksin Covid-19.

EUL, menurut WHO, juga bisa menjadi rujukan regulator di masing-masing negara dalam memproses persetujuan darurat bagi vaksin Covid-19. WHO berharap pemberian EUL atas vaksin Covid-19 Sinopharm bakal mempercepat pelaksanaan vaksinasi di dunia.

Baca Juga: Satgas Covid-19 sebut pemberian vaksin AstraZeneca selain Batch CTMAV547 dilanjutkan

“Penambahan vaksin ini berpotensi mempercepat akses vaksin COVID-19 dengan cepat bagi negara-negara yang ingin melindungi petugas kesehatan dan populasi yang berisiko,” kata Dr Mariângela Simão, Asisten Direktur Jenderal Akses Produk Kesehatan WHO, seperti dikutip BBC.

Mengutip keterangan di situs resminya, sebelum menerbitkan EUL untuk vaksin Covid-19 Sinopharm WHO melakukan evaluasi atas manajemen risiko dan kesesuaian program. Tim penilai WHO yang beranggotakan ahli regulasi dari berbagai dunia dan technical advisory group, bertugas melakukan penilaian risiko-manfaat untuk rekomendasi independen.

Dalam penilaian vaksin Sinopharm, WHO juga menggelar di tempat fasilitas produksi.

Vaksin Covid-19 Sinopharm itu disebut memiliki tingkat efikasi sebesar 79%. Mengutip BBC, sebanyak 65 juta dosis vaksin tersebut telah dipergunakan di China dan berbagai negara lainnya, seperti Hungaria dan Uni Emirat Arab, sebelum vaksin tersebut mendapatkan persetujuan darurat dari WHO.

Indonesia akan menggunakan vaksin Covid-19 Sinopharm dalam vaksinasi skema gotong royong. Mengutip kontan.co.id, kedatangan pertama vaksin Covid-19 Sinopharm di Jakarta berlangsung pada 1 Mei lalu, dengan jumlah 500.000 dosis.

Selanjutnya: IMF: Butuh biaya US$ 50 miliar untuk mengakhiri pandemi Covid-19

 

Bagikan

Berita Terbaru

Punya Cuan Menarik, Investasi Jam Tangan Mewah Masih Diminati
| Minggu, 18 Januari 2026 | 06:17 WIB

Punya Cuan Menarik, Investasi Jam Tangan Mewah Masih Diminati

Minat untuk mengoleksi hingga investasi menjaga permintaan atas investasi jam tangan mewah di Indonesia

CYBR Akan Memperluas Jangkauan Pasar Keamanan Siber
| Minggu, 18 Januari 2026 | 06:13 WIB

CYBR Akan Memperluas Jangkauan Pasar Keamanan Siber

PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) membidik pendapatan lebih kuat dengan memperluas jangkauan ke berbagai negara

Prospek Bank Digital 2026: Kredit Diproyeksi tumbuh 11%, Sementara Laba Naik 5%
| Minggu, 18 Januari 2026 | 06:04 WIB

Prospek Bank Digital 2026: Kredit Diproyeksi tumbuh 11%, Sementara Laba Naik 5%

Sejumlah emiten bank digital mulai mencatatkan kenaikan harga disertai peningkatan volume transaksi, menandakan adanya akumulasi jangka pendek.

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:10 WIB

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit

Manajemen HALO menjalankan strategi efisiensi biaya secara berkelanjutan, khususnya pada cost of production

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02 WIB

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis

Namun, industri pelayaran selama tahun lalu masih menghadapi tekanan, terutama pada tingkat utilisasi dan harga sewa kapal.

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

INDEKS BERITA