KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia boleh jadi lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Namun, kualitas pertumbuhan masih harus ditingkatkan dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Harapannya, ekonomi Indonesia ke depan akan memiliki daya saing lebih baik.
Berdasarkan data Asia Productivity Organization tahun 2022, sebanyak 83% investasi yang masuk Indonesia pada tahun 2020 lalu, berkaitan dengan konstruksi dan bangunan. Selain itu, sebesar 10% berupa modal untuk non teknologi informasi, 4% investasi berkaitan dengan pembangunan transportasi, dan 3% sisanya merupakan investasi di bidang teknologi informasi.
Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, dari data tersebut, tidak ada investasi yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan alias research and development (R&D). Padahal penanaman modal di bidang R&D diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Faisal, berdasarkan data Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) tahun 2022, nilai R&D Indonesia hanya 17,5 dan di peringkat 115 dari 132 negara.
Baca Juga: Mengharap Devisa Pariwisata Naik di Ujung Pandemi
Sementara berdasarkan data Bank Dunia, rasio belanja R&D Indonesia pada tahun 2020 hanya 0,28% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari 28 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat 27. Posisi Indonesia hanya lebih tinggi dari Myanmar yang sebesar 0,15% terhadap PDB.
"Kalau perkembangan R&D jelek, maka kemampuan inovasi akan jelek. Sehingga bisa saja Indonesia makin tidak berdaya saing," kata Faisal.
Ia mengklaim, indikasi utamanya pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat. Data Badan Pusat Statistik (BPS), tren perlambatan ekonomi domestik telah terjadi sejak tahun 2012. Saat itu, pertumbuhan ekonomi tercatat 6,3% dari tahun sebelumnya sebesar 6,5%. Sejak 2013 ekonomi Indonesia sulit beranjak dari angka 5%.
Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas investasi yang masuk. Pertama, memanfaatkan investasi yang masuk untuk mengembangkan sumber daya. Salah satunya, adalah transportasi berbasis laut untuk menekan kesenjangan.
Baca Juga: Kuota Haji Indonesia Bertambah Jadi 221.000 Jemaah
Kedua, menarik investasi berbasis teknologi informasi dan berbasis R&D. Menurut Faisal, investasi di kedua bidang ini mampu mengembangkan kemampuan inovasi Indonesia untuk menjabarkan tantangan yang akan datang dan menyediakan opsi langkah yang perlu diambil. Dengan demikian, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi akan terbangun.
Ketiga, memperbaiki pilar politik. Dalam hal ini, Faisal menyayangkan proyek investasi yang masuk hanya dinikmati oleh segelintir orang yang dianggap akrab dengan pemerintah.
Dorong manufaktur
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan, pemerintah masih perlu mendorong investasi sektor manufaktur. Sektor ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
"Urgensi saat ini adalah menarik investasi di sektor manufaktur sebab saat ini masih banyak tenaga kerja yang belum terserap," kata Riefky kepada KONTAN, Minggu (8/1).
Dari data Kementerian Investasi, sektor jasa telah mendominasi investasi di Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Indonesia rendah.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjabarkan, realisasi investasi Januari-September 2014 mencapai Rp 342,70 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 960.336. Sementara pada Januari-September 2022, realisasi investasi mencapai Rp 892,4 triliun. Namun, tenaga kerja yang diserao hanya 965.112.
Untuk menarik investasi di sektor manufaktur, pemerintah bisa menawarkan insentif pajak, mendorong kemudahan pemberian izin, penurunan biaya logistik, dan pemberantasan pungli. Hal ini juga untuk menekan biaya investasi di Indonesia yang saat ini dinilai masih tinggi.
