Invoice Ongkos Krisis

Kamis, 06 Januari 2022 | 09:00 WIB
Invoice Ongkos Krisis
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Alhamdulillah, satu babak  tahun 2021 bisa dilalui dengan selamat. Misi selanjutnya ialah menaklukkan episode 2022.

Menurut kepercayaan Tionghoa, tahun 2022 adalah tahun macan air yang melambangkan kekuatan, pengusir kejahatan, dan keberanian. Dengan demikian, tahun ini diyakini lebih mentereng dari tahun lalu.

Yang sudah tampak lebih jelas, optimisme terlihat lebih menyala manakala memasuki tahun baru ini.  Banyak orang berharap, era pemulihan terjadi di tahun ini, dan keluar dari lumpur pandemi Covid-19.  

Bank Indonesia (BI) misalnya, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di kisaran 4,7%-5,5%. Angka proyeksi tersebut lebih tinggi daripada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang berkisar 3,2%-4%. BI juga berkeyakinan bahwa pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia akan terjadi pada tahun ini,

Namun jangan lupa, pemulihan, new normal atau apa pun namanya, sesungguhnya membawa konsekuensi dilematis. Misalnya, kita harus siap ditagih dan disodori "invoice" untuk membayar kembali berbagai ongkos penanganan krisis.

Sebagai gambaran, periode 2020 dan 2021, dana stimulus ekonomi global  mencapai sekitar US$ 11,7 triliun. Di periode yang sama, Indonesia menggelontorkan sekitar Rp 1.200 triliun dalam paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mayoritas dana stimulus  bersumber dari utang yang wajib dikembalikan.

Nah, era pemulihan ini tak ubahnya merupakan periode untuk menagih kembali utang stimulus. Berbagai cara ditempuh untuk mengembalikan anggaran stimulus yang sudah digelontorkan. Mulai dari kenaikan bunga acuan bank sentral, penerapan pajak tinggi hingga penambahan pajak baru.  

Amerika Serikat misalnya, selain menaikkan tarif pajak di tahun depan, tahun ini bank sentralnya  (The Fed)  akan menaikkan bunga acuan di tahun ini. Bunga acuan naik, berarti bunga kredit naik yang pada gilirannya juga akan menaikkan penerimaan pajaknya.  

Di Indonesia, pemerintah juga sudah menyiapkan segepok "ïnvoice" ongkos penanganan krisis. Sebagai contoh, tahun ini tarif sejumlah jenis pajak bakal naik. Anggaran  subsidi bakal dipangkas, sementara  program tax amnesty jilid II juga bakal digelar.

Pendek kata, semua potensi bakal digenjot untuk mengembalikan lagi utang stimulus.

Suka tidak suka, itulah konsekuensi dan harga pemulihan. Nyaris tiada yang luput dari tagihan untuk "mengembalikan" dana stimulus itu, kendati Anda tak menikmatinya.  

Bagikan

Berita Terbaru

Indonesia Tawarkan Bisnis Karbon ke Forum APEC
| Selasa, 03 Februari 2026 | 05:25 WIB

Indonesia Tawarkan Bisnis Karbon ke Forum APEC

Para pengusaha Indonesia bakal menggelar ABAC Meeting I mulai minggu depan untuk membahas sejumlah masukan bisnis ke pemerintahan APEC.

Tugas Berat Menanti Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan
| Selasa, 03 Februari 2026 | 05:25 WIB

Tugas Berat Menanti Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan

Parlemen mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Marketing Sales Bumi Serpong Damai (BSDE) Tahun 2025 Melampaui Target
| Selasa, 03 Februari 2026 | 05:15 WIB

Marketing Sales Bumi Serpong Damai (BSDE) Tahun 2025 Melampaui Target

Emiten properti Grup Sinar Mas, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mencatatkan prapenjualan alias marketing sales Rp 10,04 triliun di 2025. 

Leasing Incar Peluang dari Ketatnya Ramainya Merek Mobil Baru
| Selasa, 03 Februari 2026 | 05:15 WIB

Leasing Incar Peluang dari Ketatnya Ramainya Merek Mobil Baru

Meski penjualan otomotif masih lesu, namun agen pemegang merek (APM) baru terus berdatangan dan  menjejali pasar dengan produk-produk anyar

Sinyal Darurat Lapangan Pekerjaan Formal
| Selasa, 03 Februari 2026 | 05:10 WIB

Sinyal Darurat Lapangan Pekerjaan Formal

Mandiri Institute mencatat ternyata banyak kelas menengah yang menjadi pekerja informal sepanjang tahun 2025.

Prabowo Akan Larang Ekspor Minyak Jelantah
| Selasa, 03 Februari 2026 | 05:10 WIB

Prabowo Akan Larang Ekspor Minyak Jelantah

Pelarangan ekspor minyak jelatah direncanakan untuk membantu hilirisasi minyak sawit yang salah satunya untuk avtur.

Menanti Efek Kenaikan HPE Emas dan Konsentrat
| Selasa, 03 Februari 2026 | 05:05 WIB

Menanti Efek Kenaikan HPE Emas dan Konsentrat

Kinerja produsen emas serta tembaga berpotensi terkerek kenaikan harga patokan ekspor emas dan konsentrat.

IHSG Diwarnai Sentimen Pertemuan BEI dan MSCI, Simak Rekomendasi Saham Hari ini
| Selasa, 03 Februari 2026 | 05:05 WIB

IHSG Diwarnai Sentimen Pertemuan BEI dan MSCI, Simak Rekomendasi Saham Hari ini

Di tengah beragam sentimen yang mewarnai pergerakan IHSG, analis menyarankan investor mencermati beberapa saham emiten berikut ini.

IHSG Anjlok 4,88%, Intip Prediksi Arah dan Rekomendasi Saham Hari Ini (3/2)
| Selasa, 03 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Anjlok 4,88%, Intip Prediksi Arah dan Rekomendasi Saham Hari Ini (3/2)

IHSG kehilangan 406 poin dalam sehari, akumulasi penurunan mingguan mencapai 11,73%. Cari tahu penyebab dan proyeksi selanjutnya.

Bank Hati-Hati Mengkaji Aturan Baru Free Float
| Selasa, 03 Februari 2026 | 04:40 WIB

Bank Hati-Hati Mengkaji Aturan Baru Free Float

20 bank terancam wajib lepas saham pengendali imbas aturan free float OJK. Peluang investor ritel makin besar! Cek daftarnya sekarang.

INDEKS BERITA