Invoice Ongkos Krisis

Kamis, 06 Januari 2022 | 09:00 WIB
Invoice Ongkos Krisis
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Alhamdulillah, satu babak  tahun 2021 bisa dilalui dengan selamat. Misi selanjutnya ialah menaklukkan episode 2022.

Menurut kepercayaan Tionghoa, tahun 2022 adalah tahun macan air yang melambangkan kekuatan, pengusir kejahatan, dan keberanian. Dengan demikian, tahun ini diyakini lebih mentereng dari tahun lalu.

Yang sudah tampak lebih jelas, optimisme terlihat lebih menyala manakala memasuki tahun baru ini.  Banyak orang berharap, era pemulihan terjadi di tahun ini, dan keluar dari lumpur pandemi Covid-19.  

Bank Indonesia (BI) misalnya, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di kisaran 4,7%-5,5%. Angka proyeksi tersebut lebih tinggi daripada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang berkisar 3,2%-4%. BI juga berkeyakinan bahwa pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia akan terjadi pada tahun ini,

Namun jangan lupa, pemulihan, new normal atau apa pun namanya, sesungguhnya membawa konsekuensi dilematis. Misalnya, kita harus siap ditagih dan disodori "invoice" untuk membayar kembali berbagai ongkos penanganan krisis.

Sebagai gambaran, periode 2020 dan 2021, dana stimulus ekonomi global  mencapai sekitar US$ 11,7 triliun. Di periode yang sama, Indonesia menggelontorkan sekitar Rp 1.200 triliun dalam paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mayoritas dana stimulus  bersumber dari utang yang wajib dikembalikan.

Nah, era pemulihan ini tak ubahnya merupakan periode untuk menagih kembali utang stimulus. Berbagai cara ditempuh untuk mengembalikan anggaran stimulus yang sudah digelontorkan. Mulai dari kenaikan bunga acuan bank sentral, penerapan pajak tinggi hingga penambahan pajak baru.  

Amerika Serikat misalnya, selain menaikkan tarif pajak di tahun depan, tahun ini bank sentralnya  (The Fed)  akan menaikkan bunga acuan di tahun ini. Bunga acuan naik, berarti bunga kredit naik yang pada gilirannya juga akan menaikkan penerimaan pajaknya.  

Di Indonesia, pemerintah juga sudah menyiapkan segepok "ïnvoice" ongkos penanganan krisis. Sebagai contoh, tahun ini tarif sejumlah jenis pajak bakal naik. Anggaran  subsidi bakal dipangkas, sementara  program tax amnesty jilid II juga bakal digelar.

Pendek kata, semua potensi bakal digenjot untuk mengembalikan lagi utang stimulus.

Suka tidak suka, itulah konsekuensi dan harga pemulihan. Nyaris tiada yang luput dari tagihan untuk "mengembalikan" dana stimulus itu, kendati Anda tak menikmatinya.  

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Menguat 0,26% Lawan Dolar AS, Ada Apa di Baliknya?
| Rabu, 04 Februari 2026 | 06:45 WIB

Kurs Rupiah Menguat 0,26% Lawan Dolar AS, Ada Apa di Baliknya?

Penguatan rupiah didorong oleh membaiknya sentimen risiko (risk-on) di pasar global akibat berita kesepakatan tarif antara AS dengan India.

IFEX 2026 Bidik Transaksi US$ 320 Juta
| Rabu, 04 Februari 2026 | 06:41 WIB

IFEX 2026 Bidik Transaksi US$ 320 Juta

HIMKI menargetkan nilai transaksi langsung (on the spot) IFEX 2026 mencapai US$ 320 juta, banhkan potensinya bisa lebih.

Merancang Peta Jalan Bisnis Keramik
| Rabu, 04 Februari 2026 | 06:37 WIB

Merancang Peta Jalan Bisnis Keramik

Saat ini Indonesia memiliki 36 perusahaan keramik dengan total kapasitas terpasang sebesar 650 juta meter persegi (m²).

Ada Tanda Permintaan Kredit Mulai Bergerak
| Rabu, 04 Februari 2026 | 06:35 WIB

Ada Tanda Permintaan Kredit Mulai Bergerak

​Suku bunga INDONIA kembali naik pada awal Februari 2026, menandakan aktivitas PUAB kian menguat seiring meningkatnya kebutuhan likuiditas bank

Pertamina EP Jadwalkan Pengeboran Sumur Baru
| Rabu, 04 Februari 2026 | 06:34 WIB

Pertamina EP Jadwalkan Pengeboran Sumur Baru

Pertamina EP Pangkalan Susu Field aktif melakukan well intervention pada beberapa sumur.untuk genjot produksi

Layanan Kereta Premium KAI Semakin Diminati
| Rabu, 04 Februari 2026 | 06:31 WIB

Layanan Kereta Premium KAI Semakin Diminati

Sepanjang Januari 2026, jumlah pelanggan layanan premium ini mencapai 4.273 orang, tumbuh 74,1% dibandingkan Januari 2025

Empat Perusahaan Keberatan Izin Dicabut
| Rabu, 04 Februari 2026 | 06:27 WIB

Empat Perusahaan Keberatan Izin Dicabut

Hashim mengungkapkan, keempat perusahaan  menyatakan tidak memiliki keterkaitan dengan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.

 Pemangkasan Produksi Batubara Perlu Ditinjau
| Rabu, 04 Februari 2026 | 06:24 WIB

Pemangkasan Produksi Batubara Perlu Ditinjau

Kementerian ESDM masih mengevaluasi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya 2026 untuk para penambang batubara

Nasib Reksadana Saham: Minus Awal Tahun, Bakal Untung 10%?
| Rabu, 04 Februari 2026 | 06:15 WIB

Nasib Reksadana Saham: Minus Awal Tahun, Bakal Untung 10%?

Reksadana saham minus 0,50% di Januari, namun lebih baik dari IHSG. Cari tahu kenapa ini jadi peluang investasi menarik.

Pertumbuhan vs Inflasi
| Rabu, 04 Februari 2026 | 06:14 WIB

Pertumbuhan vs Inflasi

Tanpa kendali harga yang nyata dan konkret, setiap kabar baik sektor manufaktur berisiko berubah menjadi ironi.

INDEKS BERITA

Terpopuler