Invoice Ongkos Krisis

Kamis, 06 Januari 2022 | 09:00 WIB
Invoice Ongkos Krisis
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Alhamdulillah, satu babak  tahun 2021 bisa dilalui dengan selamat. Misi selanjutnya ialah menaklukkan episode 2022.

Menurut kepercayaan Tionghoa, tahun 2022 adalah tahun macan air yang melambangkan kekuatan, pengusir kejahatan, dan keberanian. Dengan demikian, tahun ini diyakini lebih mentereng dari tahun lalu.

Yang sudah tampak lebih jelas, optimisme terlihat lebih menyala manakala memasuki tahun baru ini.  Banyak orang berharap, era pemulihan terjadi di tahun ini, dan keluar dari lumpur pandemi Covid-19.  

Bank Indonesia (BI) misalnya, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di kisaran 4,7%-5,5%. Angka proyeksi tersebut lebih tinggi daripada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang berkisar 3,2%-4%. BI juga berkeyakinan bahwa pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia akan terjadi pada tahun ini,

Namun jangan lupa, pemulihan, new normal atau apa pun namanya, sesungguhnya membawa konsekuensi dilematis. Misalnya, kita harus siap ditagih dan disodori "invoice" untuk membayar kembali berbagai ongkos penanganan krisis.

Sebagai gambaran, periode 2020 dan 2021, dana stimulus ekonomi global  mencapai sekitar US$ 11,7 triliun. Di periode yang sama, Indonesia menggelontorkan sekitar Rp 1.200 triliun dalam paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mayoritas dana stimulus  bersumber dari utang yang wajib dikembalikan.

Nah, era pemulihan ini tak ubahnya merupakan periode untuk menagih kembali utang stimulus. Berbagai cara ditempuh untuk mengembalikan anggaran stimulus yang sudah digelontorkan. Mulai dari kenaikan bunga acuan bank sentral, penerapan pajak tinggi hingga penambahan pajak baru.  

Amerika Serikat misalnya, selain menaikkan tarif pajak di tahun depan, tahun ini bank sentralnya  (The Fed)  akan menaikkan bunga acuan di tahun ini. Bunga acuan naik, berarti bunga kredit naik yang pada gilirannya juga akan menaikkan penerimaan pajaknya.  

Di Indonesia, pemerintah juga sudah menyiapkan segepok "ïnvoice" ongkos penanganan krisis. Sebagai contoh, tahun ini tarif sejumlah jenis pajak bakal naik. Anggaran  subsidi bakal dipangkas, sementara  program tax amnesty jilid II juga bakal digelar.

Pendek kata, semua potensi bakal digenjot untuk mengembalikan lagi utang stimulus.

Suka tidak suka, itulah konsekuensi dan harga pemulihan. Nyaris tiada yang luput dari tagihan untuk "mengembalikan" dana stimulus itu, kendati Anda tak menikmatinya.  

Bagikan

Berita Terbaru

Tak Boleh Rebutan
| Senin, 16 Februari 2026 | 06:10 WIB

Tak Boleh Rebutan

Keberhasilan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya diukur dari angka statistik distribusi makanan di sekolah.

Saham Konsumer 2026: Imlek & Ramadan Dorong Cuan Investor?
| Senin, 16 Februari 2026 | 06:00 WIB

Saham Konsumer 2026: Imlek & Ramadan Dorong Cuan Investor?

Volatilitas harga komoditas dan inflasi mengintai profit emiten konsumer. Pelajari risiko yang bisa menekan margin laba emiten sektor konsumer

Impor Kerbau Bisa Tekan Harga Daging Sapi
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:54 WIB

Impor Kerbau Bisa Tekan Harga Daging Sapi

Di sisi lain, izin impor daging baru diberikan pada awal Februari, sehingga pasokan tambahan belum langsung masuk ke pasar.

Industri F&B Mulai Kerek Produksi
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:51 WIB

Industri F&B Mulai Kerek Produksi

Permintaan makanan-minuman menanjak pada Ramadan, sehingga utilitas industri F&B naik menjadi di atas 70%-80%, dari rata-rata 60%-70%

Proyek Sampah Tahap II Menyasar 12 Daerah
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:47 WIB

Proyek Sampah Tahap II Menyasar 12 Daerah

Danantara membidik proyek pembangkit sampah di 12 daerah. "Untuk batch kedua, kita akan meeting lagi dengan Pak Menko (Pangan)," kata Rosan.

Electronic City  Intip Peluang dari Momen Ramadan
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:45 WIB

Electronic City Intip Peluang dari Momen Ramadan

 PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) memasang target kinerja 2026 bisa lebih baik dibandingkan 2025 yang bisa setara laju ekonomi nasional.

 Pemerintah akan Setop Ekspor Timah Mentah
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:45 WIB

Pemerintah akan Setop Ekspor Timah Mentah

Kebijakan larangan ekspor timah mentah seharusnya diikuti kesiapan industri hilir

, sehingga penyerapan timah optimal

Hasnur Internasional Shipping Masih Mengandalkan Batubara
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:35 WIB

Hasnur Internasional Shipping Masih Mengandalkan Batubara

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HAIS) mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih di sepanjang 2025.

Setengah Pekerja Indonesia Salah Kualifikasi
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:15 WIB

Setengah Pekerja Indonesia Salah Kualifikasi

72,3 juta pekerja Indonesia berisiko terjebak mismatch vertikal. Ketahui wilayah mana saja yang paling terdampak dan solusinya.

Ambisi Zero Accident  di Program Makan Bergizi Gratis
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:15 WIB

Ambisi Zero Accident di Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto mengakui masih ada kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis alias MBG.

INDEKS BERITA

Terpopuler