ILUSTRASI. Irak telah melakukan upaya baru untuk mengontrol pendapatan dari wilayah semi-otonom Kurdistan. REUTERS/Essam al-Sudani/File photo
Sumber: Reuters | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina
KONTAN.CO.ID - LONDON. Irak telah melakukan upaya baru untuk mengontrol pendapatan dari wilayah semi-otonom Kurdistan. Bagdad meminta perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di sana untuk menandatangani kontrak baru dengan pemasar milik negara SOMO ketimbang dengan Kurdistan Regional Government (KRG).
Pada 7 Mei 2022, Menteri Perminyakan Irak Ihsan Ismael mengatakan bahwa kementeriannya akan mulai menerapkan putusan pengadilan federal Bulan Februari 2022. Putusan itu menganggap dasar hukum sektor minyak dan gas Wilayah Kurdistan tidak konstitusional.
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
