Dugaan Rekayasa Laporan Keuangan Emiten BUMN Karya, Pemerintah Jangan Cuci Tangan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Biasanya, jarang ada orang yang mau membuka kekurangannya sendiri di depan umum. Namun apa yang disampaikan Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Senin 5 Juni 2023 memang agak di luar kebiasaan.
Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mencurigai laporan keuangan PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk telah dimanipulasi. Ia bilang, kedua BUMN karya itu melaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun padahal arus kasnya tak pernah positif.
Keberanian Tiko, panggilan akrab sang wamen, menyampaikan kecurigaan tersebut, di satu sisi tentu perlu diapresiasi sekaligus harus dibuktikan kebenarannya. Dus, kita perlu menunggu hasil investigasi yang dilakukan Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, terlepas dari itu, kecurigaan yang disampaikan Tiko sejatinya membuka borok pemerintah sendiri, termasuk Kementerian BUMN. Sebab, kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu ditugaskan sebagai pembina perusahaan-perusahaan pelat merah.
Kalau memang laporan keuangan BUMN-BUMN karya itu diduga bermasalah, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi selama bertahun-tahun tepat di depan hidung Kementerian BUMN sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang BUMN?
Bukankah sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali, pemerintah telah menempatkan orang-orangnya untuk duduk sebagai komisaris di BUMN? Lantas, apakah para komisaris itu tak pernah mengawasi jalannya perusahaan, tak pernah bikin laporan ke Kementerian BUMN, atau bikin laporan tapi tak pernah ditanggapi dengan serius?
Lagipula, bobroknya kondisi keuangan serta dugaan rekayasa laporan keuangan emiten BUMN karya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah kondisi yang tercipta, salah satunya akibat beban berat penugasan yang diberikan pemerintah. BUMN karya merupakan pelaksana utama dari berbagai proyek infrastruktur, terutama yang tak feasible secara bisnis.
Tak ada yang salah dengan ambisi Presiden Joko Widodo menggeber pembangunan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur yang diabaikan para penguasa sebelumnya selama puluhan tahun sejatinya merupakan modal penting bagi pembangunan.
Yang keterlaluan adalah jika seluruh kesalahan ditimpakan kepada BUMN-BUMN tersebut, lalu membiarkan mereka menanggung sendiri efek negatif penugasan pemerintah. Itu seperti ingin membereskan masalah sembari cuci tangan biar tak keliatan kotor.
