Jepang Akan Pangkas Nilai Obligasi Pemerintah yang Diterbitkan di Tahun Depan

Kamis, 23 Desember 2021 | 14:54 WIB
Jepang Akan Pangkas Nilai Obligasi Pemerintah yang Diterbitkan di Tahun Depan
[ILUSTRASI. Perdana Menteri Fumio Kishida berpidato di gedung parlemen di Tokyo, Jepang, 8 Oktober 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang berencana menerbitkan obligasi pemerintah berjangka 40 tahun senilai 4,2 triliun yen ($37 miliar) di tahun fiskal mendatang, demikian penuturan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Nilai obligasi bertenor 40 tahun yang akan diterbitkan naik hingga 70%, kendati nilai total obligasi yang diterbitkan menurun. 

Ini merupakan kenaikan untuk tahun ketiga berturut-turut dalam penerbitan obligasi 40-tahun, yang diawasi seara ketat oleh pasar. Rencana ini juga mencerminkan permintaan yang kuat dari perusahaan asuransi jiwa di ujung kurva imbal hasil yang panjang, kata sumber tersebut.

Penerbitan utang perdana di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida itu secara keseluruhan akan bernilai sekitar 200 triliun yen selama setahun. Penurunan nilai hingga sekitar 20 triliun yen dari tahun ini, mencerminkan upaya Kishida untuk membatasi utang publik negerinya, kata sumber tersebut.

Baca Juga: BOJ's Kuroda says inflation may approach 2% target through various channels

Sumber menolak untuk diidentifikasi karena informasi tersebut belum dipublikasikan. Sedang Kementerian Keuangan Jepang menolak untuk memberikan berkomentar.

Peningkatan penerbitan obligasi berjangka 40-tahun 

Dengan nilai yang direncanakan sebesar itu, berarti Jepang akan melelang obligasi berjangka 40 tahun dengan nilai sekitar 700 miliar yen setiap bulannya. Angka itu lebih tinggi daripada nilai rata-rata tiap lelang di tahun ini, yaitu 600 miliar yen, kata sumber tersebut.

Kenaikan nilai penerbitan obligasi 40 tahun juga berarti Pemerintah Jepang tidak akan menerbitkan obligasi dengan tenor super panjang setiap bulannya, kata sumber tersebut.

Baca Juga: Jepang di Bawah Kishida Memacu Langkah-langkah Demi Implementasi Kapitalisme Baru

Untuk mengurangi biaya pengguliran utang, nilai penerbitan obligasi diskonto pemerintah akan dipangkas di tahun fiskal berikutnya hingga melampaui 10 triliun yen, kata sumber tersebut.

Rincian rencana penerbitan utang tersebut belum pernah diberitakan sebelumnya.

Pemerintah Jepang akan melanjutkan penerbitan inflation-linked bond yang berjangka lima tahun, 20 tahun, 30 tahun dan 10 tahun, kata sumber tersebut.

Pemerintah juga berencana menggelar lebih banyak lelang yang bertujuan meningkatkan likuiditas sebesar 600 miliar yen pada tahun fiskal berikutnya, kata sumber tersebut. Dalam lelang peningkatan likuiditas, Kementerian Keuangan menerbitkan obligasi pemerintah yang ada untuk meningkatkan likuiditas.

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Komoditas Energi Masih Bergerak Volatil
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:32 WIB

Harga Komoditas Energi Masih Bergerak Volatil

Meski mengalami koreksi, permintaan batubara dari sektor industri membuat harga batubara tidak terjun sedalam gas alam.​

Ada Ruang Pemulihan Kinerja, Simak Rekomendasi Saham SSIA
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:26 WIB

Ada Ruang Pemulihan Kinerja, Simak Rekomendasi Saham SSIA

Penjualan lahan kawasan industri dan membaiknya pendapatan berulang memoles prospek PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA

Risiko Masih Tinggi, Laju Kredit Fintech Bisa Melambat
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:15 WIB

Risiko Masih Tinggi, Laju Kredit Fintech Bisa Melambat

OJK mencatat tingkat wanprestasi di atas 90 hari alias TWP90 fintech lending menembus 4,32% di ujung tahun 2025. 

Laba Melandai, Dividen Bank Tetap Royal
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:10 WIB

Laba Melandai, Dividen Bank Tetap Royal

Bank-bank besar seperti BNI dan Mandiri mempertahankan rasio dividen tinggi di 2025.                          

Tata Kelola Pasar Modal di Simpang Jalan
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:54 WIB

Tata Kelola Pasar Modal di Simpang Jalan

Arah Indonesia tidak akan ditentukan oleh retorika pro-investasi, melainkan oleh konsistensi kebijakan dan ketegasan penegakan hukum pasar modal. 

IHSG Naik Hampir 2% di Tengah Aksi Jual Asing, Intip Prediksi Hari Ini (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Naik Hampir 2% di Tengah Aksi Jual Asing, Intip Prediksi Hari Ini (12/2)

IHSG mengakumulasi kenaikan 1,77% dalam sepekan. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG masih turun 4,12%.

Dapat Jatah PNM Rp 6,68 Triliun, SMF Genjot Pendanaan KPR FLPP
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:35 WIB

Dapat Jatah PNM Rp 6,68 Triliun, SMF Genjot Pendanaan KPR FLPP

Suntikan PMN tersebut akan di-leverage oleh perseroan untuk mendukung penyediaan dana pendamping KPR FLPP. 

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat
| Rabu, 11 Februari 2026 | 20:53 WIB

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat

BPKH belum juga lepas Muamalat, kepemilikan saham masih di atas batas OJK. Aturan ketat menanti, bagaimana nasib Bank Muamalat ke depan?

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 15:13 WIB

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang

Tidak adanya penemuan besar emas selama dua tahun berturut-turut, yakni 2023-2024 diyakini akan mendukung harga emas ke depannya.

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

INDEKS BERITA

Terpopuler