Berita HOME

Jokowi Resmi Mengumumkan PPKM Darurat, Ini Perbedaannya Dengan PSBB dan PPKM Mikro

Kamis, 01 Juli 2021 | 12:42 WIB
Jokowi Resmi Mengumumkan PPKM Darurat, Ini Perbedaannya Dengan PSBB dan PPKM Mikro

ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM Mikro Darurat di Istana Negara, pada Kamis 1 Juli2021. PPKM Mikro darurat berlaku di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali mulai 3 Juli - 20 Juli 2021. DOK/Sekretariat Presiden

Reporter: Abdul Basith Bardan, Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. 

Kebijakan yang diumumkan oleh Jokowi di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/7/2021) itu dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. 

PPKM Darurat akan diberlakukan di kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali . 

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Jui hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi di Istana Merdeka, Kamis (1/7).

Baca Juga: Jokowi resmi berlakukan PPKM darurat, ini kegiatan yang dibatasi

PPKM darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku. 

Lantas apa bedanya dengan PSBB PPKM Jawa Bali dan PPKM Mikro yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya?

PSBB

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam PSBB, inisiasi untuk mengajukan pembatasan ada di tangan kepala daerah, baik gubernur, bupati atau walikota. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Satgas Covid-19) juga dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu. 

Pada saat PSBB, hanya sektor-sektor esensial yang diijinkan beroperasi. Diantaranya kesehatan, bahan pangan (makanan, minuman), energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta kebutuhan sehari-hari. 

PPKM Jawa-Bali

Pemerintah kemudian mengganti kebijakan PSBB dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Seperti namanya, pembatasan hanya dilakukan di Jawa dan Bali lantaran penularan corona lebih banyak terjadi di dua pulau ini.

Dikutip dari beberapa pemberitaan Kompas.com, berbeda dengan PSBB, inisiatif dan kebijakan PPKM Jawa-Bali sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah di Jawa dan Bali wajib mengikuti kebijakan tersebut.

Baca Juga: PPKM Darurat Resmi Berlaku 3-20 Juli 2021, Tolong Patuhi, ya!

Jika PSBB hanya membolehkan sektor esensial untuk beroperasi, PPKM Jawa-Bali memungkinkan operasional sektor non esensial. Yakni dengan komposisi 75% work from home (WFH) dan 25% work from office (WFO). Namun diiringi dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara lebih ketat. 
Sementara sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 

Restoran serta tempat makan dan minum yang pada PSBB tidak bisa melayani konsumen makan di tempat (dine in), pada PPKM Jawa-Bali diperkenankan melayani dine in dengan menjaga jumlah pengunjung 25% dari kapasitas.

Pusat perbelanjaan juga boleh beroperasi hingga pukul 19.00 WIB. Sementara proyek konstruksi bisa digelar 100% dengan penerapan protokol kesehatan.

Pemerintah juga mengijinkan dibukanya tempah ibadah namun hanya boleh menampung jamaah 50% dari kapasitas.

Selanjutnya, PPKM Mikro dan PPKM Darurat >>>

Selanjutnya
Halaman   1 2 3

Baca juga

IHSG
6.142,73
0.00%
0,01
LQ45
865,05
0.05%
-0,46
USD/IDR
14.256
0,05
EMAS
917.000
0,76%