Kemampuan Bayar Utang Melemah, Peringkat Agung Podomoro Dipangkas

Senin, 15 Juli 2019 | 21:59 WIB
Kemampuan Bayar Utang Melemah, Peringkat Agung Podomoro Dipangkas
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban utang masih membayangi kinerja perusahaan properti, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Lemahnya likuditas Agung Podomoro untuk membayar utang, membuat lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service memangkas peringkat perusahaan menjadi B2 dari B1.

Pada saat yang sama, Moody's juga memangkas peringkat obligasi senior tanpa jaminan tahun 2024 yang diterbitkan anak usahanya, APL Realty Holdings Pte Ltd menjadi B2. Obligasi ini dijamin oleh Agung Podomoro dan beberapa anak perusahaannya. Tak hanya itu, semua peringkat untuk perusahaan ini juga diubah menjadi under review, diturunkan dari negatif. 

Jacintha Poh,  Vice President and Senior Credit Officer Moody's mengatakan, penurunan peringkat ini mencerminkan ketidakpastian Agung Podomoro untuk membiayai kembali (refinancing) utang jatuh temponya dalam setahun ke depan. Selain itu, fleksibilitas keuangan perusahaan juga berkurang, karena mayoritas properti investasinya, termasuk hotel, masih terbebani. 

"Penurunan peringkat mencerminkan lemahnya manajemen keuangan Agung Podomoro. Kami menilai, kinerja operasional perusahan tidak mungkin meningkat di tahun 2019," ujar Poh. Karena itulah, metrik kredit Agung Podomoro masih akan lebih lemah dari ambang batas yang ditetapkan untuk peringkat B1. 

Asal tahu saja, Agung Podomoro memperoleh fasilitas pinjaman berjangka pada Mei 2019 untuk membayar obligasi yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan berikutnya. Perusahaan telah menggunakan sebagian fasilitas pinjaman itu untuk refinancing obligasi Rp 750 miliar yang jatuh tempo 6 Juni 2019. 

Namun, Moody's melihat ketersediaan dana untuk membayar kembali sisa utang obligasi sebesar Rp 500 miliar, masih belum pasti. Obligasi yang dimaksud adalah obligasi senilai Rp 491 miliar yang akan jatuh tempo pada Desember 2019, dan Rp 99 miliar yang akan jatuh tempo pada Maret 2020. 

Risiko refinancing juga diperburuk oleh risiko pinjaman sindikasi yang bakal jatuh tempo. Sampai saat ini, Agung Podomoro belum bisa memastikan rencana yang konkret untuk membayar pinjaman tersebut. 

Moody's pun menilai, metrik kredit Agung Podomoro bakal tetap lemah dalam 12-18 bulan ke depan. Ebitda hutang terhadap pembangunan kembali yang disesuaikan kini mencapai lebih dari 5 kali. Sementara itu, Ebit homebuilding terhadap beban bunga kurang dari 1,5 kali. 

Ini karena perusahaan properti tersebut kemungkinan tidak bisa mencapai penjualan pemasaran hingga Rp 3 triliun pada 2019-2020 mendatang, serta penjualan lahan industri sebesar Rp 2,5 triliun di Podomoro Industrial Park, Karawang. 

Agung Podomoro Land berencana untuk menjual salah satu properti investasinya di Jakarta pada paruh kedua tahun ini. Dananya bakal digunakan untuk mengurangi utang.
Namun, penjualan itu tertunda. Sehingga, aksi korporasi tersebut tak mampu mendorong peningkatan metrik kredit perusahaan.

Berkaitan dengan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola, Moody's menilai manajemen keuangan Agung Podomoro Land lemah. Perusahaan juga memiliki kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada pendiri dan keluarga. Tapi, hal ini dimitigasi oleh pengawasan yang dilakukan direktur independen. Agung Podomoro dikendalikan oleh Trihatma Kusuma Haliman, yang mengempit sekitar 80% saham. 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Pertumbuhan Bank Digital Bisa Terganjal Wacana Pemberlakuan Pajak Transaksi Digital
| Senin, 02 November 2026 | 19:44 WIB

Pertumbuhan Bank Digital Bisa Terganjal Wacana Pemberlakuan Pajak Transaksi Digital

Pungutan pajak digital yang akan mulai dijalankan 9 November dengan melibatkan bank pemerintah, hingga platform digital, bakal memberatkan.

Surplus Neraca Dagang Indonesia Anjlok 68,4% hingga September 2026, Ini Penyebabnya
| Senin, 02 November 2026 | 18:18 WIB

Surplus Neraca Dagang Indonesia Anjlok 68,4% hingga September 2026, Ini Penyebabnya

BPS mencatat surplus perdagangan hanya US$ 10,61 miliar pada Januari-September 2026, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2025.

Bukan Asal Terdesak, Timbang Sebelum Kuras Dana Darurat
| Senin, 02 November 2026 | 17:35 WIB

Bukan Asal Terdesak, Timbang Sebelum Kuras Dana Darurat

Simak apa saja kondisi yang membuat dana darurat layak terpakai, menurut pandangan perencana keuangan.

Inflasi Oktober 2026 Tembus 3,23%, Harga Pangan & Transportasi Jadi Penyumbang Utama
| Senin, 02 November 2026 | 16:56 WIB

Inflasi Oktober 2026 Tembus 3,23%, Harga Pangan & Transportasi Jadi Penyumbang Utama

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia sebesar 3,23% secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Oktober 2026.

Utang SBN Bertambah Rp 575 Triliun, Yield Tembus 7,7%, Beban Bunga APBN Membayangi
| Senin, 02 November 2026 | 16:37 WIB

Utang SBN Bertambah Rp 575 Triliun, Yield Tembus 7,7%, Beban Bunga APBN Membayangi

Posisi surat utang pemerintah meningkat Rp 575,16 triliun dalam periode Desember 2025 hingga September 2026.

Klaim Investasi di Indonesia Masih Tumbuh, Tapi Kepercayaan Investor Kian Luruh
| Senin, 02 November 2026 | 11:00 WIB

Klaim Investasi di Indonesia Masih Tumbuh, Tapi Kepercayaan Investor Kian Luruh

Realisasi investasi pada periode Oktober 2024–September 2026 dominan ditopang oleh eksekusi proyek-proyek warisan periode lalu.

Harga Emas dan Perak Kompak Anjlok, Prospek hingga Akhir 2026 Masih Diwarnai Tekanan
| Senin, 02 November 2026 | 08:19 WIB

Harga Emas dan Perak Kompak Anjlok, Prospek hingga Akhir 2026 Masih Diwarnai Tekanan

Peluang penguatan harga perak tetap terbuka apabila kebijakan moneter AS menjadi lebih akomodatif dan permintaan industri kembali meningkat.

Kinerja Fundamental Ultrajaya Solid, Prospek Jangka Menengah ULTJ Kian Menarik
| Senin, 02 November 2026 | 07:51 WIB

Kinerja Fundamental Ultrajaya Solid, Prospek Jangka Menengah ULTJ Kian Menarik

Rencana akuisisi Frisian Flag Indonesia juga berpotensi memperkuat posisi bisnis PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ).

Antara Ancaman MSCI dan Koreksi di IHSG
| Senin, 02 November 2026 | 07:09 WIB

Antara Ancaman MSCI dan Koreksi di IHSG

Peristiwa ini membuktikan OJK independen dan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu, sekalipun sekuritas tersebut dimiliki  tokoh penting,

Kendali Produksi Nikel dan Batubara Masih Ketat dalam RKAB 2027
| Senin, 02 November 2026 | 07:06 WIB

Kendali Produksi Nikel dan Batubara Masih Ketat dalam RKAB 2027

Pemerintah memberikan sinyal akan melanjutkan pengetatan kontrol kuota produksi di RKAB 2027, khususnya untuk komoditas bijih nikel dan batubara

INDEKS BERITA

Terpopuler