Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Senin (7/3), membawa kabar gembira bagi pelaku usaha di Bali dan juga Nusa Tengara Barat (NTB).
Ratas memutuskan dua pelonggaran penting, yakni pembebasan tes Covid bagi penumpang transportasi yang telah memperoleh vaksin lengkap dan uji coba bebas karantina untuk pendatang dari luar negeri ke Bali. Kebijakan ini akan memicu pemulihan ekonomi di kedua wilayah tersebut.
Sebagai catatan, hingga 2021, pemulihan ekonomi di wilayah Bali dan NTB paling tertinggal jika dibandingkan pulau lain. Produk Domestik Bruto (PDB) Bali dan NTB hanya tumbuh 0,07% tahun lalu.
Bandingkan dengan Jawa yang sudah tumbuh 3,66% atau PDB Sumatra dan Kalimantan yang tumbuh 3,18%. Bahkan, ekonomi Sulawesi sudah tumbuh 5,67% serta Maluku dan Papua melejit 10,09%.
Ekonomi Jawa bangkit seiring pemulihan industri manufaktur yang terpusat di sini. Sementara, pemulihan Sumatera, Kalimatan, dan juga Sulawesi turut ditopang oleh lonjakan harga komoditas.
Namun, aktivitas ekonomi di Bali dan NTB masih tiarap karena mesin utama wilayah ini adalah industri pariwisata. Dengan berbagai pembatasan perjalanan, termasuk kewajiban karantina untuk pelaku perjalanan dari luar negeri yang berlaku selama ini, Bali dan NTB sepi pengunjung.
Lewat berbagai kebijakan pelonggaran terbaru, tampaknya, pemerintah ingin mulai memulihkan industri pariwisata. Momentumnya tepat. Selain menjelang Lebaran yang biasanya juga menjadi musim plesir, Lombok juga akan segera menggelar Motor GP. Sementara, Bali akan menjadi tuan rumah KTT G-20.
Pelonggaran kali ini akan menjadi titik penting. Jika uji coba pembebasan karantina bagi pelancong asing dan pembebasan tes Covid berjalan lancar tanpa menimbulkan lonjakan kasus Covid, ekonomi Indonesia berpeluang untuk melaju lebih cepat.
Satu mesin lagi, sektor pariwisata, yang selama ini masih tertinggal akan bangkit dan memberi dorongan tambahan.
Sebaliknya, pelonggaran ini juga berisiko memicu eforia dan membuat masyarakat abai terhadap protokol kesehatan (prokes). Jika skenario ini yang terjadi, alih-alih terus menginjak gas, mungkin, pemerintah terpaksa justru kembali menarik rem darurat.
Dan, perekonomian kita akan kembali terjebak dalam pemulihan tipe huruf W yang bikin pengusaha dan rumah tangga frustrasi. Jadi, mari ke Bali atau Lombok; tapi jangan lupakan prokes.
