Kementerian Perdagangan AS Selidiki Impor Panel Surya dari 4 Negara Asia Tenggara

Selasa, 29 Maret 2022 | 12:23 WIB
Kementerian Perdagangan AS Selidiki Impor Panel Surya dari 4 Negara Asia Tenggara
[ILUSTRASI. Pembangkit listrik tenaga surya di Dunhuang, Provinsi Gansu, China, 10 Juni 2011. REUTERS/Stringer/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pejabat Kementerian Perdagangan Amerika Serikat pada Senin mengatakan negerinya akan menyelidiki impor panel surya dari empat negara Asia Tenggara. Karena bisa berujung pada peningkatan tarif impor panel surya yang diimpor dari keempat negara, penyelidikan itu dilihat sebagai hambatan bagi pengembang proyek energi bersih di Negeri Paman Sam, yang mengandalkan barang impor yang murah.

Keputusan Kementerian Perdagangan AS untuk menyelidiki impor dari Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja merupakan kemenangan bagi Auxin Solar. Pabrikan tenaga surya yang berbasis di San Jose, California itu, tahun ini yang meminta investigasi. Auxin menuding,  pabrikan China mengalihkan produksi ke negara-negara tersebut untuk menghindari bea masuk AS. 

Petisi Auxin adalah yang terbaru dari serangkaian upaya produsen surya AS untuk membendung aliran panel murah Asia yang mereka anggap sebagai penghambat penjualan produk mereka di pasar domestik.

Baca Juga: Bagaimana Prospek Impor Minyak Sampai Akhir Tahun? Ini Kata Ekonom

Kelompok perdagangan industri surya mengatakan penyelidikan saja akan segera menghambat pengembangan proyek dan membahayakan kemajuan AS dalam mengatasi perubahan iklim. Presiden Joe Biden telah menetapkan tujuan untuk menyapih sektor listrik AS dari bahan bakar fosil pada tahun 2035, target yang dapat mendorong tenaga surya untuk memasok hingga 40% dari kebutuhan listrik negara. Angka itu naik dari 3% saat ini.

Impor dari empat negara tersebut menyumbang sekitar 80% dari panel yang diharapkan akan dipasang di AS tahun ini, menurut kelompok industri American Clean Power Association.

"Keputusan ini secara efektif membekukan pengembangan di industri surya AS," kata CEO asosiasi Heather Zichal dalam panggilan konferensi dengan wartawan. "Terus terang, tindakan Kementerian Perdagangan untuk memulai penyelidikan ini adalah bencana bagi industri kami."

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Perdagangan mengatakan lembaganya akan "melakukan penyelidikan terbuka dan transparan."

"Penyelidikan ini hanyalah langkah pertama - belum ada penentuan dengan satu atau lain cara tentang manfaatnya, dan tidak ada tugas tambahan yang akan dikenakan saat ini," kata juru bicara itu.

Dalam sebuah memo yang diposting di situs web Kementerian Perdagangan pada hari sebelumnya, para pejabat mengatakan Auxin telah memberikan informasi yang menunjukkan bahwa perusahaan surya yang beroperasi di empat negara tersebut adalah anak perusahaan dari produsen besar China. Dan bahwa produk yang dibuat di China tetap tunduk pada ketentuan countervailing dan anti-dumping yang diberlakukan AS.

Baca Juga: Harga Bitcoin Capai Level Tertinggi dalam 3 Bulan, Begini Proyeksi ke Depan

"Auxin dengan tepat menuduh unsur-unsur yang diperlukan untuk penentuan pengelakan," kata memo itu. Kementerian Perdagangan mengatakan akan mengeluarkan penetapan awal dalam waktu 150 hari.

Auxin menyambut baik keputusan tersebut. "Kami bersyukur pejabat Commerce menyadari perlunya menyelidiki impor melalui pintu belakang yang semakin meluas ini, dan bagaimana tren itu menekan produsen solar di AS selama ini," kata Kepala Eksekutif Auxin Mamun Rashid dalam sebuah pernyataan.

Kelompok perdagangan tenaga surya AS melobi keras agar Kementerian Perdagangan menerima petisi tersebut. Pada hari Senin, mereka mengatakan proyek-proyek sekarang akan dipaksa untuk memutuskan apakah mereka dapat bergerak maju mengingat potensi tarif baru yang dapat meningkatkan biaya mereka secara tajam. Panel surya membuat sekitar setengah biaya sistem skala besar.

Bagikan

Berita Terbaru

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat
| Rabu, 11 Februari 2026 | 20:53 WIB

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat

BPKH belum juga lepas Muamalat, kepemilikan saham masih di atas batas OJK. Aturan ketat menanti, bagaimana nasib Bank Muamalat ke depan?

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 15:13 WIB

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang

Tidak adanya penemuan besar emas selama dua tahun berturut-turut, yakni 2023-2024 diyakini akan mendukung harga emas ke depannya.

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:25 WIB

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya

Kekuatan inti PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) adalah laba yang tumbuh di sepanjang 2025, loan deposit ratio (LDR) di level 70,4% dan CAR 24,5%.

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa preferensi pasar terhadap PIK2 relatif berkelanjutan karena segmen yang disasar didominasi kelas atas.

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara
| Rabu, 11 Februari 2026 | 11:00 WIB

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara

Tak hanya kendaraan listrik, Indika Energy (INDY) juga tengah melakukan proyek konstruksi tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:17 WIB

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran

 Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 diperkirakan sebesar 228,3, lebih rendah dari Desember 2025 

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:01 WIB

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama tahun ini akan didorong percepatan belanja dan stimulus pemerintah

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:00 WIB

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback

Lima sekuritas kompak merekomendasikan beli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada awal Februari 2026 di tengah penurunan harga yang masih terjadi.

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:50 WIB

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%

Untuk mencapai rasio pajak 2026, pemerintah harus tambah Rp 139 triliun dari realisasi 2025         

INDEKS BERITA