Kendati Naik, Penggunaan Baht dalam Transaksi Ekspor Impor Masih Terbatas

Rabu, 27 Maret 2019 | 07:35 WIB
Kendati Naik, Penggunaan Baht dalam Transaksi Ekspor Impor Masih Terbatas
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan atau Local Currency Settlement (LCS) hasil kerjasama Bank Indonesia (BI) dengan Bank of Thailand (BoT) belum menunjukkan hasil maksimal. Pengusaha masih lebih senang menggunakan dollar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi ekspor ketimbang penggunaan baht.

BI mencatat, penggunaan baht dalam transaksi perdagangan Indonesia dengan Thailand Januari-Februari 2019 sebesar THB 272 juta, setara Rp 121 miliar. Angka itu lebih tinggi ketimbang Januari-Februari 2018 yang sebesar THB 69,5 juta atau setara Rp 30 miliar. Namun, angka itu hanya 0,9% dari nilai ekspor Indonesia ke Thailand Januari-Februari 2019 yang mencapai US$ 921 juta.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, sampai saat ini, baik eksportir maupun importir memang masih lebih memilih dollar AS dalam transaksi perdagangan internasional. Apalagi, kurs dollar AS lebih stabil dibandingkan dengan mata uang lainnya.

Sementara Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat, minimnya pemanfaatan mata uang lokal lantaran terbatasnya likuiditas baht maupun ringgit Malaysia di dalam negeri dibandingkan dollar Amerika Serikat (AS). Sehingga preferensi pengusaha masih memilih menggunakan dollar AS saat transaksi.

Selain itu, "Sebanyak 90% kapal untuk ekspor-impor Indonesia berbendera asing. Mereka terima pembayaran dalam dollar AS," kata Bhima kepada KONTAN, Selasa (26/3). Masalah lain, jumlah bank penyedia baht juga minim. Hal ini tentu menyulitkan pengusaha di daerah jika menggunakan mata uang selain dollar AS dalam bertransaksi. Karena itu Bhima menilai, fasilitas LCS belum efektif.

Agar mendorong penggunaan mata uang lokal ia menyarankan agar pemerintah memberikan potongan pajak transaksi. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan di rantai pasok internasional juga harus dilibatkan agar mau menjalankan beleid ini.

Bagikan

Berita Terbaru

Stok Kedelai Diproyeksikan Aman Hingga Akhir Maret Tahun Ini
| Jumat, 13 Februari 2026 | 07:56 WIB

Stok Kedelai Diproyeksikan Aman Hingga Akhir Maret Tahun Ini

Berdasarkan neraca pangan hingga akhir Maret 2026, ketersediaan kedelai nasional tercatat sekitar 629.000 ton,

Eastparc Hotel (EAST) Menargetkan Okupansi 80%
| Jumat, 13 Februari 2026 | 07:46 WIB

Eastparc Hotel (EAST) Menargetkan Okupansi 80%

EASTmasih menargetkan segmen meetings, incentives, conferences/conventions and exhibiton (MICE) atau pertemuan atau acara di hotel pada tahun ini.

Peluang Terbuka dari Bisnis Keamanan Siber
| Jumat, 13 Februari 2026 | 07:38 WIB

Peluang Terbuka dari Bisnis Keamanan Siber

Hingga saat ini, penipuan dokumen digital terbanyak adalah jenis lowongan pekerjaan, diikuti dengan maraknya penipuan transaksi invoice

ESDM Ajukan Tambahan Proyek Hilirisasi
| Jumat, 13 Februari 2026 | 07:33 WIB

ESDM Ajukan Tambahan Proyek Hilirisasi

Danantara) telah resmi melaksanakan groundbreaking fase pertama atau peletakan batu pertama atas enam proyek hilirisasi yang terletak di 13 lokasi

Untung Rugi Impor Energi US$ 15 Miliar dari AS
| Jumat, 13 Februari 2026 | 07:28 WIB

Untung Rugi Impor Energi US$ 15 Miliar dari AS

Pertamina siap menjalankan mandat dari pemerintah untuk mengimpor energi dari AS untuk mendukung ketahanan energi

Sumber Global Energy (SGER) Ekspansi ke Pasar Bangladesh
| Jumat, 13 Februari 2026 | 07:25 WIB

Sumber Global Energy (SGER) Ekspansi ke Pasar Bangladesh

Sumber Global Energy akan mengirim produk batubara yang digunakan untuk sektor pembangkit listrik di Bangladesh 

Jemaah Haji Didorong Gunakan QRIS di Arab Saudi
| Jumat, 13 Februari 2026 | 07:22 WIB

Jemaah Haji Didorong Gunakan QRIS di Arab Saudi

Setiap musim haji, perputaran uang mencapai Rp 40 triliun, dan sebanyak 80% merupakan cash outflow  

Tarik Ulur Pencabutan Izin Tambang Martabe
| Jumat, 13 Februari 2026 | 07:20 WIB

Tarik Ulur Pencabutan Izin Tambang Martabe

Pemerintah membuka peluang untuk memulihkan izin pertambangan emas Martabe jika hasil evaluasi tidak ada pelanggaran lingkungan

Janji Perbaiki Iklim Bisnis Dalam Negeri
| Jumat, 13 Februari 2026 | 07:13 WIB

Janji Perbaiki Iklim Bisnis Dalam Negeri

Perbaikan iklim bisnis di dalam negeri salah satunya dilakukan melalui sinkronisasi data, aturan, serta fakta di lapangan

Gali Lubang Tutup  Lubang Semakin Dalam
| Jumat, 13 Februari 2026 | 07:08 WIB

Gali Lubang Tutup Lubang Semakin Dalam

Target defisit keseimbangan primer dalam APBN 2026 lebih tinggi dibanding target tahun lalu         

INDEKS BERITA

Terpopuler