Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek kereta cepat masih terus memantik kritik. Banyak persoalan yang memang layak mendapatkan penjelasan. Antara lain berubahnya skema dari business to business, menjadi terlibatnya anggaran negara.
Lalu soal biaya. Awalnya, biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer ini hanya US$ 5,9 miliar, lalu berubah menjadi US$ 6,07 miliar . Kini membengkak menjadi US$ 7,97 miliar.
Ini artinya ada pembengkakan biaya yang diprediksi bertambah US$ 1,3 miliar-US$ 1,6 miliar, ada tambahan sekitar Rp 18,4 triliun - Rp 22,7 triliun, dengan kurs per dollar AS Rp 14.200.
Sejak kelahiran proyek kereta cepat hanya 36 menit sepanjang 142,3 miliar di tahun 2017-2019, proyek ini diwarnai persaingan sengit Jepang dan China. Mereka saling 'bersikeras' mendapatkan proyek pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.
Saat itu, China mengajukan proposal dengan pinjaman b to b tanpa jaminan negara senilai US$ 5,5 miliar, lebih mini dari tawaran pinjaman Jepang senilai US$ 6,2 miliar.
China lalu menawarkan pinjaman sebesar US$ 5,5 miliar itu selama 50 tahun dengan bunga 2% per tahun. Adapun skema kepemilikan 40% di tangan Tiongkok, dan 60% Indonesia.
Sementara Jepang menawarkan skema pinjaman US$ 6,2 miliar selama 40 tahun dengan tenggang waktu 10 tahun serta bunga 0,1% per tahun. Namun, negara Matahari Terbit itu meminta jaminan negara.
Dus, pilihan pemerintah jatuh ke China, meski dalam perjalanannya hitungan biaya proyek menjadi US$ 6,07 miliar dan kini US$ 7,97 miliar.
Pemerintah memang sulit mundur dari proyek yang diklaim akan menjadi proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Harus berjalan terus meski pendanaan terseok. Belum menghitung tambahan biaya , pemerintah harus setor Rp 4,3 triliun.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, setoran ini harus dilakukan agar Indonesia bisa menarik pinjaman. "Selama ini, kita memang belum setor modal," ujar Tiko, panggilan karibnya.
Dana ini akan diambil dari sisa anggaran lebih alias Silpa 2021. Setoran modal harus dilakukan tahun ini agar proyek bisa jalan dan tak default.
China bersikeras Indonesia setor modal lantaran negara itu tengah memperketat kredit, serta selektif dalam kucurkan dana. Kasus kredit macet Evergrande membuat China harus menyigi aneka pembiayaan, termasuk kereta cepat di Indonesia.
Tanpa setoran modal, proyek yang kini sudah berjalan 79% ini bisa berakhir menjadi besi tua.
