Kesatuan Niaga Cellular Indonesia Akan Menggugat Aturan Registrasi Kartu Perdana

Rabu, 27 Februari 2019 | 11:24 WIB
Kesatuan Niaga Cellular Indonesia Akan Menggugat Aturan Registrasi Kartu Perdana
[]
Reporter: Ahmad Febrian, Andy Dwijayanto, Harry Muthahhari | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan registrasi kartu perdana (SIM card) telepon seluler memicu pro kontra. Kabar terbaru, Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) berencana menggugat kebijakan pemerintah tentang registrasi kartu perdana.

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Belakangan juga terbit Surat Edaran BRTI Nomor 01 Tahun 2018 dan Ketetapan BRTI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Sebelum ada kebijakan registrasi kartu perdana, bisnis penjualan kartu perdana telepon seluler memang sangat menggiurkan. Dari bisnis ini, outlet dan distributor bisa meraup untung besar.

Dari penelusuran KONTAN, operator bisa memberikan target penjualan kartu perdana dengan iming-iming hadiah sangat menarik. Misalnya, target 5.000 kartu perdana harus habis sekian bulan.

Sumber KONTAN menyebutkan, jika pedagang sukses menggapai target, bonus menanti. Mulai uang, sepeda motor bahkan mobil. Misalnya, ada hadiah uang sebesar Rp 5.000 per kartu perdana terjual, atau sepeda motor seharga Rp 25 juta bisa ditebus senilai Rp 15 juta.

Untuk pedagang besar, hadiahnya bisa mobil. Seperti Avanza yang seharga Rp 175 juta bisa ditebus Rp 110 juta. Demi menggapai target, para pedagang besar gerilya ke konter kecil.

Itu dulu. Kini, para pengusaha kartu perdana telepon prabayar teriak lantaran usahanya cekak, bahkan terancam gulung tikar lantaran ladang bisnis mereka terancam.

Kondisi tersebut bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016. Beleid itu berisi tentang larangan penggunaan data kependudukan tanpa hak atau melawan hukum untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi kepada seluruh penyelenggara seluler.

Imbasnya, aturan ini membatasi registrasi SIM card yang sebelumnya banyak menggunakan mesin atau robot hingga puluhan ribu.

Dampak wajib registrasi ulang dengan pembatasan penggunaan nomor identitas kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK), pendapatan gerai pulsa pun anjlok. Selain pengguna baru turun drastis, banyak kartu perdana hangus karena tidak bisa diregistrasi.

Inilah yang membuat KNCI menyampaikan protes keras kepada pemerintah dan BRTI. KNCI menduga operator telekomunikasi telah menghanguskan sebanyak 1,5 juta kartu perdana.

Ketua Umum KNCI Azni Tubas, mengklaim sejak 2017 hingga kini setidaknya nilai kerugian gerai seluler mencapai Rp 500 miliar. Jumlah itu dihitung berdasarkan data gerai yang terdaftar di operator. Jika menghitung keseluruhan, maka kerugiannya lebih dari estimasi tersebut.

“”Cara menghitungnya menggunakan data operator, ada 300.000 gerai terdaftar. Angka itu sebetulnya bisa dua kali lipat karena banyak yang tak terdaftar. Karena kami tidak bisa berjualan dan lainnya, setiap tahun ada 50 kartu kami yang mati,” ungkap dia ke KONTAN, kemarin.

Celakanya, kerugian ini sepenuhnya dirasakan gerai atau pedagang kartu perdana karena membeli putus dari operator.

Saat ini, KNCI sedang menyusun langkah hukum untuk menggugat Pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/2016 yang mewajibkan pengguna kartu SIM meregistrasi NIK dan KK. Upaya hukum ini merupakan langkah pamungkas KNCI untuk bisa mengatasi persoalan yang merugikan mereka.

“Kami sedang menyusun langkah hukum, karena tanggal 20–23 Februari ada penghangusan massal kartu perdana. Sejak hari itu, jutaan kartu perdana dihanguskan," ungkap dia.

BRTI angkat bicara menanggapi protes KNCI menyusul penghapusan kartu perdana milik gerai di seluruh Indonesia. Komisioner BRTI I Ketut Prihadi Kresna Murti menjelaskan, apa yang dilakukan pihaknya sudah mengikuti SK BRTI No. 3/2018.

Pasal 1 poin g aturan itu menyebutkan, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor pelanggan prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar, atau milik orang lain tanpa hak atau seizin yang bersangkutan.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor
| Jumat, 20 November 2026 | 22:08 WIB

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor

Kenaikan saham POLA saat ini lebih banyak mencerminkan ekspektasi pasar terhadap masuknya investor strategis dan potensi transformasi bisnis.

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC
| Jumat, 20 November 2026 | 18:33 WIB

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC

Penghapusan saham dari indeks acuan juga berpotensi mengurangi minat MI, khususnya dalam jangka pendek.

IHSG Terkoreksi ke 5.194 Usai BI Rate 6%, Ini Sektor dan Saham Pilihan Analis
| Jumat, 20 November 2026 | 16:51 WIB

IHSG Terkoreksi ke 5.194 Usai BI Rate 6%, Ini Sektor dan Saham Pilihan Analis

Emiten berbasis ekspor dan komoditas dengan pendapatan dolar AS berpotensi relatif diuntungkan, terutama apabila penguatan rupiah tak signifikan.

RI-China Sepakat Kembangkan Coal to Ethanol, Simak Dampaknya ke Saham BUMI dan PTBA
| Jumat, 20 November 2026 | 13:32 WIB

RI-China Sepakat Kembangkan Coal to Ethanol, Simak Dampaknya ke Saham BUMI dan PTBA

Besarnya cadangan batubara nasional dan tingginya kebutuhan energi domestik menjadi modal bagi pengembangan bisnis hilirisasi batubara ini.

Harga Komoditas Melemah, Kinerja PT Timah (TINS) Diproyeksi Melambat
| Jumat, 20 November 2026 | 12:46 WIB

Harga Komoditas Melemah, Kinerja PT Timah (TINS) Diproyeksi Melambat

Ryan memperkirakan momentum laba TINS akan melambat pada kuartal IV–2026 seiring dengan penurunan harga rata-rata timah di LME.

Likuiditas Perbankan Tertekan dari Berbagai Arah
| Jumat, 20 November 2026 | 09:27 WIB

Likuiditas Perbankan Tertekan dari Berbagai Arah

Likuiditas kian tertekan dari berbagai arah, mulai dari seretnya pertumbuhan DPK, potensi arus modal keluar, hingga pengembalian dana SAL

Harga Emas di Titik Terendah 2026, Prospek 2027 Masih Cerah?
| Jumat, 20 November 2026 | 09:00 WIB

Harga Emas di Titik Terendah 2026, Prospek 2027 Masih Cerah?

Ada kemungkinan positif mengenai pemulihan emas ke US$ 4.000-US$ 4.150 dengan syarat, tekanan dolar AS mereda dan tingkat suku bunga mulai turun.

PSGO Sebar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 113,10 Miliar
| Jumat, 20 November 2026 | 08:26 WIB

PSGO Sebar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 113,10 Miliar

Setiap pemegang saham PT Palma Serasih Tbk (PSGO) akan menerima dividen interim PSGO sebesar Rp 6 per saham. ​

PZZA Siap Renovasi 110 Gerai dan Tambah Outlet Pada 2027
| Jumat, 20 November 2026 | 08:23 WIB

PZZA Siap Renovasi 110 Gerai dan Tambah Outlet Pada 2027

Manajemen PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) menargetkan, 100 hingga 110 gerai di Indonesia direnovasi.​

Untuk Meyakinkan MSCI, Otoritas Bursa Siap Terbitkan Sanksi Baru
| Jumat, 20 November 2026 | 08:16 WIB

Untuk Meyakinkan MSCI, Otoritas Bursa Siap Terbitkan Sanksi Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan sanksi baru untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum bagi para pelaku manipulasi pasar modal.

INDEKS BERITA

Terpopuler