Kesatuan Niaga Cellular Indonesia Akan Menggugat Aturan Registrasi Kartu Perdana

Rabu, 27 Februari 2019 | 11:24 WIB
Kesatuan Niaga Cellular Indonesia Akan Menggugat Aturan Registrasi Kartu Perdana
[]
Reporter: Ahmad Febrian, Andy Dwijayanto, Harry Muthahhari | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan registrasi kartu perdana (SIM card) telepon seluler memicu pro kontra. Kabar terbaru, Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) berencana menggugat kebijakan pemerintah tentang registrasi kartu perdana.

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Belakangan juga terbit Surat Edaran BRTI Nomor 01 Tahun 2018 dan Ketetapan BRTI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Sebelum ada kebijakan registrasi kartu perdana, bisnis penjualan kartu perdana telepon seluler memang sangat menggiurkan. Dari bisnis ini, outlet dan distributor bisa meraup untung besar.

Dari penelusuran KONTAN, operator bisa memberikan target penjualan kartu perdana dengan iming-iming hadiah sangat menarik. Misalnya, target 5.000 kartu perdana harus habis sekian bulan.

Sumber KONTAN menyebutkan, jika pedagang sukses menggapai target, bonus menanti. Mulai uang, sepeda motor bahkan mobil. Misalnya, ada hadiah uang sebesar Rp 5.000 per kartu perdana terjual, atau sepeda motor seharga Rp 25 juta bisa ditebus senilai Rp 15 juta.

Untuk pedagang besar, hadiahnya bisa mobil. Seperti Avanza yang seharga Rp 175 juta bisa ditebus Rp 110 juta. Demi menggapai target, para pedagang besar gerilya ke konter kecil.

Itu dulu. Kini, para pengusaha kartu perdana telepon prabayar teriak lantaran usahanya cekak, bahkan terancam gulung tikar lantaran ladang bisnis mereka terancam.

Kondisi tersebut bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016. Beleid itu berisi tentang larangan penggunaan data kependudukan tanpa hak atau melawan hukum untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi kepada seluruh penyelenggara seluler.

Imbasnya, aturan ini membatasi registrasi SIM card yang sebelumnya banyak menggunakan mesin atau robot hingga puluhan ribu.

Dampak wajib registrasi ulang dengan pembatasan penggunaan nomor identitas kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK), pendapatan gerai pulsa pun anjlok. Selain pengguna baru turun drastis, banyak kartu perdana hangus karena tidak bisa diregistrasi.

Inilah yang membuat KNCI menyampaikan protes keras kepada pemerintah dan BRTI. KNCI menduga operator telekomunikasi telah menghanguskan sebanyak 1,5 juta kartu perdana.

Ketua Umum KNCI Azni Tubas, mengklaim sejak 2017 hingga kini setidaknya nilai kerugian gerai seluler mencapai Rp 500 miliar. Jumlah itu dihitung berdasarkan data gerai yang terdaftar di operator. Jika menghitung keseluruhan, maka kerugiannya lebih dari estimasi tersebut.

“”Cara menghitungnya menggunakan data operator, ada 300.000 gerai terdaftar. Angka itu sebetulnya bisa dua kali lipat karena banyak yang tak terdaftar. Karena kami tidak bisa berjualan dan lainnya, setiap tahun ada 50 kartu kami yang mati,” ungkap dia ke KONTAN, kemarin.

Celakanya, kerugian ini sepenuhnya dirasakan gerai atau pedagang kartu perdana karena membeli putus dari operator.

Saat ini, KNCI sedang menyusun langkah hukum untuk menggugat Pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/2016 yang mewajibkan pengguna kartu SIM meregistrasi NIK dan KK. Upaya hukum ini merupakan langkah pamungkas KNCI untuk bisa mengatasi persoalan yang merugikan mereka.

“Kami sedang menyusun langkah hukum, karena tanggal 20–23 Februari ada penghangusan massal kartu perdana. Sejak hari itu, jutaan kartu perdana dihanguskan," ungkap dia.

BRTI angkat bicara menanggapi protes KNCI menyusul penghapusan kartu perdana milik gerai di seluruh Indonesia. Komisioner BRTI I Ketut Prihadi Kresna Murti menjelaskan, apa yang dilakukan pihaknya sudah mengikuti SK BRTI No. 3/2018.

Pasal 1 poin g aturan itu menyebutkan, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor pelanggan prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar, atau milik orang lain tanpa hak atau seizin yang bersangkutan.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Transaksi Jumbo di Pasar Negosiasi Rp 4,06 Triliun, Apa yang Terjadi pada WIFI?
| Kamis, 19 November 2026 | 18:40 WIB

Transaksi Jumbo di Pasar Negosiasi Rp 4,06 Triliun, Apa yang Terjadi pada WIFI?

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) mencatatkan transaksi jumbo pada perdagangan Kamis (19/11) di pasar negosiasi senilai Rp 4,06 triliun.

Diborong Asing, Harga BRIS Menanjak di Tengah Potensi Naik ke KBMI 4
| Kamis, 19 November 2026 | 14:40 WIB

Diborong Asing, Harga BRIS Menanjak di Tengah Potensi Naik ke KBMI 4

BRIS baru saja mengantongi restu pemegang saham untuk melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu alias rights issue.

RI Mau Kembangkan Pembangkit Nuklir, Saham Apa yang Bakal Menyala?
| Kamis, 19 November 2026 | 10:00 WIB

RI Mau Kembangkan Pembangkit Nuklir, Saham Apa yang Bakal Menyala?

Hashim Djojohadikusumo Utusan Khusus Presiden menyebut, pemerintah membidik 7 GW kapasitas PLTN dalam 15 tahun ke depan.

Publik Tuntut Transparansi RUU Perampasan Aset
| Kamis, 19 November 2026 | 09:24 WIB

Publik Tuntut Transparansi RUU Perampasan Aset

Koalisi menilai ketiadaan akses terhadap draf RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah (DIM) menghambat partisipasi publik

Usai Keputusan BI Rate, Tekanan Eksternal Masih Membayangi Pergerakan Rupiah
| Kamis, 19 November 2026 | 08:56 WIB

Usai Keputusan BI Rate, Tekanan Eksternal Masih Membayangi Pergerakan Rupiah

Tekanan eksternal masih membayangi sehingga arah pergerakan rupiah pada perdagangan Kamis (19/11/2026) diperkirakan cenderung terbatas.

Suku Bunga The Fed Berpeluang Naik, Harga Logam Mulia Lesu
| Kamis, 19 November 2026 | 08:42 WIB

Suku Bunga The Fed Berpeluang Naik, Harga Logam Mulia Lesu

Peluang penguatan harga emas dan perak dunia masih terbatas menjelang keputusan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) pada Desember 2026

Setelah BI Rate Naik 6%, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (19/11)
| Kamis, 19 November 2026 | 08:25 WIB

Setelah BI Rate Naik 6%, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (19/11)

Kenaikan BI rate bisa memengaruhi persepsi investor terkait prospek pertumbuhan emiten. Terutama, emiten yang sensitif terhadap suku bunga. 

Anak Usaha MEDC Merilis Surat Utang US$ 300 Juta
| Kamis, 19 November 2026 | 08:21 WIB

Anak Usaha MEDC Merilis Surat Utang US$ 300 Juta

 PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan surat utang senilai US$ 300 juta dengan tingkat bunga 8,875% dan jatuh tempo pada 2032.

Dapat Restu RUPSLB, RDTX Stock Split di Rasio 1:20
| Kamis, 19 November 2026 | 08:18 WIB

Dapat Restu RUPSLB, RDTX Stock Split di Rasio 1:20

PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) bersiap melaksanakan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:20.

Suku Bunga Acuan BI Naik, Pasar Saham Tercekik
| Kamis, 19 November 2026 | 08:12 WIB

Suku Bunga Acuan BI Naik, Pasar Saham Tercekik

Saat tren suku bunga masih tinggi, dana asing bisa mengalir ke instrumen selain saham. Alhasil, pasar saham semakin tertekan.

INDEKS BERITA

Terpopuler