Kesatuan Niaga Cellular Indonesia Akan Menggugat Aturan Registrasi Kartu Perdana

Rabu, 27 Februari 2019 | 11:24 WIB
Kesatuan Niaga Cellular Indonesia Akan Menggugat Aturan Registrasi Kartu Perdana
[]
Reporter: Ahmad Febrian, Andy Dwijayanto, Harry Muthahhari | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan registrasi kartu perdana (SIM card) telepon seluler memicu pro kontra. Kabar terbaru, Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) berencana menggugat kebijakan pemerintah tentang registrasi kartu perdana.

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Belakangan juga terbit Surat Edaran BRTI Nomor 01 Tahun 2018 dan Ketetapan BRTI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Sebelum ada kebijakan registrasi kartu perdana, bisnis penjualan kartu perdana telepon seluler memang sangat menggiurkan. Dari bisnis ini, outlet dan distributor bisa meraup untung besar.

Dari penelusuran KONTAN, operator bisa memberikan target penjualan kartu perdana dengan iming-iming hadiah sangat menarik. Misalnya, target 5.000 kartu perdana harus habis sekian bulan.

Sumber KONTAN menyebutkan, jika pedagang sukses menggapai target, bonus menanti. Mulai uang, sepeda motor bahkan mobil. Misalnya, ada hadiah uang sebesar Rp 5.000 per kartu perdana terjual, atau sepeda motor seharga Rp 25 juta bisa ditebus senilai Rp 15 juta.

Untuk pedagang besar, hadiahnya bisa mobil. Seperti Avanza yang seharga Rp 175 juta bisa ditebus Rp 110 juta. Demi menggapai target, para pedagang besar gerilya ke konter kecil.

Itu dulu. Kini, para pengusaha kartu perdana telepon prabayar teriak lantaran usahanya cekak, bahkan terancam gulung tikar lantaran ladang bisnis mereka terancam.

Kondisi tersebut bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016. Beleid itu berisi tentang larangan penggunaan data kependudukan tanpa hak atau melawan hukum untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi kepada seluruh penyelenggara seluler.

Imbasnya, aturan ini membatasi registrasi SIM card yang sebelumnya banyak menggunakan mesin atau robot hingga puluhan ribu.

Dampak wajib registrasi ulang dengan pembatasan penggunaan nomor identitas kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK), pendapatan gerai pulsa pun anjlok. Selain pengguna baru turun drastis, banyak kartu perdana hangus karena tidak bisa diregistrasi.

Inilah yang membuat KNCI menyampaikan protes keras kepada pemerintah dan BRTI. KNCI menduga operator telekomunikasi telah menghanguskan sebanyak 1,5 juta kartu perdana.

Ketua Umum KNCI Azni Tubas, mengklaim sejak 2017 hingga kini setidaknya nilai kerugian gerai seluler mencapai Rp 500 miliar. Jumlah itu dihitung berdasarkan data gerai yang terdaftar di operator. Jika menghitung keseluruhan, maka kerugiannya lebih dari estimasi tersebut.

“”Cara menghitungnya menggunakan data operator, ada 300.000 gerai terdaftar. Angka itu sebetulnya bisa dua kali lipat karena banyak yang tak terdaftar. Karena kami tidak bisa berjualan dan lainnya, setiap tahun ada 50 kartu kami yang mati,” ungkap dia ke KONTAN, kemarin.

Celakanya, kerugian ini sepenuhnya dirasakan gerai atau pedagang kartu perdana karena membeli putus dari operator.

Saat ini, KNCI sedang menyusun langkah hukum untuk menggugat Pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/2016 yang mewajibkan pengguna kartu SIM meregistrasi NIK dan KK. Upaya hukum ini merupakan langkah pamungkas KNCI untuk bisa mengatasi persoalan yang merugikan mereka.

“Kami sedang menyusun langkah hukum, karena tanggal 20–23 Februari ada penghangusan massal kartu perdana. Sejak hari itu, jutaan kartu perdana dihanguskan," ungkap dia.

BRTI angkat bicara menanggapi protes KNCI menyusul penghapusan kartu perdana milik gerai di seluruh Indonesia. Komisioner BRTI I Ketut Prihadi Kresna Murti menjelaskan, apa yang dilakukan pihaknya sudah mengikuti SK BRTI No. 3/2018.

Pasal 1 poin g aturan itu menyebutkan, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor pelanggan prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar, atau milik orang lain tanpa hak atau seizin yang bersangkutan.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Transaksi Digital Melesat, Perbankan Kian Gencar Mengerek CASA
| Selasa, 17 November 2026 | 15:46 WIB

Transaksi Digital Melesat, Perbankan Kian Gencar Mengerek CASA

Bank Indonesia (BI) mencatat, volume transaksi pembayaran digital nasional mencapai 48,98 miliar transaksi sepanjang sembilan bulan pertama 2026

Ekosistem Digital Jadi Mesin Utama Pengerek Dana Murah
| Selasa, 17 November 2026 | 15:45 WIB

Ekosistem Digital Jadi Mesin Utama Pengerek Dana Murah

Bank Indonesia (BI) mencatat, volume transaksi pembayaran digital nasional mencapai 48,98 miliar transaksi sepanjang sembilan bulan pertama 2026

 
Ini 10 Saham yang Paling Banyak Dikoleksi Asuransi dan Dana Pensiun Lokal
| Selasa, 17 November 2026 | 13:56 WIB

Ini 10 Saham yang Paling Banyak Dikoleksi Asuransi dan Dana Pensiun Lokal

Kepemilikan saham perusahaan asuransi lokal mencapai Rp 154,67 triliun. Sedangkan dana pensiun lokal memiliki nilai aset saham Rp 15,40 triliun.

Profil Utang TOWR Berubah, Laba Bersih dan Nasib Dividen Jadi Pertaruhan?
| Selasa, 17 November 2026 | 08:44 WIB

Profil Utang TOWR Berubah, Laba Bersih dan Nasib Dividen Jadi Pertaruhan?

Setiap perubahan sebesar 10 basis poin dalam biaya utang berdampak pada laba bersih sebesar 0,8%–0,9%.

Aset Tommy Soeharto yang Disita Tak Kunjung Laku
| Selasa, 17 November 2026 | 08:31 WIB

Aset Tommy Soeharto yang Disita Tak Kunjung Laku

Aset milik Tommy Soeharto yang telah disita negara senilai Rp 2,42 triliun belum juga menemukan pembeli meski sudah beberapa kali dilelang

Belanja Lambat, Ekonomi Daerah Tertahan
| Selasa, 17 November 2026 | 08:23 WIB

Belanja Lambat, Ekonomi Daerah Tertahan

Realisasi belanja APBD baru Rp 785,27 triliun, atau 61,42% dari total pagu                          

Risiko Kurs Loyo Bayangi Utang Luar Negeri
| Selasa, 17 November 2026 | 08:08 WIB

Risiko Kurs Loyo Bayangi Utang Luar Negeri

Debt service ratio (DSR) tier-1 Indonesia cenderung menurun sejak tahun 2025                        

DSI Bakal Pungut Biaya Layanan Ekspor Sawit dan Turunannya, Laba Emiten Menciut
| Selasa, 17 November 2026 | 07:57 WIB

DSI Bakal Pungut Biaya Layanan Ekspor Sawit dan Turunannya, Laba Emiten Menciut

Emiten dengan porsi ekspor besar seperti AALI, SMAR, dan STAA bakal paling terdampak oleh rencana kebijakan pungutan biaya layanan ekspor. 

Pasar Menunggu BI Rate, IHSG Berpotensi Sideways
| Selasa, 17 November 2026 | 07:54 WIB

Pasar Menunggu BI Rate, IHSG Berpotensi Sideways

Perhatian investor akan tertuju pada rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17-18 November. 

ASII Menyiapkan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang
| Selasa, 17 November 2026 | 07:52 WIB

ASII Menyiapkan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang

ASII membidik pertumbuhan laba per saham atau earnings per share (EPS) hingga mencapai Rp 1.150–Rp 1.200 di 2030.

INDEKS BERITA

Terpopuler