Kesepakatan Brexit Kini Berada di Tangan Parlemen

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 12:27 WIB
Kesepakatan Brexit Kini Berada di Tangan Parlemen
[ILUSTRASI. Boris Johnson ]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Rencana Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) sudah mencapai kesepakatan. Namun, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson masih harus meminta persetujuan parleman Inggris pada hari ini, Sabtu (19/10). 

Dewan Parlemen akan duduk bersama untuk pertama kalinya dalam 37 tahun terakhir demi memberikan suara pada kesepakatan Brexit dari Johnson. House of Commons akan dimulai pukul 9.30 pagi waktu London, hingga waktu yang tidak ditentukan. 

Baca Juga: Harga emas Antam turun, peluang membeli dengan harga lebih murah

Johnson sudah berusaha meyakinkan para anggota parlemen untuk mendukung perjanjian yang telah disepakatinya dengan Uni Eropa. Namun, langkah ini dinilai tak akan langsung mulus. 

Mengutip BBC, Democratic Unionist Party atau Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP) dan partai oposisi dikabarkan berencana menentang kesepakatan tersebut. Wakil editor politik BBC John Pienaar mengatakan angka pemungutan suara tampak sangat ketat. 

Johnson nantinya akan membuat pernyataan dan menjawab pertanyaan anggota parlemen, sebelum melanjutkan ke perdebatan tentang kesepakatan Brexit. 

Waktu pemberian suara tergantung pada amandemen yang dipilih oleh Ketua Komisi, John Bercow. Mereka berharap pemungutan suara ini bisa terjadi sebelum pukul 14:30.

Baca Juga: Harga emas bisa berbalik menguat jika dua kesepakatan runtuh

Mengutip CNBC, beberapa laporan menunjukkan Johnson telah meyakinkan Brexiteers garis keras bahwa dengan memilih kesepakatannya, pemerintah dapat menjaga ancaman dari tidak ada kesepakatan ketika negosiasi perdagangan dimulai selama periode transisi Brexit.

Pemungutan suara diperkirakan akan ketat. Namun, cukup banyak pendukung dari Partai Konservatif yang siap untuk mendukung Johnson setelah sebelumnya menolak proposal Theresa May. 

Baca Juga: Review IHSG: Dipengaruhi Sentimen Politik 

Jika anggota parlemen menyetujui kesepakatan tanpa ada perubahan pada hari ini, pemerintah diharapkan untuk menyusun RUU Perjanjian Penarikan secepatnya pada Senin mendatang agar Inggris bisa meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober.

Inggris akan memasuki masa transisi hingga akhir tahun 2020. Selama masa ini, Uni Eropa dan Inggris akan berusaha untuk menyelesaikan persyaratan perdagangan di masa depan.

Tapi, jika Johnson kalah dalam pemungutan suara, undang-undang Inggris menyarakan, Johnson memiliki waktu hingga pukul 11 malam waktu London untuk mengirim surat ke Brussels yang meminta perpanjangan batas waktu Brexit.

Baca Juga: Jual Beli Emas Online Kian Marak 

Johnson membutuhkan sekitar 318 suara untuk meloloskan mosi ini, tetapi saat ini hanya ada 288 anggota parlemen Partai Konservatif.

Jadi ini bergantung pada 10 suara dari DUP yang bersikeras bakal menentang pemerintah. Oposisi lainnya berasal dari Partai Buruh, Nasional Skotlandia, dan Demokrat Liberal. 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Pembiayaan Dana Tunai Melesat Jelang Libur Akhir Tahun
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:15 WIB

Pembiayaan Dana Tunai Melesat Jelang Libur Akhir Tahun

Permintaan dana tunai naik di Adira Finance dan MUF hingga Oktober 2025. Perusahaan genjot strategi digital dan promo 

Inovasi Pertanian Beras: Kurangi Emisi Karbon, Tingkatkan Efisiensi
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:10 WIB

Inovasi Pertanian Beras: Kurangi Emisi Karbon, Tingkatkan Efisiensi

Petani dan penggilingan padi di 5 kabupaten berinovasi kurangi emisi karbon. Temukan strategi daur ulang jerami, dan transisi energi bersih.

Polemik Impor Beras 250 Ton di Sabang: Kementan vs Kawasan Bebas
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:05 WIB

Polemik Impor Beras 250 Ton di Sabang: Kementan vs Kawasan Bebas

Impor 250 ton beras Thailand di Sabang memicu polemik Kementan dan BPKS. Disharmoni regulasi kawasan bebas dan kebijakan pangan nasional.

Pemberantasan Mafia Pajak dan Integritas Fiskal
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:05 WIB

Pemberantasan Mafia Pajak dan Integritas Fiskal

Pada satu titik, bukan tidak mungkin kasus korupsi pajak akan berdampak menurunkan kepercayaan publik.

Harga Beras Tak Tergoyahkan Saat Stok Beras Melimpah
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:00 WIB

Harga Beras Tak Tergoyahkan Saat Stok Beras Melimpah

Harga beras kembali menjadi sorotan. Hukum pasar tak berlaku. Saat produksi beras nasional surplus hampir 4 juta ton tahun.

Proyek Pani Belum Beroperasi, Kinerja Merdeka Gold Resources (EMAS) Masih Lemas
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:45 WIB

Proyek Pani Belum Beroperasi, Kinerja Merdeka Gold Resources (EMAS) Masih Lemas

Hingga akhir kuartal III-2025, PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mengalami rugi bersih US$ 22,28 juta atau naik 158,77% secara tahunan.

Dana Kelolaan Reksadana Capai Rekor Tertinggi
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:25 WIB

Dana Kelolaan Reksadana Capai Rekor Tertinggi

Tren imbal hasil obligasi topang kinerja manajer investasi karena dana kelolaan menjadi berkembang dan mencapai rekor baru

Emiten Merilis Obligasi untuk Modal dan Ekspansi
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:15 WIB

Emiten Merilis Obligasi untuk Modal dan Ekspansi

Sejumlah emiten menerbitkan obligasi dan sukuk untuk modal kerja, bayar utang, dan ekspansi bisnis pada 2026.

Menanti Kehadiran Emiten Baru Jelang Pergantian Tahun
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:01 WIB

Menanti Kehadiran Emiten Baru Jelang Pergantian Tahun

Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan, masih ada calon emiten baru yang bersiap menggelar IPO di pengujung tahun ini.​

Investor Asing Cabut, Bank Menambah Kepemilikan pada SRBI
| Minggu, 30 November 2025 | 16:45 WIB

Investor Asing Cabut, Bank Menambah Kepemilikan pada SRBI

Perbankan di Indonesia meningkatkan kepemilikan SRBI hingga Rp 601,9 T pada Okt 2025, akibat lesunya permintaan kredit korporasi. 

INDEKS BERITA