Kesepakatan Brexit Kini Berada di Tangan Parlemen

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 12:27 WIB
Kesepakatan Brexit Kini Berada di Tangan Parlemen
[ILUSTRASI. Boris Johnson ]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Rencana Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) sudah mencapai kesepakatan. Namun, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson masih harus meminta persetujuan parleman Inggris pada hari ini, Sabtu (19/10). 

Dewan Parlemen akan duduk bersama untuk pertama kalinya dalam 37 tahun terakhir demi memberikan suara pada kesepakatan Brexit dari Johnson. House of Commons akan dimulai pukul 9.30 pagi waktu London, hingga waktu yang tidak ditentukan. 

Baca Juga: Harga emas Antam turun, peluang membeli dengan harga lebih murah

Johnson sudah berusaha meyakinkan para anggota parlemen untuk mendukung perjanjian yang telah disepakatinya dengan Uni Eropa. Namun, langkah ini dinilai tak akan langsung mulus. 

Mengutip BBC, Democratic Unionist Party atau Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP) dan partai oposisi dikabarkan berencana menentang kesepakatan tersebut. Wakil editor politik BBC John Pienaar mengatakan angka pemungutan suara tampak sangat ketat. 

Johnson nantinya akan membuat pernyataan dan menjawab pertanyaan anggota parlemen, sebelum melanjutkan ke perdebatan tentang kesepakatan Brexit. 

Waktu pemberian suara tergantung pada amandemen yang dipilih oleh Ketua Komisi, John Bercow. Mereka berharap pemungutan suara ini bisa terjadi sebelum pukul 14:30.

Baca Juga: Harga emas bisa berbalik menguat jika dua kesepakatan runtuh

Mengutip CNBC, beberapa laporan menunjukkan Johnson telah meyakinkan Brexiteers garis keras bahwa dengan memilih kesepakatannya, pemerintah dapat menjaga ancaman dari tidak ada kesepakatan ketika negosiasi perdagangan dimulai selama periode transisi Brexit.

Pemungutan suara diperkirakan akan ketat. Namun, cukup banyak pendukung dari Partai Konservatif yang siap untuk mendukung Johnson setelah sebelumnya menolak proposal Theresa May. 

Baca Juga: Review IHSG: Dipengaruhi Sentimen Politik 

Jika anggota parlemen menyetujui kesepakatan tanpa ada perubahan pada hari ini, pemerintah diharapkan untuk menyusun RUU Perjanjian Penarikan secepatnya pada Senin mendatang agar Inggris bisa meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober.

Inggris akan memasuki masa transisi hingga akhir tahun 2020. Selama masa ini, Uni Eropa dan Inggris akan berusaha untuk menyelesaikan persyaratan perdagangan di masa depan.

Tapi, jika Johnson kalah dalam pemungutan suara, undang-undang Inggris menyarakan, Johnson memiliki waktu hingga pukul 11 malam waktu London untuk mengirim surat ke Brussels yang meminta perpanjangan batas waktu Brexit.

Baca Juga: Jual Beli Emas Online Kian Marak 

Johnson membutuhkan sekitar 318 suara untuk meloloskan mosi ini, tetapi saat ini hanya ada 288 anggota parlemen Partai Konservatif.

Jadi ini bergantung pada 10 suara dari DUP yang bersikeras bakal menentang pemerintah. Oposisi lainnya berasal dari Partai Buruh, Nasional Skotlandia, dan Demokrat Liberal. 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar

Pemerintah menargetkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) bisa mencapai Rp 1.682 triliun dalam sepuluh tahun ke depan

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)

IHSG menguat signifikan didorong sentimen positif dari Asia dan komoditas. Analis merekomendasikan saham ini untuk potensi cuan besok.

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:40 WIB

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur

Jumlah kelas menengah Indonesia menyusut 1,1 juta orang di 2025. Ini sebabkan penerimaan pajak terancam karena daya beli anjlok.

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:30 WIB

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal

Pemerintah siapkan Perpres hapus iuran JKN PBPU/BP kelas 3. Cari tahu siapa saja yang akan diuntungkan dari kebijakan ini!

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:22 WIB

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI

Penurunan outlook Moody's dan risiko downgrade MSCI harus dilihat sebagai isu kredibilitas tata kelola pasar dan kebijakan ekonomi Indonesia.

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:20 WIB

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat

Manajemen optimistis seluruh portofolio bisnis MPMX tumbuh pada tahun ini karena industri otomotif yang masih prospektif.

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:10 WIB

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat

Ruang intervensi kebijakan untuk komoditas ini masih belum luas. Hal ini lantaran kelapa belum termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok.

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

INDEKS BERITA

Terpopuler