Kesepakatan Brexit Kini Berada di Tangan Parlemen

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 12:27 WIB
Kesepakatan Brexit Kini Berada di Tangan Parlemen
[ILUSTRASI. Boris Johnson ]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Rencana Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) sudah mencapai kesepakatan. Namun, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson masih harus meminta persetujuan parleman Inggris pada hari ini, Sabtu (19/10). 

Dewan Parlemen akan duduk bersama untuk pertama kalinya dalam 37 tahun terakhir demi memberikan suara pada kesepakatan Brexit dari Johnson. House of Commons akan dimulai pukul 9.30 pagi waktu London, hingga waktu yang tidak ditentukan. 

Baca Juga: Harga emas Antam turun, peluang membeli dengan harga lebih murah

Johnson sudah berusaha meyakinkan para anggota parlemen untuk mendukung perjanjian yang telah disepakatinya dengan Uni Eropa. Namun, langkah ini dinilai tak akan langsung mulus. 

Mengutip BBC, Democratic Unionist Party atau Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP) dan partai oposisi dikabarkan berencana menentang kesepakatan tersebut. Wakil editor politik BBC John Pienaar mengatakan angka pemungutan suara tampak sangat ketat. 

Johnson nantinya akan membuat pernyataan dan menjawab pertanyaan anggota parlemen, sebelum melanjutkan ke perdebatan tentang kesepakatan Brexit. 

Waktu pemberian suara tergantung pada amandemen yang dipilih oleh Ketua Komisi, John Bercow. Mereka berharap pemungutan suara ini bisa terjadi sebelum pukul 14:30.

Baca Juga: Harga emas bisa berbalik menguat jika dua kesepakatan runtuh

Mengutip CNBC, beberapa laporan menunjukkan Johnson telah meyakinkan Brexiteers garis keras bahwa dengan memilih kesepakatannya, pemerintah dapat menjaga ancaman dari tidak ada kesepakatan ketika negosiasi perdagangan dimulai selama periode transisi Brexit.

Pemungutan suara diperkirakan akan ketat. Namun, cukup banyak pendukung dari Partai Konservatif yang siap untuk mendukung Johnson setelah sebelumnya menolak proposal Theresa May. 

Baca Juga: Review IHSG: Dipengaruhi Sentimen Politik 

Jika anggota parlemen menyetujui kesepakatan tanpa ada perubahan pada hari ini, pemerintah diharapkan untuk menyusun RUU Perjanjian Penarikan secepatnya pada Senin mendatang agar Inggris bisa meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober.

Inggris akan memasuki masa transisi hingga akhir tahun 2020. Selama masa ini, Uni Eropa dan Inggris akan berusaha untuk menyelesaikan persyaratan perdagangan di masa depan.

Tapi, jika Johnson kalah dalam pemungutan suara, undang-undang Inggris menyarakan, Johnson memiliki waktu hingga pukul 11 malam waktu London untuk mengirim surat ke Brussels yang meminta perpanjangan batas waktu Brexit.

Baca Juga: Jual Beli Emas Online Kian Marak 

Johnson membutuhkan sekitar 318 suara untuk meloloskan mosi ini, tetapi saat ini hanya ada 288 anggota parlemen Partai Konservatif.

Jadi ini bergantung pada 10 suara dari DUP yang bersikeras bakal menentang pemerintah. Oposisi lainnya berasal dari Partai Buruh, Nasional Skotlandia, dan Demokrat Liberal. 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Laju Konsumsi Tahun 2026 Diproyeksi Pulih, Prospek Emiten Semakin Berseri
| Senin, 29 Desember 2025 | 08:57 WIB

Laju Konsumsi Tahun 2026 Diproyeksi Pulih, Prospek Emiten Semakin Berseri

Konsumsi domestik Indonesia berpeluang pulih bertahap pada tahun depan, setelah sempat melemah dalam beberapa kuartal terakhir. 

Multifinance Redam Risiko Lonjakan NPF
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:20 WIB

Multifinance Redam Risiko Lonjakan NPF

Industri pembiayaan mengantisipasi tradisi kenaikan kredit macet yang biasanya terjadi pada momen liburan akhir tahun.

Trafik Jalan Tol Regional Jasa Marga Menanjak
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:16 WIB

Trafik Jalan Tol Regional Jasa Marga Menanjak

Volume lalu lintas tercatat mencapai 2.033.534 kendaraan, tumbuh 7,42% dibandingkan kondisi normal yang berada pada angka 1.893.017 kendaraan.

Beragam Instansi Menyokong Kopdes Merah Putih
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:13 WIB

Beragam Instansi Menyokong Kopdes Merah Putih

Melalui konsolidasi kebijakan, data dan program lintas kementerian, Kemenkop berharap koperasi kembali menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan

Dana Bencana Tak Ganggu Bujet MBG
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:10 WIB

Dana Bencana Tak Ganggu Bujet MBG

Tidak ada relokasi anggaran, termasuk memindahkan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) untuk penanggulangan bencana.

UMP Naik, Upah Riil Pekerja Masih Tergerus
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:07 WIB

UMP Naik, Upah Riil Pekerja Masih Tergerus

Kontraksi upah riil menunjukkan fondasi perekonomian di dalam negeri masih rentan, sehingga daya beli buruh masih rendah

Beratnya Penugasan di Masa Jokowi Membayangi Arah Emiten BUMN di Tahun 2026
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:05 WIB

Beratnya Penugasan di Masa Jokowi Membayangi Arah Emiten BUMN di Tahun 2026

Pasar masih trauma dengan beratnya penugasan emiten BUMN di masa Joko Widodo. Seperti proyek infrastruktur dan penugasan lain. 

ASDP Catat Pemanfaatan Kuota Ferry Masih Longgar
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:02 WIB

ASDP Catat Pemanfaatan Kuota Ferry Masih Longgar

Tingkat pemanfaatan kuota tiket lintasan Jawa–Sumatra dan Jawa–Bali hingga Hari Natal tercatat baru mencapai sekitar 31,83%

Pelita Air Mendatangkan Lagi Airbus A320
| Senin, 29 Desember 2025 | 06:58 WIB

Pelita Air Mendatangkan Lagi Airbus A320

Kspansi armada ini sejalan dengan misi perusahaan untuk memperluas akses bagi masyarakat dalam menikmati pengalaman terbang yang aman,

APBN jadi Tumpuan yang Efektivitasnya Dipersoalkan
| Senin, 29 Desember 2025 | 06:54 WIB

APBN jadi Tumpuan yang Efektivitasnya Dipersoalkan

Pengelolaan fiskal masih akan menghadapi ujian berat sehingga efektivitas APBN dalam menopang ekonomi kembali dipertanyakan

INDEKS BERITA

Terpopuler